PPATK Afghanistan Ditutup, Pelacakan Dana Ilegal Terorisme Terhenti

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria menghitung uang saat menunggu pelanggan di pasar pertukaran uang, menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih di Kabul, Afghanistan, 4 September 2021. REUTERS/Stringer

    Seorang pria menghitung uang saat menunggu pelanggan di pasar pertukaran uang, menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih di Kabul, Afghanistan, 4 September 2021. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah unit di bank sentral Afghanistan yang selama 15 tahun terakhir berupaya melawan aliran dana gelap dan dicurigai sebagai sumber uang gerakan terorisme, telah menghentikan operasi, kata anggota staf di unit itu.

    Sejak 2006, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Afghanistan (FinTRACA), semacam PPATK di Indonesia, telah mengumpulkan informasi intelijen tentang ribuan transaksi mencurigakan dan membantu menghukum penyelundup dan pemodal teroris, demikian ditulis dalam situs badan itu.

    Para pejabat PBB mengatakan Taliban, yang merebut Kabul pada 15 Agustus 2021, menghasilkan ratusan juta dolar dari perdagangan narkoba dan sumber-sumber gelap lainnya ketika mereka memerangi pasukan pemerintah.

    Kelompok tersebut telah bersumpah tidak akan ada penanaman narkoba di Afghanistan mulai sekarang.

    Informasi di situs FinTRACA mengindikasikan bahwa Taliban termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran penyelidikan, sementara staf yang berbicara dengan Reuters mengatakan bahwa kelompok itu telah menjadi target sejak diluncurkan.

    Para staf ini menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan akibat sifat sensitif dari pekerjaan mereka.

    Bagian dari situs FinTRACA, yang sebagian besar tampak tidak tersentuh sejak pengambilalihan oleh Taliban, tidak bisa diakses lagi pada hari Rabu, 15 September 2021.

    Tidak adanya unit intelijen keuangan (FIU) yang berfungsi dapat membatasi hubungan Afghanistan dengan sistem keuangan internasional dan pemberi pinjaman di luar negeri.

    Unit-unit tersebut, yang meneliti aliran uang untuk potensi aktivitas mencurigakan, sangat penting bagi negara mana pun yang ingin berpartisipasi dalam komunitas keuangan global, kata Stuart Jones, Jr., pendiri dan kepala eksekutif perusahaan intelijen risiko Sigma Ratings.

    "Afghanistan dianggap berisiko tinggi oleh hampir semua lembaga keuangan global sebelum pengambilalihan Taliban," kata Jones.

    "Sekarang, dengan kepemimpinan yang belum teruji di bank sentral, unit intelijen keuangan yang tidak dapat dioperasikan dan pembekuan aset oleh PBB dan sebutan teror terhadap tokoh-tokoh kunci oleh Amerika Serikat, saya memperkirakan lembaga keuangan asing akan sangat hati-hati," kata Jones, atase Departemen Keuangan AS untuk Afghanistan antara 2008 dan 2010.
     

    Bank sentral Afghanistan tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari Reuters melalui email dan telepon.

    Taliban menginginkan akses ke cadangan yang ditahan di luar negeri serta bantuan dan pembiayaan lainnya, karena ekonomi sedang merosot akibat perang, kekeringan, kekurangan makanan dan eksodus ribuan profesional.

    Tiga anggota staf mengatakan beberapa dari 60-an karyawan FinTRACA telah meninggalkan Afghanistan atau bersembunyi. 

    Juru bicara Taliban tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang status staf FinTRACA atau apakah unit itu akan beroperasi di masa depan.

    Departemen Keuangan AS, yang memberikan bantuan teknis kepada unit tersebut bersama badan nasional dan internasional lainnya, menolak mengomentari staf FinTRACA yang masih berada di Afghanistan.

    Beberapa staf FinTRACA kembali ke kantor pekan lalu setelah ada permintaan dari penjabat gubernur bank sentral, Mohammad Idris - seorang loyalis Taliban - agar semua staf bank sentral hadir di bank, kata salah satu karyawan.

    Karyawan tersebut menambahkan bahwa manajemen senior unit tidak hadir dan masih belum beroperasi.

    Beberapa bagian dari bank sentral beroperasi. Idris telah bertemu dengan bank-bank komersial dan bank sentral telah memasok likuiditas terbatas ke bank-bank sambil mengeluarkan arahan untuk mengendalikan pasokan dolar AS yang langka, kata para bankir.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.