Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Parlemen Ukraina Loloskan Undang-undang yang Melarang Oligarki Terlibat Politik

Reporter

image-gnews
Anggota parlemen oposisi berdebat dengan wakil ketua parlemen pertama Ruslan Stefanchuk selama sesi parlemen untuk memilih undang-undang yang memerintahkan
Anggota parlemen oposisi berdebat dengan wakil ketua parlemen pertama Ruslan Stefanchuk selama sesi parlemen untuk memilih undang-undang yang memerintahkan "oligarki" menjauh dari politik, di Kyiv, Ukraina 23 September 2021. [REUTERS/Ruslan Kaniuka]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Ukraina pada Kamis meloloskan undang-undang yang memerintahkan oligarki untuk mendaftarkan diri dan menjauh dari politik, sehari setelah upaya untuk membunuh seorang ajudan utama Presiden Volodymyr Zelensky, yang menurut para pejabat bisa menjadi tanggapan terhadap reformasi politik Ukraina.

Undang-undang memberikan definisi untuk oligarki dan memberi badan yang dipimpin oleh presiden, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, kekuatan untuk menentukan siapa yang memenuhi kriteria itu.

Dalam undang-undang itu, oligarki akan dilarang mendanai partai politik atau mengambil bagian dalam privatisasi. Pejabat tinggi, termasuk presiden, perdana menteri dan kepala bank sentral, akan diminta untuk menyatakan kesepakatan yang mereka miliki dengan mereka, dilaporkan Reuters, 24 September 2021.

Zelensky mengatakan perlu untuk melindungi negara dari pengusaha kuat yang telah merusak sistem politiknya selama beberapa puluh tahun. Lawannya mengatakan mereka khawatir itu akan diterapkan secara selektif untuk memusatkan lebih banyak kekuasaan di tangan presiden.

"Berkat undang-undang anti-oligarki, Ukraina mendapat kesempatan bersejarah untuk membangun hubungan yang beradab dan bersih antara bisnis besar dan negara," kata Zelenskiy.

"Ya, banyak politisi tidak menyukainya. Ya, mereka ingin hidup seperti sebelumnya, bekerja untuk oligarki. Ya, ada banyak tekanan pada wakil kami, banyak intrik dan bahkan pemerasan. Tapi undang-undang itu disahkan," katanya.

Presiden Volodymyr Zelensky.[Kyiv Post]

Undang-undang tersebut lolos pembacaan pertama pada Juli. Pembacaan kedua hari Kamis, yang disahkan dengan 279 suara di parlemen yang memiliki 450 kursi, berarti sekarang diserahkan ke Zelensky untuk disetujui.

Tim Zelensky menduga kemarahan pihak tertentu terhadap undang-undang itu kemungkinan penyebab di balik upaya untuk membunuh Serhiy Shefir, ajudan utama dan teman dekat presiden. Mobil Shefir diberondong dengan tembakan pada Rabu oleh penyerang tak dikenal saat ia melakukan perjalanan antara dua desa di luar ibu kota, Kyiv.

Shefir tidak terluka meskipun sopirnya terluka. Polisi sedang mencari senjata dan mewawancarai kemungkinan saksi yang memetik jamur di dekatnya saat kejadian, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Artem Shevchenko, Kamis.

Zelensky, mantan komikus TV, memenangkan pemilihan umum pada 2019 dengan janji memberantas korupsi dan mengekang pengaruh para taipan yang telah mendominasi bisnis, media, dan politik sejak akhir era Uni Soviet. Para penentang mengatakan dia berutang budi kepada taipan yang saluran TV-nya mendukung karier sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari Kyiv Post, untuk digolongkan sebagai oligarki, seseorang harus memenuhi setidaknya tiga dari empat kriteria: keterlibatan langsung dalam kegiatan politik, pengaruh yang cukup besar atas media, menjadi penerima manfaat dari monopoli yang diakui oleh otoritas antimonopoli dan kepemilikan aset melebihi UAH2,2 miliar (Rp1,2 triliun), tidak termasuk aset media.

Seseorang harus memegang jabatan publik tingkat atas atau berafiliasi dengan seseorang di posisi itu. Semua pejabat tinggi pemerintah akan diminta untuk menyatakan kontak non-publik atau pertemuan dengan oligarki.

Selain itu, orang yang mendanai partai politik, iklan, atau protes juga dapat didefinisikan sebagai oligarki, menurut undang-undang.

Pengaruh terhadap media dapat berupa langsung atau tidak langsung yang berarti bahwa bahkan seseorang tanpa kepemilikan resmi media masih dapat didefinisikan sebagai oligarki.

Para kritikus undang-undang tersebut mengatakan bahwa kriteria tersebut terlalu sewenang-wenang dan akan memungkinkan Dewan Keamanan yang dikendalikan oleh presiden, untuk memutuskan siapa yang merupakan oligarki.

Anggota parlemen oposisi Oleksiy Goncharenko, dari partai mantan Presiden Petro Poroshenko, mengatakan dengan memberikan wewenang kepada badan kepresidenan untuk menentukan siapa yang merupakan oligarki, undang-undang tersebut "menciptakan ruang lingkup yang besar untuk korupsi".

Kira Rudyk, pemimpin partai Voice, mengatakan RUU anti oligarki Ukraina itu dirancang "hanya untuk memperkuat kekuasaan, memperkuat posisi presiden dan membuatnya sehingga dia dapat, bersama dengan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, benar-benar memutuskan siapa yang dapat memilikinya. kontrol atas media dan siapa yang tidak bisa."

Baca juga: Pelaku Percobaan Pembunuhan Orang Kepercayaan Presiden Ukraina Masih Misterius

REUTERS | KYIV POST

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wartawan Perang Semyon Yeryomin Dapat Penghargaan dari Moskow

6 jam lalu

Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com
Wartawan Perang Semyon Yeryomin Dapat Penghargaan dari Moskow

Wartawan Semyon Yeryomin gugur akibat serangan drone Ukraina pada akhir pekan lalu. Dia mendapat penghargaan dari Moskow


Menhan Rusia Menuduh NATO Kerahkan 33 Ribu Prajurit Dekat Perbatasan

18 jam lalu

Logo NATO. REUTERS/Yves Herman
Menhan Rusia Menuduh NATO Kerahkan 33 Ribu Prajurit Dekat Perbatasan

Menhan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan NATO telah mengerahkan sekitar 300 tank dan lebih dari 800 jenis kendaraan lapis baja dekat perbatasan Rusia.


Zelensky Sambut Bantuan Senjata AS untuk Ukraina, Minta Segera Dikirim

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, 21 September 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
Zelensky Sambut Bantuan Senjata AS untuk Ukraina, Minta Segera Dikirim

Zelensky menyambut baik pemberian bantuan militer senilai US$60 miliar untuk negaranya oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS.


Murid SMA dan SMK di Ukraina Diminta Ikut Latihan Dasar Wajib Militer

2 hari lalu

Tentara Ukraina beristirahat di posisi mereka setelah pertempuran, saat serangan Rusia ke Ukraina berlanjut, dekat garis depan kota Bakhmut, di wilayah Donetsk, Ukraina 11 Mei 2023. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
Murid SMA dan SMK di Ukraina Diminta Ikut Latihan Dasar Wajib Militer

Komite pemuda dan olahraga Ukraina menerbitkan sebuah RUU yang meminta murid SMA dan SMK di penjuru Ukraina mengikuti pelatihan dasar wajib militer.


Melawat ke Cina, Menlu AS Bahas Dukungan Beijing untuk Industri Pertahanan Rusia

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 26 Oktober 2023. REUTERS/Sarah Silbiger
Melawat ke Cina, Menlu AS Bahas Dukungan Beijing untuk Industri Pertahanan Rusia

Menlu AS Antony Blinken juga akan membahas sejumlah isu dalam lawatan ke Cina, termasuk Laut Cina Selatan dan konflik Timur Tengah


Kecam Serangan Iran, Zelensky Sebut Ukraina Juga Butuh Bantuan seperti Israel

9 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bertemu dengan Ketua Eksekutif dan Chief Executive Officer Fox Corporation Lachlan Murdoch, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina, dalam gambar selebaran yang dirilis 20 November 2023. Layanan Pers/Handout Kepresidenan Ukraina via REUTERS
Kecam Serangan Iran, Zelensky Sebut Ukraina Juga Butuh Bantuan seperti Israel

Zelensky mengecam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran terhadap Israel.


Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

12 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump pada  malam pemilihan pendahuluan presiden New Hampshire, di Nashua, New Hampshire, AS, 23 Januari 2024. REUTERS/Mike Segar
Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

Bekas Presiden AS Donald Trump menolak undangan Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyambangi Ukraina.


Pengadilan Rusia Tolak Banding Google Atas Denda US$50 Juta Soal Konten Ukraina

13 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Pengadilan Rusia Tolak Banding Google Atas Denda US$50 Juta Soal Konten Ukraina

Pengadilan Rusia menolak banding Google Alphabet terhadap denda 4,6 miliar rubel atau sekitar US$49,4 juta terkait konten perang di Ukraina


Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

14 hari lalu

PLTN Zaporizhzhia selama konflik Ukraina-Rusia di luar kota Enerhodar yang dikuasai Rusia di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina 4 Agustus 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

Rusia menuduh Ukraina menyerang pembangkit listrik bertenaga nuklir Zaporizhzhia.


Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

15 hari lalu

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi berbicara kepada media bersama dengan Pemimpin Mayoritas DPR, Steny Hoyer (kiri) dan Senat Minoritas, Dick Durbin (kanan) ketika mereka meninggalkan gedung Sayap Barat setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump tentang penutupan sebagian pemerintah AS dan permintaannya untuk dinding perbatasan di Situation Room Gedung Putih di Washington, AS, 9 Januari 2019. [REUTERS / Joshua Roberts]
Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

Senat dari Partai Demokrat telah meloloskan proposal pendanaan untuk Ukraina, namun politikus Partai Republik yang belum mau meloloskan.