TEMPO.CO, Jakarta - Junta Militer Myanmar melarang utusan khusus ASEAN bertemu dengan mantan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi.
Alasannya, tokoh pro-demokrasi itu sedang didakwa melakukan kejahatan, kata juru bicara Junta Militer Myanmar, Zaw Min Tun, seperti dikutip Reuters, Kamis, 14 Oktober 2021.
Sikap Junta ini dikeluhkan oleh sejumlah anggota ASEAN. Bahkan sempat muncul wacana tidak mengundang pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN, 26-28 Oktober 2021.
Pernyataan juru bicara itu, yang dikeluarkan oleh militer, Rabu, datang ketika tekanan internasional meningkat pada Junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati oleh Min Aung Hlaing pada bulan April dengan ASEAN.
Myanmar berada dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta militer 1 Februari, yang memicu kemarahan dan protes yang belum mereda, dengan beberapa warga sipil membentuk milisi untuk menghadapi tentara yang kuat.
Utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, mengatakan keengganan Junta melaksanakan kesepakatan dengan rencana ASEAN itu "sama saja dengan mundur".
Erywan awal pekan ini mengatakan dia sedang berkonsultasi dengan partai-partai di Myanmar, tidak memihak atau posisi politik dan menantikan kunjungan.
Juru bicara junta juga menegaskan sistem peradilan Myanmar adil dan independen dalam menangani kasus Aung San Suu Kyi. Ketua majelis hakim ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.
