Sebagai calon presiden, Obama menyebut Afghanistan sebagai "perang yang baik", kontras dengan bencana militer di Irak.
Tingkat pasukan AS membengkak menjadi lebih dari 90.000 pada 2010, seperti halnya pendanaan.
Dalam kebutuhan yang mendesak dan terus-menerus akan pemerintahan yang stabil, Amerika Serikat bekerja dengan orang-orang Afghanistan yang memiliki pengaruh tetapi terjerat dalam korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Peter Galbraith, mantan duta besar AS yang menjabat sebagai wakil utusan PBB untuk Afghanistan, mengatakan doktrin kontra-pemberontakan AS menekankan perlunya "mitra lokal."
Hal itu menyebabkan Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara lain untuk melegitimasi pemerintah Afghanistan berturut-turut, secara efektif menerima korupsi yang meluas bahkan ketika mereka mempromosikan upaya anti-korupsi.
Kebijakan itu, katanya, direstui Washington, negara-negara lain, dan PBB pada pemilihan presiden 2009, 2014 dan 2019 meskipun mengetahui kecurangan besar-besaran dan penyimpangan lainnya.
"Kami tidak memiliki perangkat untuk membasmi korupsi endemik di masyarakat," kata seorang mantan pejabat senior pemerintah kepada Reuters, dengan syarat anonim.
Korupsi juga menginfeksi militer Afghanistan, di mana Amerika Serikat mengalokasikan US$88 miliar (Rp1.268 triliun) selama dua dekade.
Misalnya, Amerika Serikat tidak pernah sepenuhnya mengatasi masalah "prajurit hantu", pasukan non-eksis dan terdaftar dalam daftar nama komandan yang tidak jujur, yang kemudian mengambil gaji mereka.
Jadi meski pasukan keamanan Afghanistan memiliki 300.000 tentara di atas kertas, jumlah sebenarnya jauh lebih rendah. Sebuah laporan tahun 2016 oleh pengawas pemerintah AS menemukan bahwa di Provinsi Helmand saja, sekitar 40 hingga 50 persen pasukan keamanan tidak ada.
MASALAH PAKISTAN
