UNHCR: Taliban Terbuka Untuk Negosiasi Isu Hak-hak Perempuan dan Minoritas

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang perempuan Afghanistan berpakaian burqa menggendong anaknya saat dia berjalan di sepanjang jalan di Kabul, Afghanistan 4 September 2021. Perempuan Afghanistan juga tidak diperbolehkan bekerja dengan laki-laki, termasuk terjun ke bidang politik. REUTERS/Stringer

    Seorang perempuan Afghanistan berpakaian burqa menggendong anaknya saat dia berjalan di sepanjang jalan di Kabul, Afghanistan 4 September 2021. Perempuan Afghanistan juga tidak diperbolehkan bekerja dengan laki-laki, termasuk terjun ke bidang politik. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyampaikan bahwa Taliban telah membuka ruang diskusi untuk membahas isu-isu hak asasi manusia yang berada di Afghanistan, termasuk hak-hak perempuan dan minoritas. Sebagaimana diketahui, Taliban dianggap ingkar janji soal penghormatan dan pemenuhan HAM.

    "Ada ruang diskusi untuk isu tersebut dan saya menjadi semangat karenanya," ujar Komisioner UNHCR, Filippo Grandi, dikutip dairi kantor berita Reuters, Jumat, 17 September 2021.

    Grandi berharap komunitas internasional terus mendesak dan berkomunikasi dengan Taliban untuk memenuhi janji-janjinya soal HAM. Di sisi lain, kata ia, juga untuk menyelamatkan Afghanistan dari krisis kemanusiaan dan instabilitas di kawasan sana.

    "Apakah mereka akan mengizinkan perempuan bekerja? Apakah mereka akan mengizinkan perempuan ke sekolah? Bagaimana mereka akan memperlakukan minoritas? Itu perytanyaan dari komunitas internasional yang belum terjawab," ujar Grandi.

    Ketika Taliban mengambil alih Pemerintahan Afghanistan pada Agustus lalu, mereka berjanji akan berubah dibanding Taliban pada periode 1996-2001 yang lebih radikal. Salah satunya yang mereka janjikan adalah pemenuhan hak perempuan untuk bersekolah, bekerja dan terlibat di pemerintahan. Realitanya, hal itu belum terpenuhi.

    Pemerintahan baru Afghanistan, misalnya, tidak memiliki satu pun pejabat perempuan. Di kampus, mahasiswa perempuan hanya diperbolehkan kuliah selama pengajar mereka adalah perempuan. Selain itu, tempat duduk mereka di kelas harus terpisah dengan tempat duduk laki-laki, bahkan harus dibatasi dengan tirai.

    Salah satu pejabat senior Taliban, Waheedullah Hashimi, mengatakan kebijakan-kebijakan tidak pro-perempuan tersebut dikarenakan pihaknya ingin mengimplementasikan Syariat Islam secara penuh. Dan, menurutnya, perempuan memang tidak seharusnya bekerja bersama pria ataupun bekerja di sektor manapun yang mereka mau.

    Keputusan Taliban untuk mengingkari janjinya ditanggapi serius oleh berbagai negara. Prancis, misalnya, memutuskan untuk tidak mengakui pemerintahan bentukan Taliban selama mereka belum memenuhi janji-janjinya soal HAM di Afghanistan.

    Baca juga: Diplomat Afghanistan Serukan Dunia Tidak Akui Taliban

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.