Pandora Papers Ungkap Skandal Pajak Ratusan Politisi Dunia di 200 Negara

Reporter

Logo Pandora Papers.[International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)]

TEMPO.CO, Jakarta - 330 lebih politisi, 130 miliarder Forbes, selebritas, pengedar narkoba, hingga anggota keluarga kerajaan dan pemimpin agama dari 200 negara lebih terlibat skandal Pandora Papers, sebuah laporan investigasi dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang mengungkapkan penggelapan pajak dan bagaimana orang-orang tersebut menyembunyikan aset mereka.

Berdasarkan kebocoran file surga pajak paling luas dalam sejarah, penyelidikan ICIJ mengungkapkan kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi lebih dari 336 politisi dan pejabat publik tingkat tinggi di lebih dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin negara. Duta besar, wali kota dan menteri, penasihat presiden, jenderal dan gubernur bank sentral, turut muncul di file kumpulan data 2,94 terabyte.

ICIJ berbagi file dengan 150 mitra media, meluncurkan kolaborasi terluas dalam sejarah jurnalism, menurut rilis di situs webnya, pada 4 Oktober 2021.

File-file tersebut mengungkapkan kepemilikan lepas pantai rahasia lebih dari 130 miliarder dari 45 negara termasuk 46 oligarki Rusia, atau 100 miliarder Forbes yang memiliki kekayaan kolektif lebih dari US$600 miliar (Rp8.578 triliun). Klien lain termasuk bankir, donor politik besar, pedagang senjata, penjahat internasional, bintang pop, kepala mata-mata dan raksasa olahraga.

Investigasi ini berlangsung selama hampir dua tahun melibatkan 600 jurnalis di 117 negara. Tempo adalah salah satu mitra media yang terlibat dalam penyelidikan Pandora Papers.

Dokumen tersebut mencakup periode lima puluh tahun yang sebagian besar dibuat antara tahun 1996 dan 2020. Dokumen mencakup informasi tentang lebih dari 29.000 pemilik manfaat, pemilik utama aset lepas pantai. Investigasi Pandora Papers juga mengungkap lebih dari dua kali lipat jumlah pemilik yang ditemukan lima tahun lalu dalam penyelidikan Panama Papers, yang didasarkan pada kebocoran dari satu firma hukum.

Meskipun memiliki perusahaan lepas pantai adalah legal, para ahli mengatakan kerahasiaan perusahaan semacam ini bisa menutupi aliran uang gelap, memungkinkan penyuapan, pencucian uang, penghindaran pajak, pendanaan terorisme, perdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia.

Negara-negara miskin juga dirugikan secara tidak proporsional oleh penyimpanan kekayaan di surga pajak, yang seharusnya mengalirkan dana untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit. Penyelidikan Pandora Papers mengungkapkan bahwa para pemimpin internasional yang dapat mengatasi penghindaran pajak luar negeri telah secara diam-diam memindahkan uang dan aset di luar jangkauan otoritas pajak dan penegakan hukum saat warga mereka kesusahan.

Pandora Papers menunjukkan bagaimana Amerika Serikat, khususnya, telah menjadi tujuan yang semakin menarik untuk menembunyikan kekayaan, meskipun AS dan sekutu Baratnya mengutuk negara-negara kecil karena membiarkan aliran uang dan aset yang terkait dengan korupsi dan kejahatan.

Pandora Papers juga mengungkapkan bagaimana firma hukum membantu menciptakan sistem perusahaan lepas pantai, penyedia layanan korporat membantu mengamankan aset orang-orang yang menghadapi penyelidikan kriminal atau perdata, hingga bagaimana perusahaan lepas pantai digunakan untuk menyembunyikan karya seni dan barang antik ilegal.






Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

6 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


KNKT Beberkan Hasil Investigasi Kecelakaan Bus Wisata di Tebing Bego Bantul

6 hari lalu

KNKT Beberkan Hasil Investigasi Kecelakaan Bus Wisata di Tebing Bego Bantul

KNKT membeberkan hasil investigasi kecelakaan bus wisata di Tebing Bego, Bantul, Yogyakarta yang terjadi pada 6 Februari 2022.


Jurnalis Kolombia Tewas Ditembak, Korban Kedua dalam 2 Bulan

6 hari lalu

Jurnalis Kolombia Tewas Ditembak, Korban Kedua dalam 2 Bulan

Wartawan Kolombia dibunuh oleh orang tak dikenal yang menaiki sepeda motor setelah melakukan pekerjaan jurnalistik untuk stasiun televisinya.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

7 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

9 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


Lagi, Polusi Debu Batu Bara Cemari Warga Rusunawa Marunda, Ganggu Nafas, Mata & Bikin Gatal

11 hari lalu

Lagi, Polusi Debu Batu Bara Cemari Warga Rusunawa Marunda, Ganggu Nafas, Mata & Bikin Gatal

Polusi debu batu bara tak kunjung hilang dan masih terus mencemari lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing.


DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

18 hari lalu

DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

DPRD DKI berharap aplikasi layanan pajak ini mampu mengoptimalkan PAD DKI Jakarta dan menekan tingkat kebocoran.


Kasus Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Kredivo Sampaikan Hasil Investigasi Awal

19 hari lalu

Kasus Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Kredivo Sampaikan Hasil Investigasi Awal

Kredivo menginvestigasi kasus mahasiswa IPB University yang terjerat pinjol lebih lanjut.


Joe Biden Minta Serangan Rudal yang Nyasar ke Polandia Diselidiki

20 hari lalu

Joe Biden Minta Serangan Rudal yang Nyasar ke Polandia Diselidiki

Usai bertemu dengan sekutu NATO dan negara anggota G7 di sela KTT G20 Bali, Joe Biden meyakinkan akan ambil tindakan usai hasil investigasi keluar


Demi Selamatkan Ekonomi, Inggris Bakal Naikkan Pajak

23 hari lalu

Demi Selamatkan Ekonomi, Inggris Bakal Naikkan Pajak

Jeremy Hunt mengumumkan rencana untuk menaikkan sejumlah pajak pada pekan depan sebagai upaya untuk memperbaiki keuangan Inggris.