Politisi Australia Sebut Prancis Tidak Perlu Kaget Kontrak Kapal Selam Batal

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Australia mengatakan Prancis seharusnya tidak terkejut jika Australia membatalkan kontrak kapal selam karena penundaan, pembengkakan biaya dan kesesuaian, telah ditayangkan secara resmi dan publik selama bertahun-tahun.

Prancis telah menarik duta besarnya dari Canberra dan Washington, dengan mengatakan pihaknya dibutakan oleh keputusan Canberra untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan AS dan Inggris daripada melanjutkan pesanan kapal selam diesel Prancis.

Namun pada awal September 2018, dewan pengawas independen yang dipimpin oleh mantan Menteri Angkatan Laut AS Donald Winter telah menyarankan Australia untuk melihat alternatif kapal selam Prancis, dan mempertanyakan apakah proyek itu untuk kepentingan nasional, menurut sebuah laporan publik tahun 2020 dari badan audit Australia Auditor-General, dikutip dari Reuters, 21 September 2021.

Audiensi dan laporan parlemen Australia tentang proyek tersebut, yang pertama dihargai US$40 miliar (Rp570 triliun) dan baru-baru ini membengkak nilainya menjadi US$60 miliar (Rp854 triliun), bahkan sebelum konstruksi dimulai, juga menunjukkan masalah baru. Pada bulan Juni menteri pertahanan mengatakan kepada parlemen "perencanaan darurat" untuk program itu sedang berlangsung.

"Mereka harus menutup mata untuk tidak menyadari 'bahaya' yang mereka hadapi," kata Rex Patrick, seorang senator independen untuk Australia Selatan, merujuk pada Prancis.

Para menteri pemerintah mengatakan minggu ini Canberra telah mengungkapkan ke publik dengan Prancis tentang masalah tersebut.

Seorang anggota parlemen Prancis juga mengajukan pertanyaan di parlemen pada bulan Juni tentang kekhawatiran Australia atas penundaan, dan apakah Australia mungkin mempertimbangkan alternatif kapal selam, menurut catatan pemerintah Prancis.

"Kami memilih untuk tidak melewati gerbang dalam kontrak," kata Perdana Menteri Scott Morrison kepada wartawan ketika dia tiba di New York pada hari Senin, Reuters melaporkan.

"Kontraknya dibuat seperti itu, dan kami memilih untuk tidak melakukannya karena kami yakin melakukannya pada akhirnya tidak akan menjadi kepentingan Australia," ujarnya.

Seorang pejabat dari Kedutaan Besar Prancis di Canberra mengatakan perjanjian antar pemerintah seharusnya memungkinkan diskusi rahasia antara menteri tentang perubahan keadaan politik atau strategis.

"Tidak ada peringatan, tidak ada proposal untuk diskusi yang ditawarkan," kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.

Kesepakatan itu pertama kali diumumkan pada 2016. Tinjauan pra-desain ditunda pada 2018 karena pekerjaan yang diberikan kepada departemen pertahanan oleh Naval Group Prancis tidak memenuhi persyaratan departemen pertahanan, kata audit tersebut, mengutip kurangnya detail desain, persyaratan operasional, dan 63 studi tidak lengkap.

Kontrak antara Australia dan Naval Group, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Prancis, ditandatangani 16 bulan pada akhir Februari 2019.

Ini termasuk off-ramp kontrak di mana Australia dapat membayar untuk keluar dari proyek, dan mendirikan "gerbang kontrol" di mana Naval Group harus memenuhi kriteria sebelum maju ke fase berikutnya.

Departemen pertahanan mempertimbangkan skema penahanan ini untuk menilai risiko proyek, kata badan audit.

Pada September 2019, dengan AUS$446 juta (Rp4,6 triliun) telah dihabiskan di Prancis, departemen pertahanan mengatakan kepada auditor bahwa mereka telah memeriksa perpanjangan umur armada kapal selam kelas Collins Australia dan semasa waktu ini akan memungkinkan untuk mengembangkan strategi akuisisi baru.

Laporan badan audit Australia Auditor-General 2020 yang memeriksa kesepakatan kapal selam, yang terbesar di Departemen Pertahanan, menemukan bahwa departemen itu terus terang dan tepat waktu dalam mengomunikasikan masalah dengan Naval Group.

Naval Group mengatakan kepada Reuters mereka mengetahui diskusi publik, bukan deklarasi resmi mendukung program kapal selam. Naval Group mengatakan keputusan Morrison sangat jelas bukan akibat dari kesulitan dengan Future Submarine Program atau Naval Group.

Pada bulan Agustus, menteri pertahanan Australia dan Prancis, dan menteri luar negeri Prancis, menggarisbawahi pentingnya program kapal selam, menurut pernyataan bersama dari kedua negara.

Menurut laporan Auditor-General, tonggak utama terbaru dalam kontrak Prancis mengenai tinjauan desain awal terjadi pada Januari 2021.

Sebuah sumber industri dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, Naval Group Australia menyediakan bahan untuk departemen pertahanan pada akhir Januari atau Februari, tetapi Australia menganggapnya tidak memenuhi persyaratan.

Kantor Scott Morrison membentuk panel pada Januari untuk memberi nasihat kepada lingkaran dalam kabinetnya tentang bagaimana melanjutkan program tersebut, menurut pemberitahuan kontrak dan catatan parlemen.

Pada bulan Juni, para senator, termasuk Patrick, bertanya kepada ketua panel William Hilarides, seorang mantan wakil laksamana di Angkatan Laut AS, apakah mereka telah menyarankan pemerintah untuk membatalkan kontrak Prancis.

Hilarides, yang telah mengawasi konstruksi kapal dan kapal selam untuk Angkatan Laut AS, mengatakan saran panel itu bersifat rahasia.

Mantan kepala BAE Systems Submarines, Murray Easton, yang telah membalikkan program kapal selam nuklir Inggris yang tertunda, bergabung dengan panel pada bulan Februari, menurut pemberitahuan kontrak.

Easton dan Hilarides tidak menanggapi permintaan komentar.

Panel bertemu melalui konferensi video 10 kali pada bulan Juni, termasuk briefing rahasia untuk anggota AS di kedutaan Australia di Washington, yang diberitahukan kepada parlemen.

Baca juga: Kenapa Kapal Selam Nuklir Jadi Momok Menakutkan bagi Musuh?

REUTERS