Hindari Dimanfaatkan Taliban, Google Gembok Akun Pemerintah Afghanistan

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mullah Abdul Ghani Baradar. novinite.com

    Mullah Abdul Ghani Baradar. novinite.com

    TEMPO.CO, JakartaGoogle untuk sementara mengunci sejumlah akun email milik pemerintah Afghanistan untuk mengatasi kekhawatiran jejak berkas digital yang ditinggalkan mantan pejabat pemerintahan dimanfaatkan Taliban mencari musuh politik mereka.

    Dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Reuters, Sabtu (4/9/2021), Google mengonfirmasi akun pemerintah Afghanistan dikunci dan mereka sedang memantau situasi di negara tersebut sambil "melakukan langkah sementara untuk mengamankan akun-akun yang relevan".

    Seorang mantan pegawai pemerintahan menyatakan Taliban berupaya mengambil akun email mantan pejabat. Narasumber yang dirahasiakan itu pada bulan lalu menyatakan Taliban memintanya untuk menjaga data yang disimpan di kementerian tempat dia bekerja dulu.

    Sejak pemerintahan Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, muncul kekhawatiran basis data biometrik mungkin dieksploitasi untuk mencari musuh mereka.

    Rekam jejak surat-menyurat yang tersedia secara publik menunjukkan puluhan lembaga pemerintahan Afghanistan menggunakan server milik Google untuk surat elektronik resmi, antara lain Kementerian Keuangan, Industri, Pendidikan Tinggi dan Pertambangan.

    Protokol presidensial Afghanistan juga menggunakan Google, begitu juga sejumlah pemerintah lokal.

    Menguasai pangkalan data dan email pemerintah dapat mengungkapkan informasi tentang para pegawai di pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, suku yang menjadi sekutu sampai mitra asing.

    Rekam jejak publik juga menunjukkan sejumlah lembaga pemerintahan menggunakan layanan email dari Microsoft Corp. Perusahaan tersebut menolak memberikan keterangan soal langkah apa saja yang mereka lakukan.

    Baca juga: Pendiri Taliban Abdul Ghani Baradar Akan Memimpin Pemerintahan Baru Afghanistan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.