Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lawan Junta Militer, Gerilyawan Myanmar Mulai Serang Puluhan Menara BTS

Reporter

image-gnews
Pengunjuk rasa menggunakan senjata rakitan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 3 April 2021. REUTERS/Stringer
Pengunjuk rasa menggunakan senjata rakitan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 3 April 2021. REUTERS/Stringer
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 700.000 orang di Myanmar diperkirakan telah kehilangan akses internet setelah serangan terhadap menara BTS yang dijalankan oleh Mytel.

Mytel, perusahaan yang sebagian dikendalikan militer, mengatakan puluhan menara telekomunikasinya, Base Transceiver Station atau disingkat BTS, rusak.

Ledakan itu terjadi sejak Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah pemerintahan bayangan yang dibentuk untuk melawan kudeta militer 1 Februari, mendeklarasikan perang rakyat melawan junta pekan lalu.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan, memicu kemarahan nasional, pemogokan, protes, dan munculnya milisi anti-junta.

Terjadi peningkatan pertumpahan darah di beberapa daerah setelah NUG menyatakan pemberontakan dan meminta milisi baru, yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), untuk menargetkan junta dan asetnya.

"Penghancuran infrastruktur telekomunikasi telah merampas sarana untuk mengakses informasi, pendidikan, dan layanan penting di internet selama ratusan ribu," kata juru bicara Mytel, sebuah usaha antara tentara Myanmar dan Viettel, yang dimiliki oleh kementerian pertahanan Vietnam, dikutip dari Reuters, 18 September 2021.

Sebagian besar serangan terjadi di daerah pedesaan dan lebih dari 80 menara BTS milik Mytel telah dihancurkan, dengan Pasukan Pertahanan Rakyat mengklaim bertanggung jawab di beberapa daerah, menurut sebuah laporan oleh surat kabar Myanmar Irrawaddy minggu ini.

Seorang juru bicara militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters, tetapi buletin militer yang diterbitkan pada 12 September mencantumkan 68 ledakan di menara telekomunikasi. Buletin tidak menyebut milik siapa menara BTS yang diserang dan menuduh "organisasi teroris NUG" mempromosikan kekerasan.

Video di media sosial telah menunjukkan apa yang tampak seperti ledakan di menara BTS. Reuters tidak dapat segera mengonfirmasi dengan PDF apa pun apakah mereka telah melakukan serangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya dalam konflik, militer Myanmar kadang-kadang juga menutup internet secara sepihak, terutama di kota-kota, dalam upaya untuk mengekang demonstrasi.

Deklarasi pemberontakan muncul di tengah frustrasi oposisi karena kurangnya dukungan nyata dari seluruh dunia dalam menentang junta.

"Sekarang orang telah menyadari bahwa kita harus berjalan sampai akhir terlepas dari bantuan internasional atau tidak," kata wakil menteri NUG Maw Htun Aung dalam pesan teks kepada Reuters.

Namun, sementara NUG telah menerima rentetan dukungan di media sosial di Myanmar, masih belum jelas seberapa besar deklarasinya akan mengancam militer yang diperlengkapi dengan baik.

"Saya akan memiliki harapan besar dalam revolusi kami jika semua PDF di seluruh negeri mengangkat senjata. Tapi untuk saat ini, mereka belum siap," kata seorang pendukung Angkatan Pertahanan Chinland berusia 27 tahun, yang didirikan di Chin, negara bagian Myanmar yang berbatasan dengan India.

Baca juga: Perusahaan Telekomunikasi Norwegia Telenor Jual Unit Operasinya di Myanmar

REUTERS | IRRAWADDY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gubernur Kaltara Serahkan Bantuan Internet untuk Masyarakat Krayan

11 hari lalu

Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal A. Paliwang (kedua kanan) berfoto bersama usai menyerahkan akses point Alfanet kepada masyarakat Krayan di Gedung Gadis, Senin, 23 September 2024. Dok. Pemprov Kalimantan Utara
Gubernur Kaltara Serahkan Bantuan Internet untuk Masyarakat Krayan

Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Kaltara dalam hal pengembangan infrastruktur digital


49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

16 hari lalu

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat melakukan kunjungan mendadak ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 2 Juli 2023. (Foto: Facebook/Amir Yusof)
49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

Sebanyak 49 petugas Departemen Imigrasi Malaysia ditangkap oleh lembaga antirasuah terkait sindikat perdagangan orang yang bawa pekerja asing ilegal


Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

18 hari lalu

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 20 Mei 2021. Malaysia mendeportasi 59 PMI bermasalah karena melanggar undang-undang keimigrasian setempat usai pemberlakuan larangan mudik Lebaran. ANTARA/Agus Alfian
Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pengetatan untuk cegah pekerja migran ilegal ke 3 negara tujuan itu karena marak kasus judi online.


Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

18 hari lalu

Foto udara menunjukkan daerah yang terendam banjir di kota perbatasan Mae Sai, setelah Topan Yagi, di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

Topan Yagi yang berupa hujan lebat telah mengoyak sejumlah provinsi di wilayah tengah Myanmar.


Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

19 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengungkap akar masalah WNI mau bekerja menjadi online scammer di Myanmar.


Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

19 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

Sejumlah warga Kabupaten Sukabumi menjadi korban TPPO dan disekap di Myanmar. Mereka dijanjikan bekerja di bisnis kripto di Thailand.


Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

20 hari lalu

Foto udara menunjukkan banjir akibat Topan Yagi di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. Setelah menghantam Vietnam, Topan Yagi bergerak ke Thailand hingga mengirimkan angin kecang, banjir dan tanah longsor. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

Junta Myanmar meminta bantuan asing untuk mengatasi banjir akibat topan Yagi.


Kemenlu Jekaskan Mekanisme Pemulangan WNI Korban TPPO di Luar Negeri

20 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Kemenlu Jekaskan Mekanisme Pemulangan WNI Korban TPPO di Luar Negeri

Kemenlu mengatakan terdapat dua mekanisme pemulangan WNI korban TPPO di luar negeri. Tidak selalu jadi korban TPPO.


Fakta WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar: Kerja 15 Jam, Dipukul dan Disetrum

20 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar menunjukkan cuplikab percakapan. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Fakta WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar: Kerja 15 Jam, Dipukul dan Disetrum

Sejumlah Sukabumi dikonfirmasi menjadi korban TPPO atau perdagangan orang di Myanmar.


Pemerintah Dinilai Lamban Tangani WNI Korban TPPO di Myanmar

20 hari lalu

Keluarga korban dugaan tindak pidana perdagangan orang bersama pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang setelah melapor di Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Selasa, 11 September 2024.Foto: dokumentasi LBH Semarang
Pemerintah Dinilai Lamban Tangani WNI Korban TPPO di Myanmar

Pluhan warga Indonesia yang diduga menjadi korban TPPO saat ini tersandera di Myanmar. Mereka dipekerjakan secara paksa dan mendapat siksaan.