Aktivis Perempuan ke PBB: Jangan Mau Ditipu Taliban Soal Hak Perempuan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Sidang Umum PBB ke-76 di Markas Besar di New York, 21 September 2021. Timothy A. Clary/Pool via REUTERS

    Suasana Sidang Umum PBB ke-76 di Markas Besar di New York, 21 September 2021. Timothy A. Clary/Pool via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dan musisi asal Afghanistan Sonita Alizadeh memperingatkan peserta Majelis Umum PBB untuk tidak mudah percaya terhadap ucapan Taliban soal hak-hak perempuan. Menurutnya, komunitas internasional perlu bergerak segera mendesak Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan di Afghanistan dibanding menunggu mereka menepati janji soal hak perempuan.

    "Jangan mau tertipu oleh topeng yang ditunjukkan Taliban di berita. Kita tidak punya waktu (untuk menunggu)," ujar Alizadeh saat mengikuti Majelis Umum PBB secara virtual, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa waktu setempat, 21 September 2021.

    Taliban, saat mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada Agustus lalu, berjanji akan berubah dibanding pemerintahan mereka pada periode 1996-2001 lalu. Beberapa janji mereka adalah pemerintahan yang lebih inklusif, terbuka, dan menghormati hak-hak asasi warga Afghanistan terutama perempuan.

    Perempuan, pada pemerintahan awal Taliban di Afghanistan, dibatasi hak-haknya. Mereka tidak bebas bekerja, bersekolah, dan bahkan ada yang dilarang untuk keluar rumah seorang diri. Ketika Taliban mengambil alih Afghanistan lagi, perempuan-perempuan setempat khawatir hal itu terulang.

    Realita di lapangan membuktikan kekhawatiran tersebut. Taliban tidak menempatkan satupun figur perempuan di pemerintahan. Di sekolah, pemisahan gender dilakukan. Selain itu, sektor di mana perempuan boleh belajar ataupun bekerja juga dibatasi menjadi sektor medis dan pendidikan. Adapun Taliban berdalih mengacu pada Syariat Islam.

    Alizadeh melanjutkan dengan meminta komunitas internasional untuk tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan hingga hak-hak perempuan dipenuhi. Di luar isu hak-hak perempuan, Taliban juga perlu memenuhi hak-hak warganya untuk mendapat akses ke internet.

    "Kita semua tahu apa yang perlu dilakukan. Pertanyaan besarnya, siapa yang berani mendorong itu diwujudkan?" ujar Alizadeh.

    Bulan lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa keinginan Taliban untuk diakui secara internasional adalah satu-satunya daya tawar untuk mendorong pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Tanpa pengakuan internasional, Taliban tidak akan diterima di event-event internasional ataupun mendapat bantuan dana dari lembaga-lembaga moneter dengan mudah.

    Baca juga: Taliban Kirim Surat Ingin Ikut Sidang Majelis Umum PBB di New York

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rachel Vennya Diduga Tak Menyelesaikan Masa Karantina Usai Pulang dari AS

    Rachel Vennya diduga tak menyelesaikan masa karantina yang semestinya ia lalui sepulang dari Amerika Serikat. Dugaan datang dari unggahan Instagram.