Pemerintahan Joe Biden Tolak Berikan Akses Aset Negara Afghanistan ke Taliban

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga antre di depan bank di Kabul, Afghanistan, 1 September 2021. Harga komoditas termasuk tepung, minyak, dan beras naik dengan cepat dan mata uang Afghanistan jatuh, dengan penukar uang di Pakistan sudah menolak untuk menerima mata uang Afghani. REUTERS/Stringer

    Warga antre di depan bank di Kabul, Afghanistan, 1 September 2021. Harga komoditas termasuk tepung, minyak, dan beras naik dengan cepat dan mata uang Afghanistan jatuh, dengan penukar uang di Pakistan sudah menolak untuk menerima mata uang Afghani. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joe Biden tidak memiliki rencana untuk melepaskan miliaran cadangan emas Afghanistan, investasi dan cadangan mata uang asing yang disimpan di Amerika Serikat setelah pengambilalihan Taliban, meskipun ada tekanan dari kelompok-kelompok kemanusiaan dan lainnya yang mengatakan penahanan aset Afghanistan akan menyebabkan keruntuhan ekonomi.

    Sebagian besar aset bank sentral Afghanistan senilai US$10 miliar (Rp142,5 triliun) disimpan di luar negeri, di mana aset itu dianggap sebagai instrumen kunci bagi Barat untuk menekan Taliban agar menghormati hak-hak perempuan dan supremasi hukum.

    Pembekuan aset ini mungkin beberapa bulan lagi, kata pakar keuangan.

    Pejabat dari Departemen Luar Negeri AS, Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dan badan-badan lainnya, telah berdiskusi secara teratur tentang keuangan Afghanistan sejak Taliban mengambil alih pada pertengahan Agustus.

    Keputusan apa pun untuk mengeluarkan dana kemungkinan akan melibatkan pejabat tinggi AS dari beberapa departemen tetapi pada akhirnya akan tergantung pada Presiden Joe Biden, kata para ahli, dikutip dari Reuters, 3 September 2021.

    Harga makanan dan bahan bakar melonjak di seluruh Afghanistan, di tengah kekurangan uang tunai yang dipicu oleh penghentian bantuan asing, penghentian pengiriman dolar dan kekeringan.

    Departemen Keuangan AS minggu ini mengatakan telah memberikan lisensi yang memberi wewenang kepada pemerintah AS dan mitranya, untuk terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Depkeu AS juga memberi Western Union perusahaan pengiriman uang terbesar di dunia, dan lembaga keuangan lainnya lampu hijau untuk melanjutkan pemrosesan pengiriman uang pribadi ke Afghanistan dari para migran di luar negeri.

    Departemen Keuangan AS tidak mengurangi sanksi terhadap Taliban atau melonggarkan pembatasan akses mereka ke sistem keuangan global, kata seorang juru bicara kepada Reuters.

    "Pemerintah Amerika Serikat telah berhubungan dengan mitra kemanusiaan di Afghanistan, baik mengenai kondisi keamanan di lapangan dan tentang kemampuan mereka untuk melanjutkan pekerjaan kemanusiaan mereka," kata juru bicara itu.

    "Saat kami mempertahankan komitmen kami kepada rakyat Afghanistan, kami tidak mengurangi tekanan sanksi terhadap para pemimpin Taliban atau pembatasan signifikan pada akses mereka ke sistem keuangan internasional," katanya.

    Antrean panjang di depan bank di Kabul, Afghanistan, 1 September 2021. Sebelumnya pada Sabtu (28/8), Taliban telah memerintahkan bank untuk dibuka kembali dan memberlakukan batasan penarikan tunai hingga 20.000 Afghani atau sekitar Rp3,6 juta. REUTERS/Stringer

    Shah Mehrabi, seorang profesor ekonomi di Maryland dan anggota lama dewan bank sentral Afghanistan, seorang pejabat senior Rusia dan kelompok-kelompok kemanusiaan, termasuk di antara mereka yang mendesak Departemen Keuangan AS untuk juga mencairkan aset Afghanistan, dengan mengatakan bahwa nyawa dipertaruhkan.

    "Gravitasi situasinya sangat besar. Setiap hari yang berlalu akan menghasilkan lebih banyak penderitaan dan lebih banyak eksodus orang," kata Mehrabi.

    Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah memblokir Taliban dari mengakses sekitar US$ 440 juta (Rp6,2 triliun) cadangan darurat baru, atau Hak Penarikan Khusus, yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman global bulan lalu.

    Bank for International Settlements, yang menurut para ahli juga memegang sekitar US$700 juta (Rp9,9 triliun) dari cadangan Afghanistan, menolak berkomentar, mengatakan itu adalah kebijakannya untuk tidak mengakui atau mendiskusikan hubungan perbankan.

    Adnan Mazarei, mantan wakil direktur IMF dan sekarang menjadi pakar di Peterson Institute for International Economics, mengatakan IMF tidak dapat bertindak sampai dewannya memberikan suara, begitu Afghanistan memiliki pemerintahan yang diakui secara internasional.

    Dia mengatakan bank sentral biasanya tidak menyentuh cadangan SDR mereka kecuali sebagai upaya terakhir. Bahkan Iran, yang berjuang di bawah sanksi internasional yang kuat, belum menggunakan cadangan darurat IMF, katanya.

    Brian O'Toole, mantan pejabat Departemen Keuangan AS yang sekarang bekerja di Atlantic Council, mengatakan pelepasan aset Afghanistan kepada Taliban tidak akan menyelesaikan masalah besar Afghanistan.

    Lihat juga: Afghanistan Dikuasai Taliban, Warga Berbondong-bondong Tarik Uang di Bank

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.