TEMPO.CO, Jakarta - Ketika warga Afghanistan yang putus asa terpaksa menjual barang-barang mereka untuk membeli makanan, para pejabat internasional bersiap untuk menerbangkan uang tunai untuk yang membutuhkan sambil menghindari pembiayaan pemerintah Taliban, menurut orang-orang yang mengetahui rencana rahasia itu.
Perencanaan pengiriman uang tunai dilakukan ketika ekonomi Afghanistan runtuh dengan cepat di mana pemerintahannya kekurangan uang, meskipun para diplomat masih memperdebatkan apakah kekuatan Barat dapat menuntut agar Taliban membuat konsesi sebagai imbalannya, menurut dokumen kebijakan internal yang dilihat oleh Reuters, dikutip 7 Oktober 2021.
Pendanaan darurat, yang bertujuan untuk mencegah krisis kemanusiaan dalam menghadapi kekeringan dan pergolakan politik, dapat membuat uang kertas dolar AS diterbangkan ke Kabul untuk didistribusikan melalui bank dengan pembayaran langsung kurang dari US$200 (Rp2,8 juta) kepada orang miskin. Distribusi ini dengan restu Taliban tetapi tanpa keterlibatan mereka.
Selain mengirimkan uang tunai untuk membendung krisis langsung, negara-negara donatur ingin membentuk dana perwalian "kemanusiaan-plus" yang akan membayar gaji dan menjaga sekolah dan rumah sakit tetap buka, kata dua pejabat senior, kepada Reuters.
Warga berjualan barang-barang bekas di Kabul, Afghanistan, 2 Oktober 2021. Demi bertahan hidup, warga berjualan peralatan rumah tangga milik orang-orang yang meninggalkan negara tersebut yang kini dikuasai Taliban. REUTERS/Jorge Silva
Banyak orang Afghanistan mulai menjual harta benda mereka untuk membayar makanan yang semakin langka. Kepergian pasukan pimpinan AS dan banyak donatur internasional menghentikan hibah yang membiayai 75% dari pengeluaran publik Afghanistan, menurut Bank Dunia.
Strategi Barat yang tidak ortodoks mencerminkan dilema yang dihadapinya. Masih bersemangat untuk membantu Afghanistan setelah dua dekade perang dan untuk mencegah migrasi massal, mereka juga enggan memberikan uang kepada Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus dan belum menunjukkan perubahan signifikan dari cara keras mereka memerintah negara itu antara tahun 1996-2001.
PBB telah memperingatkan bahwa 14 juta warga Afghanistan menghadapi kelaparan. Mary-Ellen McGroarty, direktur Program Pangan Dunia (WFP) PBB untuk Afghanistan, mengatakan ekonomi bisa runtuh dalam menghadapi krisis uang tunai.
"Banyak orang tua yang terpaksa tidak makanan agar anaknya bisa makan," katanya.
Dalam beberapa hari terakhir, diplomat dan pejabat Barat telah meningkatkan upaya untuk membangun jalur uang tunai.
United Nations World Food Programme (WFP) telah mendistribusikan sekitar 10 juta Afghani (US$110.000 atau sekitar Rp1,5 miliar) tunai melalui bank lokal dan bermaksud untuk mencairkan lebih cepat, kata satu orang yang mengetahui situasi tersebut.
Pengeluaran uang itu adalah percobaan untuk pengiriman dolar AS yang lebih besar melalui udara dari Pakistan, kata orang itu.
Seorang diplomat senior mengatakan dua pendekatan sedang dipertimbangkan yang akan menyuntikkan uang tunai ke dalam ekonomi Afghanistan. Keduanya dalam tahap perencanaan.
Di bawah rencana pertama, WFP akan menerbangkan uang tunai dan mendistribusikannya langsung kepada orang-orang untuk membeli makanan, memperluas sesuatu yang telah dilakukan badan tersebut dalam skala yang lebih kecil.
Pendekatan kedua akan melihat arus kas masuk untuk disimpan oleh bank atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu akan digunakan untuk membayar gaji staf badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah, kata diplomat itu.
Orang ketiga mengatakan para pejabat PBB telah berbicara dengan bank-bank Afghanistan tentang pembukaan saluran distribusi uang tunai.
"Jika negara ini runtuh, kita semua akan menanggung akibatnya," kata seorang pejabat senior Uni Eropa.
"Tidak ada yang ingin terburu-buru mengakui Taliban, tapi kita perlu berurusan dengan mereka. Pertanyaannya bukan jika, tapi bagaimana," katanya.
Warga Afghanistan berkumpul di luar kantor imigrasi etelah pejabat Taliban mengumumkan mereka akan mulai mengeluarkan paspor lagi kepada warganya, di Kabul, Afghanistan, Selasa, 6 Oktober 2021. Warga yang berencana meninggalkan Afghanistan berbondong-bondong membuat paspor menyusul pulihnya penerbangan internasional. REUTERS/Jorge Silva
Seorang juru bicara WFP mengatakan mereka telah membantu hampir 4 juta orang pada September, hampir tiga kali lipat dari jumlah Agustus, terutama dengan makanan, dan beberapa bantuan tunai telah diberikan di Kabul. Juru bicara itu mengatakan kekurangan uang tunai juga mempengaruhi pabrik dan pengemudi truk yang bekerja dengannya.
Secara terpisah, Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat telah membahas pembentukan dana perwalian internasional untuk memotong pemerintah Afghanistan dan membantu membiayai layanan lokal, menurut dua pejabat yang mengetahui masalah tersebut.
Taliban tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana pengiriman uang tunai.
Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS mengatakan akan mengizinkan bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional dan non-pemerintah yang independen namun tetap menolak menyerahkan aset kepada Taliban dan memberi sanksi kepada para pemimpinnya.
Pemerintah Kabul tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Bank sentral, dengan aset US$9 miliar (Rp127 triliun) yang dibekukan di luar negeri, telah menghabiskan banyak cadangannya di dalam negeri.
Shah Mehrabi, seorang pejabat yang membantu mengawasi bank sebelum Taliban mengambil alih dan masih menjabat, baru-baru ini meminta pembebasan cadangan luar negeri.
"Jika cadangan tetap dibekukan, importir Afghanistan tidak akan mampu membayar pengiriman mereka, bank akan mulai runtuh, makanan akan menjadi langka," katanya.
Tetapi ada juga perdebatan tentang apakah rencana ini harus disertai dengan pelepasan aset kepada Taliban.
Dalam sebuah makalah yang ditulis bulan lalu dan dilihat oleh Reuters, pejabat Prancis dan Jerman menguraikan tujuan mereka menggunakan uang sebagai "pengungkit" untuk menekan Taliban.
"Negara-negara dapat mengkondisikan pengakuan legitimasi politik...Taliban dengan komitmen yang akan mereka ambil," kata para pejabat dalam laporan dua halaman itu.
"Pengungkit ekonomi dan perdagangan termasuk yang terkuat yang kami miliki," kata catatan itu, meningkatkan prospek pelepasan cadangan Afghanistan yang disimpan di luar negeri.
Dalam catatan diplomatik terpisah, pejabat Prancis dan Jerman menguraikan lima tuntutan yang dapat diajukan kepada Taliban.
Tuntutan itu termasuk Taliban harus mengizinkan warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu, memutuskan hubungan dengan organisasi teroris, mengizinkan akses ke bantuan kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, dan mendirikan pemerintahan yang inklusif.
Lihat juga: Warga Afghanistan Berbondong-bondong Ingin Dapatkan Visa Iran
REUTERS
