Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Jumat mengatakan keputusan ASEAN mengecualikan keterlibatan junta adalah langkah yang tepat.
Sebaliknya, ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuan puncak regional bulan ini.
Keputusan yang diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN ini dilakukan pada pertemuan darurat pada Jumat malam. Langkah ini juga menandai tindakan langka ASEAN yang biasanya memilih kebijakan non-intervensi.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia telah mengusulkan junta Myanmar tidak perlu dilibatkan dalam KTT ASEAN sampai demokrasi pulih Myanmar.
"Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif," kata Menlu Retno melalui Twitter.
Dalam pertemuan darurat para menteri ASEAN hari Jumat, Retno Marsudi menggarisbawahi tidak adanya kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN dan Junta Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis di negeri itu.
Malaysia, Filipina, dan Singapura juga menyatakan dukungan agar pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak disertakan dalam pertemuan puncak ASEAN, menurut kantor berita Antara.
Kementerian luar negeri Singapura mengatakan pada Sabtu, langkah untuk mengecualikan kepala junta Min Aung Hlaing adalah "keputusan yang sulit tetapi diperlukan untuk menegakkan kredibilitas ASEAN".
Alasan ASEAN menolak Min Aung Hlain karena kurangnya kemajuan yang dibuat pada komitmen untuk memulihkan perdamaian di Myanmar yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada bulan April.
Singapura juga mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN, Menteri Luar Negeri kedua Brunei Erywan Yusof.
Kunjungan Erywan telah tertunda karena pihak junta dalam beberapa pekan terakhir. Ia telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan dalam kudeta.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan minggu ini Erywan akan diterima di Myanmar, tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
Menteri luar negeri Malaysia mengatakan akan tergantung pada junta Myanmar untuk memutuskan perwakilan alternatif untuk KTT.
"Kami tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN, kami percaya Myanmar memiliki hak yang sama (seperti kami)," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, kantor berita Bernama melaporkan.
Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk kehadiran perwakilan politik.
"Karena tidak ada kemajuan yang memadai...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," Kata Brunei, Reuters melaporkan.
Brunei tidak menyebutkan nama Min Aung Hlaing atau nama siapa yang akan diundang menggantikannya.
Brunei mengatakan beberapa negara anggota telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh penentang junta Myanmar, untuk menghadiri KTT ASEAN.
REUTERS | BBC | BERNAMA | ANTARA
