Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis Perempuan ke PBB: Jangan Mau Ditipu Taliban Soal Hak Perempuan

image-gnews
Suasana Sidang Umum PBB ke-76 di Markas Besar di New York, 21 September 2021. Timothy A. Clary/Pool via REUTERS
Suasana Sidang Umum PBB ke-76 di Markas Besar di New York, 21 September 2021. Timothy A. Clary/Pool via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dan musisi asal Afghanistan Sonita Alizadeh memperingatkan peserta Majelis Umum PBB untuk tidak mudah percaya terhadap ucapan Taliban soal hak-hak perempuan. Menurutnya, komunitas internasional perlu bergerak segera mendesak Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan di Afghanistan dibanding menunggu mereka menepati janji soal hak perempuan.

"Jangan mau tertipu oleh topeng yang ditunjukkan Taliban di berita. Kita tidak punya waktu (untuk menunggu)," ujar Alizadeh saat mengikuti Majelis Umum PBB secara virtual, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa waktu setempat, 21 September 2021.

Taliban, saat mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada Agustus lalu, berjanji akan berubah dibanding pemerintahan mereka pada periode 1996-2001 lalu. Beberapa janji mereka adalah pemerintahan yang lebih inklusif, terbuka, dan menghormati hak-hak asasi warga Afghanistan terutama perempuan.

Perempuan, pada pemerintahan awal Taliban di Afghanistan, dibatasi hak-haknya. Mereka tidak bebas bekerja, bersekolah, dan bahkan ada yang dilarang untuk keluar rumah seorang diri. Ketika Taliban mengambil alih Afghanistan lagi, perempuan-perempuan setempat khawatir hal itu terulang.

Realita di lapangan membuktikan kekhawatiran tersebut. Taliban tidak menempatkan satupun figur perempuan di pemerintahan. Di sekolah, pemisahan gender dilakukan. Selain itu, sektor di mana perempuan boleh belajar ataupun bekerja juga dibatasi menjadi sektor medis dan pendidikan. Adapun Taliban berdalih mengacu pada Syariat Islam.

Alizadeh melanjutkan dengan meminta komunitas internasional untuk tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan hingga hak-hak perempuan dipenuhi. Di luar isu hak-hak perempuan, Taliban juga perlu memenuhi hak-hak warganya untuk mendapat akses ke internet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita semua tahu apa yang perlu dilakukan. Pertanyaan besarnya, siapa yang berani mendorong itu diwujudkan?" ujar Alizadeh.

Bulan lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa keinginan Taliban untuk diakui secara internasional adalah satu-satunya daya tawar untuk mendorong pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Tanpa pengakuan internasional, Taliban tidak akan diterima di event-event internasional ataupun mendapat bantuan dana dari lembaga-lembaga moneter dengan mudah.

Baca juga: Taliban Kirim Surat Ingin Ikut Sidang Majelis Umum PBB di New York

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

33 menit lalu

Seorang perempuan Palestina duduk diantara pakaian bekas di pasar loak mingguan di kamp pengungsian Nusseirat, Gaza, 15 Februari 2016. Permintaan untuk pakaian telah menjadi barometer bagi situasi ekonomi di Gaza. AP/Khalil Hamra
70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

1 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

1 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

5 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

6 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

6 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

7 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

8 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

8 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

8 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.