![Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak mengambil bagian dalam pelajaran sains di King Solomon Academy di Marylebone, London, Inggris, 29 April 2021. [Dan Kitwood/Pool via REUTERS/File Foto]](https://statik.tempo.co/data/2021/07/18/id_1035894/1035894_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menaikkan iuran asuransi nasional demi menambal anggaran kesehatan untuk masyarakat mendapat tantangan dari parlemen dan anggota kabinetnya sendiri.
Kenaikan iuran ini juga bertentangan dengan janji kampanye dalam pemilu 2019.
Johnson, bersama dengan kanselir Rishi Sunak, dan Menteri Kesehatan, Sajid Javid, akan mengumumkan penyelesaian pendanaan tiga tahun untuk NHS mulai April mendatang, serta uang ekstra untuk mengatasi tunggakan rumah sakit.
Johnson diperkirakan akan mengumumkan tambahan 5,5 miliar pound tahun ini untuk NHS, demikian dikabarkan Guardian, Senin, 6 September 2021.
Ada juga rencana perombakan sistem perawatan sosial yang kemungkinan akan mencakup batasan seumur hidup untuk kontribusi perawatan.
Menteri Pertahanan James Heappey mengatakan, kenaikan iuran asuransi disebabkan penanganan Covid-19 membutuhkan banyak anggaran.
"Pandemi menghabiskan banyak anggaran, pemerintah menghadapi tantangan nasional yang paling luar biasa ini," katanya kepada Sky News.
Ia mengakui sejumlah janji politik harus ditunda demi respons terhadap Covid-19 ini.
Ia juga mengatakan Boris Johnson akan menggunakan 80 kursi mayoritasnya untuk menjalankan rencana tersebut meskipun mendapat tantangan sengit.
Ketua Majelis Rendah acob Rees-Mogg mengingatkan Johnson akan kehilangan peluang terpilih lagi seperti halnya Presiden AS George Bush Jr karena melanggar janji tidak menaikkan pajak.
Pada 1988 dalam kampanyenya, Bush mengatakan, "Baca bibir saya: tidak ada pajak baru." Ketika dia kemudian melanggar janji ini, dia kalah dari Bill Clinton pada tahun 1992. "Pemilih mengingat kata-kata ini setelah Presiden Bush melupakannya."
