Joe Biden Mau Terapkan Wajib Vaksin untuk Pegawai Federal

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Joe Biden memberikan sambutan saat ia mengunjungi lokasi terdampak Badai Ida di LaPlace, Louisiana, AS 3 September 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

    Presiden AS Joe Biden memberikan sambutan saat ia mengunjungi lokasi terdampak Badai Ida di LaPlace, Louisiana, AS 3 September 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden pada Kamis ingin meredam gerakan antivaksin di Amerika dengan menerapkan wajib vaksin untuk sebagian besar karyawan federal dan mendorong pengusaha besar agar pegawai mereka disuntik atau diuji setiap minggu.

    Langkah-langkah baru, yang disampaikan Joe Biden dalam sambutan dari Gedung Putih, akan berlaku untuk sekitar dua pertiga dari semua karyawan AS, dan mereka yang bekerja untuk bisnis dengan lebih dari 100 pekerja.

    "Kami sudah bersabar," kata Joe Biden kepada puluhan juta orang Amerika yang menolak untuk mendapatkan suntikan virus corona.

    "Tapi kesabaran kami menipis, dan penolakan kalian merugikan kami semua," tegasnya, dikutip dari Reuters, 10 September 2021.

    Pengumuman ini mewakili langkah Biden yang paling agresif untuk mendorong orang Amerika yang menolak divaksin, untuk mendapatkan vaksin Covid-19 ketika varian Delta yang menyebar cepat memicu gelombang baru penyakit dan kematian.

    Lonjakan itu telah menimbulkan peningkatan risiko tidak hanya bagi negara itu, tetapi juga bagi janji kampanye Biden yang berjanji untuk mengendalikan pandemi. Peringkat persetujuan Biden telah merosot sejak dia mengatakan pada Juli bahwa Amerika Serikat ketika dia menjanjikan bebas dari pandemi sebelum hari kemerdekaan Fourth of July.

    Langkah terbaru Biden diperkirakan akan menjadi subjek tantangan politik dan hukum.

    Saat ini lebih dari 62% orang Amerika yang memenuhi syarat telah divaksinasi sepenuhnya, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

    Pada hari Kamis, Biden memperingatkan bahwa Amerika berada dalam kondisi yang sulit dan itu bisa bertahan untuk sementara waktu.

    Pakar penyakit menular dan kebijakan kesehatan mengatakan mandat wajib vaksin tersebut tidak mungkin mengubah tingkat infeksi secara signifikan dengan cepat.

    Namun, mereka akan membantu melawan potensi gelombang virus di masa depan, mengurangi kematian dan rawat inap, dan mengurangi tekanan pada sistem perawatan kesehatan, kata Dr. Jesse Goodman dari Universitas Georgetown, mantan kepala ilmuwan di Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    "Ini benar-benar hal yang benar untuk dilakukan," katanya. "Idealnya semua orang sudah divaksinasi."

    Joe Biden menuduh alasan kebebasan dan ekonomi pejabat yang menolak mandat masker dan vaksin berisiko membuat orang sakit.

    Rencana pemulihan Covid-19 Gedung Putih didasarkan pada sebagian besar orang Amerika yang memenuhi syarat yang divaksinasi tahun ini. Tetapi masalah kesehatan masyarakat telah dipolitisasi, dengan minoritas kelompok vokal menolak vaksin dan wajib masker.

    Gubernur Republik Florida Ron DeSantis mengeluarkan perintah eksekutif pada bulan Juli yang memblokir wajib masker di sekolah-sekolah.

    Pejabat medis administrasi mengatakan lebih dari 97% orang yang dirawat di rumah sakit dengan Covid-19 tidak divaksinasi, dan orang-orang itu bertanggung jawab atas bagian kematian yang lebih tinggi.

    Cathy McMorris Rodgers, Republikan senior di komite Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi kebijakan kesehatan, mengatakan Biden "menggunakan ketakutan, kontrol, dan mandat."

    Komite Nasional Partai Republik mengatakan akan menuntut pemerintahan Joe Biden atas mandat wajib vaksin.

    Di bawah rencana Biden, pemerintah juga akan mewajibkan vaksinasi untuk lebih dari 17 juta petugas kesehatan di rumah sakit dan lembaga lain yang berpartisipasi dalam program sosial Medicare dan Medicaid untuk orang Amerika yang miskin, difabel, dan lanjut usia.

    Joe Biden sebelumnya mengharuskan karyawan federal divaksinasi atau diuji. Pekerja federal sekarang memiliki 75 hari untuk divaksinasi, atau menghadapi pemutusan hubungan kerja kecuali mereka termasuk dalam kategori pengecualian terbatas.

    Serikat pekerja federal pada kamis mengatakan mereka akan menerima wajib vaksin.

    Baca juga: Pemerintahan Joe Biden Beri Insentif Rp1,4 Juta untuk Orang yang Baru Divaksin

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.