AS Ingin Gunakan Kesepakatan Abraham untuk Selesaikan Konflik Israel - Palestina

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani, berpose sebelum penandatanganan perjanjian Abraham Accord dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, AS, 15 September, 2020. [REUTERS / Tom Brenner]

    Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani, berpose sebelum penandatanganan perjanjian Abraham Accord dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, AS, 15 September, 2020. [REUTERS / Tom Brenner]

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat sedang bekerja untuk memperluas perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab, yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham, dan berharap kesepakatan itu bisa membantu menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, kata pejabat senior Departemen Luar Negeri AS pada Selasa.

    Dalam briefing dengan wartawan yang meninjau pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu dengan rekan-rekannya dari Israel dan Uni Emirat Arab, para pejabat mengatakan Kesepakatan Abraham bukanlah pengganti solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

    "Kami terus menyambut kerja sama ekonomi antara Israel dan semua negara di kawasan itu. Kami berharap normalisasi dapat dimanfaatkan untuk memajukan kemajuan di jalur Israel-Palestina," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara dengan syarat anonim, dikutip dari Reuters, 13 Oktober 2021.

    Antony Blinken pertama-tama akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dan Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan secara terpisah di Departemen Luar Negeri pada Rabu. Dia kemudian akan menjadi tuan rumah pertemuan trilateral dengan keduanya.

    Para pemimpin Israel, UEA dan Bahrain, menandatangani Kesepakatan Abraham di Gedung Putih September lalu. Bulan berikutnya, Israel dan Sudan mengumumkan mereka akan menormalkan hubungan, dan Maroko menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada bulan Desember, setelah Presiden AS Joe Biden mengalahkan pendahulunya Donald Trump dalam pemilihan presiden.

    Para pejabat Palestina mengatakan mereka merasa dikhianati oleh saudara-saudara Arab mereka karena mencapai kesepakatan dengan Israel, tanpa terlebih dahulu menuntut kemajuan menuju pembentukan negara Palestina. Sebelum normalisasi disepakati tahun lalu, hanya dua negara Arab, Mesir dan Yordania, yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

    Para pejabat AS tidak mengatakan dengan tepat bagaimana AS menggunakan perjanjian normalisasi sebagai alat untuk membuat kemajuan dalam masalah Israel-Palestina.

    "Pemerintahan Biden telah memulai dengan komitmen yang jelas terhadap solusi dua negara. Kami melanjutkan dengan komitmen itu. Kami berusaha untuk maju semampu kami, ketika kami bisa, sebaik mungkin," kata salah satu pejabat AS.

    Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, seorang nasionalis di atas koalisi lintas partai, menentang kenegaraan Palestina.

    Ketiga negara Kesepakatan Abraham juga akan membentuk dua kelompok kerja baru pada pertemuan tersebut, kata para pejabat AS, dengan satu kelompok berfokus pada koeksistensi agama dan yang lainnya pada masalah air dan energi.

    "Kelompok kerja ini akan berusaha untuk mewujudkan janji itu untuk terhubung dengan mitra penting AS di kawasan dan menemukan cara baru untuk memecahkan masalah lama bersama, di Israel dan UEA, tetapi juga di seluruh kawasan," kata salah satu pejabat AS.

    Baca juga: Israel Gusur Makam Muslim di Dekat Masjid Al-Aqsa untuk Lokasi Taman

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.