TEMPO.CO, Jakarta - Mantan bodyguard untuk Presiden Prancis Emmanul Macron, Alexandre Benalla, terancama dihukum penjara tujuh tahun plus denda 100 Ribu Euro. Ancaman tersebut berkaitan dengan kasus pemukulan demonstran May Day yang ia lakukan pada 2018.
Menurut laporan Al Jazeera, Benalla dijerat pasal berlapis. Beberapa di antaranya kekerasan, menyalahgunakan lencana kepolisian, serta membawa senjata api. Adapun Benalla menjalani sidang pertamanya pada Senin kemarin, 13 September 2021.
Kasus Benalla tidak hanya membuat pasukan pengamanan presiden Prancis disorot, tetapi juga seberapa besar peran Benalla di sana. Sebab, saat ia memukuli demonstran May Day, ia menggunakan lencana polisi dan memposisikan dirinya sebagai personil kepolisian. Tak berhenti di situ, personil kepolisian yang asli pun tak mencoba menghentikkanya.
Hal lain yang menimbulkan pertanyaan adalah kenapa Benalla memegang dua paspor diplomatik usai diberhentikan dari posisinya. Benalla diketahui menggunakan paspor itu untuk berkunjung ke negara-negara Afrika. Belakangan, terungkap paspor itu tak seharusnya ia pakai.
Dalam pembelaannya di tahun 2018, Benalla menjelaskan bahwa peran dia adalah menjadi perantara antara kantor politik Macron dan kantor keamanan (GSPR). Oleh karenanya, tak mengherankan dirinya terlibat dalam banyak upaya pengamanan dan pengawasan.
"Saya bukan berandalan...Situasi pada May Day 2018 sudah seperti perang," ujar Benalla yang ketahuan membawa senjata api secara illegal ketika mengamankan Macron pada kampanye Pilpres Prancis, 2017.
Benalla tidak disidang sendirian. Ia juga diadili bersama tiga orang lain. Dua di antaranya adalah personil kepolisian yang disebut memberikan rekaman pemukulan demonstran kepada Benalla. Pemberian bocoran tersebut terhitung illegal di Prancis.
Sejatinya, Benalla sempat hampir dipertahankan oleh administrasi Presiden Emmanuel Macron. Namun, tekanan dari masyarakat Prancis memaksa pemerintahan untuk memberhentikannya.
Baca juga: Walikota Paris Maju Pilpres, Incar Jadi Presiden Wanita Pertama Prancis
ISTMAN MP | AL JAZEERA