Pimpinan Dewan HAM PBB Punya Bukti Taliban Eksekusi Warga Afghanistan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anggota pasukan Taliban berjaga-jaga di sebuah pos pemeriksaan dengan memegang senapan M16 di Kabul, Afghanistan, 17 Agustus 2021. Senapan M16 merupakan senapan semo-otomoatis yang berkaliber 5,56 mm. REUTERS/Stringer

    Seorang anggota pasukan Taliban berjaga-jaga di sebuah pos pemeriksaan dengan memegang senapan M16 di Kabul, Afghanistan, 17 Agustus 2021. Senapan M16 merupakan senapan semo-otomoatis yang berkaliber 5,56 mm. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Tinggi untuk HAM PBB Michelle Bachelet mengklaim telah menerima laporan pelanggaran HAM oleh Taliban. Pelanggaran tersebut meliputi eksekusi warga Afghanistan, larangan berunjuk rasa, serta pembatasan terhadap perempuan oleh Taliban.

    Bachelet tidak memberikan detil lengkap perihal pelanggaran yang terjadi. Ia, dalam sesi darurat Dewan HAM PBB, hanya mengatakan bahwa laporan yang ia terima kredibel dan perlu segera direspon. Respon, kata Bachelet, bisa berupa mekanisme monitoring terhadap situasi di Afghanistan.

    "Ada kekhawatiran besar terhadap keselamatan nasib perempuan, jurnalis, serta para pemimpin muda yang lahir baru-baru ini," ujar Bachelet, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 24 Agustus 2021.

    Bachelet melanjutkan bahwa nasib kelompok minoritas, baik dalam hal agama maupun etnis, juga dalam bahaya. Hal itu mengacu pada pola kerja Taliban selama ini dalam memburu target-targetnya.

    UN women Chief Ms Michele Bachelet. TEMPO/Dasril Roszandi

    Pakar HAM Independen, dalam pernyataan bersama, mendukung pernyataan Bachelet. Mereka membenarkan telah terjadi pelanggaran HAM mulai dari eksekusi hingga pembungkaman kebebasan berpendapat.

    "Taliban terus melakukan pencarian (target-targetnya) dari pintu ke pintu. Pencarian, penangkapan, pelecehan, intimidasi, hingga pengambilan properti dilaporkan terjadi," ujar mereka.

    Diplomat senior Afghanistan, Nasir Ahmad Andisha, menyatakan perlu ada pertanggungjawaban dari Taliban atas aksi-aksi mereka. Menurutnya, Afghanistan sekarang berada dalam kondisi pelik dan tidak menentu sejak Taliban mengambil alih pemerintahan pada 14 Agustus lalu.

    Menurut laporan Reuters, Organisasi Kooperasi Islam (OIC) telah menyerahkan rancangan resolusi krisis di Afghanistan kepada Dewan HAM PBB. Walau begitu, rancangan resolusi itu tidak menyinggung nama Taliban ataupun mengusulkan misi pencarian fakta ke Afghanistan. Rancangan resolusi itu hanya meminta semua pihak di Afghanistan menghormati HAM, termasuk partisipasi perempuan. Laporan ditunggu Maret 2022.

    Baca juga: Taliban Hukum Mati Saudara Penerjemah untuk Tentara AS di Afghanistan

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.