Parlemen Ukraina Loloskan Undang-undang yang Melarang Oligarki Terlibat Politik

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota parlemen oposisi berdebat dengan wakil ketua parlemen pertama Ruslan Stefanchuk selama sesi parlemen untuk memilih undang-undang yang memerintahkan

    Anggota parlemen oposisi berdebat dengan wakil ketua parlemen pertama Ruslan Stefanchuk selama sesi parlemen untuk memilih undang-undang yang memerintahkan "oligarki" menjauh dari politik, di Kyiv, Ukraina 23 September 2021. [REUTERS/Ruslan Kaniuka]

    TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Ukraina pada Kamis meloloskan undang-undang yang memerintahkan oligarki untuk mendaftarkan diri dan menjauh dari politik, sehari setelah upaya untuk membunuh seorang ajudan utama Presiden Volodymyr Zelensky, yang menurut para pejabat bisa menjadi tanggapan terhadap reformasi politik Ukraina.

    Undang-undang memberikan definisi untuk oligarki dan memberi badan yang dipimpin oleh presiden, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, kekuatan untuk menentukan siapa yang memenuhi kriteria itu.

    Dalam undang-undang itu, oligarki akan dilarang mendanai partai politik atau mengambil bagian dalam privatisasi. Pejabat tinggi, termasuk presiden, perdana menteri dan kepala bank sentral, akan diminta untuk menyatakan kesepakatan yang mereka miliki dengan mereka, dilaporkan Reuters, 24 September 2021.

    Zelensky mengatakan perlu untuk melindungi negara dari pengusaha kuat yang telah merusak sistem politiknya selama beberapa puluh tahun. Lawannya mengatakan mereka khawatir itu akan diterapkan secara selektif untuk memusatkan lebih banyak kekuasaan di tangan presiden.

    "Berkat undang-undang anti-oligarki, Ukraina mendapat kesempatan bersejarah untuk membangun hubungan yang beradab dan bersih antara bisnis besar dan negara," kata Zelenskiy.

    "Ya, banyak politisi tidak menyukainya. Ya, mereka ingin hidup seperti sebelumnya, bekerja untuk oligarki. Ya, ada banyak tekanan pada wakil kami, banyak intrik dan bahkan pemerasan. Tapi undang-undang itu disahkan," katanya.

    Presiden Volodymyr Zelensky.[Kyiv Post]

    Undang-undang tersebut lolos pembacaan pertama pada Juli. Pembacaan kedua hari Kamis, yang disahkan dengan 279 suara di parlemen yang memiliki 450 kursi, berarti sekarang diserahkan ke Zelensky untuk disetujui.

    Tim Zelensky menduga kemarahan pihak tertentu terhadap undang-undang itu kemungkinan penyebab di balik upaya untuk membunuh Serhiy Shefir, ajudan utama dan teman dekat presiden. Mobil Shefir diberondong dengan tembakan pada Rabu oleh penyerang tak dikenal saat ia melakukan perjalanan antara dua desa di luar ibu kota, Kyiv.

    Shefir tidak terluka meskipun sopirnya terluka. Polisi sedang mencari senjata dan mewawancarai kemungkinan saksi yang memetik jamur di dekatnya saat kejadian, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Artem Shevchenko, Kamis.

    Zelensky, mantan komikus TV, memenangkan pemilihan umum pada 2019 dengan janji memberantas korupsi dan mengekang pengaruh para taipan yang telah mendominasi bisnis, media, dan politik sejak akhir era Uni Soviet. Para penentang mengatakan dia berutang budi kepada taipan yang saluran TV-nya mendukung karier sebelumnya.

    Dikutip dari Kyiv Post, untuk digolongkan sebagai oligarki, seseorang harus memenuhi setidaknya tiga dari empat kriteria: keterlibatan langsung dalam kegiatan politik, pengaruh yang cukup besar atas media, menjadi penerima manfaat dari monopoli yang diakui oleh otoritas antimonopoli dan kepemilikan aset melebihi UAH2,2 miliar (Rp1,2 triliun), tidak termasuk aset media.

    Seseorang harus memegang jabatan publik tingkat atas atau berafiliasi dengan seseorang di posisi itu. Semua pejabat tinggi pemerintah akan diminta untuk menyatakan kontak non-publik atau pertemuan dengan oligarki.

    Selain itu, orang yang mendanai partai politik, iklan, atau protes juga dapat didefinisikan sebagai oligarki, menurut undang-undang.

    Pengaruh terhadap media dapat berupa langsung atau tidak langsung yang berarti bahwa bahkan seseorang tanpa kepemilikan resmi media masih dapat didefinisikan sebagai oligarki.

    Para kritikus undang-undang tersebut mengatakan bahwa kriteria tersebut terlalu sewenang-wenang dan akan memungkinkan Dewan Keamanan yang dikendalikan oleh presiden, untuk memutuskan siapa yang merupakan oligarki.

    Anggota parlemen oposisi Oleksiy Goncharenko, dari partai mantan Presiden Petro Poroshenko, mengatakan dengan memberikan wewenang kepada badan kepresidenan untuk menentukan siapa yang merupakan oligarki, undang-undang tersebut "menciptakan ruang lingkup yang besar untuk korupsi".

    Kira Rudyk, pemimpin partai Voice, mengatakan RUU anti oligarki Ukraina itu dirancang "hanya untuk memperkuat kekuasaan, memperkuat posisi presiden dan membuatnya sehingga dia dapat, bersama dengan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, benar-benar memutuskan siapa yang dapat memilikinya. kontrol atas media dan siapa yang tidak bisa."

    Baca juga: Pelaku Percobaan Pembunuhan Orang Kepercayaan Presiden Ukraina Masih Misterius

    REUTERS | KYIV POST


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.