TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi Jepang yang baru pada Selasa, 5 Oktober 2021, kompak akan mengambil kebijakan yang berani demi merevitalisasi ekonomi Jepang yang terpukul oleh pandemi Covid-19. Ini menjadi sebuah tanda bahwa fiskal dan stimulus moneter akan tetap utuh di bawah pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida.
Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan dia sudah diperintahkan oleh Kishida agar mempertahankan kelonggaran moneter, anggaran fiskal yang fleksibel dan membuat sebuah strategi pertumbuhan ekonomi untuk mengakhiri deflasi.
“Saya harap bank sentral Jepang berusaha mencapai target sambil memastikan pasar dan berkerja sama agar pendanaan tetap stabil,” kata Suzuki, dalam konferensi pers pertamanya.
Warga yang mengenakan masker berjalan di jalan di luar pasar Tsukiji, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Tokyo, Jepang, 24 Desember 2020. [REUTERS / Issei Kato / File Photo]
Sedangkan Menteri Ekonomi Jepang yang baru Daishiro Yamagiwa mengatakan pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perekonomian lewat cara yang fleksibel dan tanpa keragu-raguan.
Kishida sebelumnya berjanji akan menyusun paket stimulus bernilai puluhan triliun yen, yang diharapkan bisa membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Jepang adalah negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia.
Menurut Suzuki, pihaknya belum bisa menyebutkan berapa banyak persisnya paket stimulus akan dikucurkan. Sebab itu akan tergantung pada keputusan antara pembuat kebijakan dan koalisi partai berkuasa.
“Kondisi fiskal Jepang sudah semakin parah karena harus menghadapi pandemi Covid-19,” kata Suzuki. Dia menekankan, penting bagi Jepang untuk mempertahankan kepercayaan pasar atas kondisi keuangan Jepang dengan cara menyusun sebuah rencana jangka panjang menuju reformasi fiskal.
Baca juga: Jakarta Peringkat ke-46 Sebagai Kota Aman, Skornya di bawah Rata-rata
Sumber: Reuters
