Partai Republik Menolak Kebijakan Vaksin Presiden Joe Biden

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster menentang kebijakan vaksinasi Pemerintah AS di dekat Rumah Sakit Summa di Akron, Ohio, AS, 16 Agustus 2021. REUTERS/Stephen Zenner

    Poster menentang kebijakan vaksinasi Pemerintah AS di dekat Rumah Sakit Summa di Akron, Ohio, AS, 16 Agustus 2021. REUTERS/Stephen Zenner

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Republik akan melawan keputusan Presiden Joe Biden soal kebijakan baru vaksinasi untuk menekan penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat. 

    "Ketika keputusan ini mulai berlaku, Komite Nasional Partai Republik (RNC) akan menuntut pemerintah untuk melindungi orang Amerika dan kebebasan mereka," kata Ketua RNC Ronna McDaniel dalam sebuah pernyataan, Jumat, 10 September 2021, seperti dikutip Reuters.

    Presiden Biden sebelumnya menyatakan, wajib vaksin akan diterapkan untuk pegawai federal dan karyawan perusahaan besar. Kebijakan tersebut, yang menurut Gedung Putih akan mencakup 100 juta pekerja AS dan berlaku untuk sekitar dua pertiga dari semua karyawan AS.

    Hampir tiga perempat orang Amerika yang memenuhi syarat telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin, dan jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar mendukung langkah-langkah seperti melarang yang tidak divaksinasi dari ruang publik dan kantor.

    Dalam beberapa jam setelah langkah-langkah baru diumumkan Biden pada hari Kamis, beberapa anggota parlemen, gubernur negara bagian dan pejabat dari Partai Republik mengancam akan mengajukan tuntutan hukum atau minimal untuk menentangnya.

    Namun kelompok bisnis tampaknya tidak keberatan dengan langkah Biden. Beberapa perusahaan besar telah memberlakukan kewajiban vaksinasi di internal mereka, sementara yang lain menyambut baik langkah tersebut atau bertanya-tanya bagaimana mereka akan menerapkannya. Lebih dari setengah perusahaan AS berencana untuk memberlakukan wajib vaksin pada akhir tahun, menurut survei baru-baru ini.

    Kamar Dagang AS, yang menentang banyak proposal pajak Biden, mengatakan akan "dengan hati-hati meninjau" kebijakan soal vaksinasi pemerintah.

    Business Roundtable, yang mewakili pimpinan perusahaan, mengatakan menyambut baik langkah tersebut. Asosiasi Produsen Nasional, yang mewakili pengusaha besar dan kecil, mengatakan akan bekerja untuk memastikan aturan vaksinasi tidak merugikan operasi bisnis.

    Mayoritas dari mereka yang menentang mempertanyakan otoritas yang dimiliki pemerintah untuk mewajibkan vaksin.

    "Pemerintah federal tidak memiliki kekuatan, dan juga tidak memiliki wewenang untuk memaksa pengusaha swasta untuk mewajibkan vaksin," kata Aliansi Kebebasan Sipil Baru, sebuah organisasi nirlaba yang didanai oleh Charles Koch Foundation, sebuah kelompok konservatif berkantong tebal.

    Baca juga Ketika Kesabaran Biden Sudah Habis Hadapi Warga Penolak Vaksinasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.