![Presiden Jokowi bergandengan tangan ala ASEAN bersama Menlu Retno Marsudi, Sekjen ASEAN Datuk Lim Jock Hoi dan sejumlah petinggi ASEAN setelah meresmikan gedung baru Sekretariat Jenderal ASEAN, Kamis, 8 Agustus 2019. [KEMENLU]](https://statik.tempo.co/data/2019/08/08/id_862065/862065_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menyuarakan kekecewaan tentang komitmen Junta Militer Myanmar menyangkut rencana perdamaian yang disepakati menjelang pertemuan puncak regional akhir bulan ini.
Militer Myanmar dikecam masyarakat internasional atas kudeta 1 Februari 2021 dan tindakan keras berdarah terhadap pemogokan dan demonstrasi pro-demokrasi, yang menggagalkan satu dekade demokrasi dan reformasi ekonomi.
Kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, Cina dan PBB, telah mendukung upaya diplomatik oleh utusan khusus ASEAN untuk melibatkan junta dan lawan-lawannya dan mengakhiri krisis.
“Tidak ada kemajuan yang berarti di Myanmar. Militer belum memberikan respon positif terhadap apa yang telah diupayakan oleh utusan khusus tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Menlu ASEAN, Senin, 4 Oktober 2021.
"Sebagian besar anggota menyatakan kekecewaan," katanya. "Beberapa negara menyatakan bahwa ASEAN tidak dapat bertindak seperti biasa... ketika melihat perkembangan ini."
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan utusan itu telah memberi tahu ASEAN tentang tantangan yang dia hadapi di Myanmar. Dia mengatakan para menteri mendesak Dewan Administrasi Negara (SAC), sebutan junta, untuk bekerja sama.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam sebuah Tweet melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa kecuali ada kemajuan "akan sulit untuk ketua SAC berada di KTT ASEAN".
Tidak jelas apakah proposal telah dibuat untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dari KTT akhir bulan ini. Pertemuan tingkat tinggi itu sangat penting bagi ASEAN, yang secara tradisional lebih menyukai pendekatan keterlibatan.
Sejarah panjang kediktatoran militer Myanmar dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia telah menjadi masalah paling rumit ASEAN, dan bisa menjadi ujian batas kesatuan dan kebijakan non-intervensinya.
Juru bicara militer Myanmar Zaw Min Tun tidak menjawab panggilan dari Reuters pada hari Senin.
Pada konferensi pers pekan lalu, dia mengatakan Myanmar bekerja sama dengan ASEAN "tanpa mengorbankan kedaulatan negara".
Baca juga Junta Larang Utusan ASEAN Bertemu Suu Kyi, Malaysia: Tidak Ada Niat Kerja Sama
