ASEAN Tidak Libatkan Junta Myanmar dalam KTT, Digantikan Tokoh non-Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN sepakat tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam KTT yang dijadwalkan pada 26-28 Oktober 2021.

Para menlu ASEAN membuat keputusan itu dalam pertemuan khusus yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat malam, 15 Oktober 2021, untuk membahas kegagalan militer Myanmar menjalankan proses perdamaian guna mengakhiri krisis berdarah yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari 2021.

Lima sumber yang mengetahui tentang pertemuan itu mengatakan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak akan diundang dalam KTT ASEAN.

Sebagai gantinya, ASEAN mengharapkan kehadiran seorang tokoh non-politik Myanmar, demikian dilaporkan Reuters.

Jika pengaturan seperti itu tidak diterima oleh militer Myanmar, para menlu ASEAN sepakat untuk mengosongkan kursi Myanmar dalam KTT ASEAN, kata dua sumber lain kepada Reuters.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia mengusulkan Junta Myanmar tidak perlu dilibatkan dalam KTT ASEAN sampai negeri itu memulihkan demokrasi.

“Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” kata Menlu Retno melalui Twitter.

Menurut Antara, Malaysia, Filipina, dan Singapura juga menyatakan dukungan agar pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak disertakan dalam pertemuan puncak ASEAN. 

Sementara itu, Thailand menyuarakan sikap yang lebih bernada damai dengan menyatakan bahwa Thailand memandang Myanmar sebagai anggota keluarga ASEAN.

Belum ada reaksi dari Junta Myanmar

ASEAN belum merilis pernyataan resmi tentang pertemuan para menlu, sedangkan juru bicara militer Myanmar juga belum memberi komentar tentang keputusan tersebut.

Keputusan untuk mengecualikan pemimpin junta akan menjadi langkah bersejarah bagi ASEAN, yang memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain untuk mengisolasi Myanmar.

Tekanan internasional telah memicu ASEAN untuk mengambil sikap yang lebih keras atas kegagalan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog perdamaian dengan semua pihak.

Myanmar menjadi salah satu masalah yang paling memecah belah ASEAN sejak negara itu bergabung dengan perhimpunan pada 1997.

Kediktatoran militer yang dikecam oleh Barat karena aturan tangan besinya, menguji persatuan ASEAN dan merusak kredibilitas internasionalnya.

Amerika Serikat, Australia, Kanada, Korea Selatan, Inggris, dan Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengungkapkan keprihatinan tentang "situasi mengerikan" di Myanmar sambil mendukung upaya mediasi yang diupayakan ASEAN.

"Kami menegaskan kembali dukungan kuat kami terhadap upaya berkelanjutan ASEAN untuk memetakan jalan keluar dari krisis saat ini," demikian pernyataan itu yang dirilis pada Jumat.

Pernyataan bersama itu juga mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof.

Erywan telah memutuskan untuk tidak mengunjungi Myanmar bulan ini, kata beberapa sumber.

Dia bersikeras agar diizinkan untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, untuk menemukan solusi atas krisis politik negara itu.

Namun, juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun mengatakan akan menerima kunjungan Erywan tetapi tidak akan mengizinkannya bertemu Suu Kyi yang telah dipenjara atas berbagai tuduhan kejahatan.

Padahal sebelumnya junta Myanmar telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk memulihkan ketertiban di negara itu guna memfasilitasi kembalinya demokrasi.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.