Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Sebut Taliban Telah Menganiaya Stafnya di Afghanistan

image-gnews
Pejuang Taliban berbaris berseragam di jalan di Qalat, Provinsi Zabul, Afghanistan, pada 19 Agustus 2021. REUTERS
Pejuang Taliban berbaris berseragam di jalan di Qalat, Provinsi Zabul, Afghanistan, pada 19 Agustus 2021. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa Taliban telah menganiaya staf mereka yang berada di Afghanistan. Salah satunya dipukuli pada Ahad pekan lalu ketika yang bersangkutan tengah berjalan menuju Bandara Hamid Karzai, Kabul, untuk dievakuasi. Hal itu terungkap dari dokumen internal PBB yang bocor ke media.

"Taliban menggeledah mobilnya dan menemukan kartu identitas PBB. Mereka kemudian memukulinya," ujar dokumen internal PBB, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 26 Agustus 2021.

Insiden kedua terjadi di hari Senin pekan ini. Tiga pria misterius, yang diyakini sebagai Taliban, mengunjungi rumah staf PBB dan mencarinya. Anak dari staff terkait mengatakan ayahnya tak berada di rumah yang kemudian dituding telah berbohong.

Kedua insiden tersebut adalah sebagian dari sejumlah laporan yang diterima PBB. Selain penganiayaan, PBB menyampaikan stafnya juga diancam dan rumhanya dijarah. Hal itu, kata dokumen internal PBB, terjadi sejak 10 Agustus lalu, empat hari sebelum Taliban mengambil alih pemerintahan.

Selama ini, Taliban selalu mengklaim bahwa mereka telah berubah, akan menghargai HAM, serta menjamin keselamatan warga internasional maupun lokal di Afghanistan. Hal itu, kata mereka, demi mendapat pengakuan dari komunitas internasional. Namun, beberapa laporan terakhir menunjukkan sebaliknya.

Selain dokumen PBB, ada juga laporan bahwa mereka memaksa warga-warga di Afghanistan untuk bekerja. Selain itu, warga perempuan juga diminta Taliban untuk tidak bekerja dengan dalih untuk keselamatan mereka. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan dari berbagai pihak.

Juru bicara PBB tidak membantah ataupun membenarkan isi dokumen yang bocor. Walau begitu, mereka menyatakan bahwa Taliban bertanggung jawab atas keselamatan warga ataupun personil PBB yang bertugas di Afghanistan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami terus berkomunikasi dengan mereka (Taliban) untuk hal tersebut," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

Dujarric menambahkan, PBB telah merelokasi 300 stafnya dari Afghanistan ke Kazakhstan. Mereka yang masih berada di Afghanistan ada 3000 orang.

Taliban, per berita ini ditulis, belum memberikan komentar apapun atas laporan internal PBB. Namun, sebelumnya, Taliban berjanji akan menginvestigasi segala kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya di Afghanistan.

Baca juga: Taliban Minta Perempuan Afghanistan Untuk di Rumah dan Tidak Bekerja

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

7 jam lalu

Seorang perempuan Palestina duduk diantara pakaian bekas di pasar loak mingguan di kamp pengungsian Nusseirat, Gaza, 15 Februari 2016. Permintaan untuk pakaian telah menjadi barometer bagi situasi ekonomi di Gaza. AP/Khalil Hamra
70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

1 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

1 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

5 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

6 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

6 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

7 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

8 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

8 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

9 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.