Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amerika Beri Syarat ke Taliban Jika Ingin Diakui Sebagai Pemerintah Afghanistan

image-gnews
Anggota militan Taliban (tengah) berjaga-jaga diluar bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, 16 Agustus 2021. Naeem menambahkan bahwa Taliban akan menjamin keselamatan penduduk lokal dan para pejabat misi diplomatik yang berada di Afghanistan. REUTERS/Stringer
Anggota militan Taliban (tengah) berjaga-jaga diluar bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, 16 Agustus 2021. Naeem menambahkan bahwa Taliban akan menjamin keselamatan penduduk lokal dan para pejabat misi diplomatik yang berada di Afghanistan. REUTERS/Stringer
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika belum mau mengakui Taliban sebagai Pemerintah Afghanistan yang baru. Walau begitu, mereka sudah melempar sejumlah syarat jika Taliban memang benar-benar ingin diakui. Adapun syarat-syarat tersebut berkaitan dengan inklusifitas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Ned Price, meminta Taliban untuk bersikap inklusif dengan menghormati hak asasi manusia, tak terkecuali hak-hak perempuan. Jika tidak, maka Amerika tak akan mendukung Taliban, alih-alih mengakuinya.

"Masa depan Pemerintahan Afghanistan bergantung pada pemenuhan hak asasi manusia serta tidak memilihara teroris. Hal itu termasuk pemenuhan hak asasi separuh populasinya yaitu perempuan," ujar Ned Price dalam keterangan persnya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 17 Agustus 2021.

Price melanjutkan bahwa ada konsensus tegas di komunitas internasional soal seperti apa pemerintahan yang ideal di Afghanistan. Mengutip DK PBB, Ned Price mengatakan pemerintahan baru Afghanistan harus demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Anggota Taliban memberi memeriksa kendaraan di sebuah jalan di Kabul, Afganistan, 16 Agustus 2021. Taliban diberitakan berjaga di sekitar bandara Internasional Hamid Karzai. REUTERS/Stringer

"Kami akan menggunakan jalur diplomatik dan hubungan ekonomi untuk memastikan pemerintahan baru di Kabul menghormati hak asasi manusia. Tindakan Taliban harus pas dengan apa yang mereka janjikan soal HAM."

"Amerika, PBB, Komunitas Internasional memiliki kemampuan untuk menerapkan sanksi tegas untuk rezim apapun yang mencoba untuk tidak mengakui dan menghormati pemenuhan hak asasi manusia di Afghanistan," ancam Price.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DK PBB, dalam kesempatan terpisah, menambahkan bahwa konflik di Afghanistan hanya bisa diredakan lewat kesepakatan politik yang realistis, tahan lama, adil, serta inklusif. Pemenuhan hak asasi manusia, untuk pria, perempuan, maupun minoritas adalah hal integral kata mereka.

"Kami dari DK PBB meminta segala pihak di Afghanistan untuk mematuhi norma-norma internasional dan standar hak asasi manusia serta mengakhiri kekerasan maupun pelanggaran HAM," ujar DK PBB dalam keterangan persnya.

Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, merespon dengan berjanji hak-hak asasi warga Afghanistan akan dihormati. Ia juga membantah tuduhan Taliban menganiaya perempuan.

Baca juga: Rusia Anggap Kabul Terlihat Lebih Aman di Tangan Taliban Daripada Afghanistan

ISTMAN MP | AL JAZEERA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

56 menit lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

7 jam lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Deretan Aktris Korea Selatan yang Menikah Dengan Chaebol

15 jam lalu

Aktris Jun Ji Hyun. (Soompi)
Deretan Aktris Korea Selatan yang Menikah Dengan Chaebol

Kisah cinta dengan kalangan chaebol juga dialami sejumlah aktris Korea Selatan.


Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

2 hari lalu

Momen saat kereta melewati kucuran air akibat banjir di stasiun kereta bawah tanah di New York, AS, 1 September 2021. Banjir langsung melumpuhkan stasiun jaringan kereta bawah tanah karena air mengalir masuk hingga membanjiri stasiun. Twitter
Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

Hibah untuk lebih kuat bertahan dari cuaca ekstrem ini disebar untuk 80 proyek di AS. Nilainya setara separuh belanja APBN 2023 untuk proyek IKN.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

4 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

5 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

5 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


4 Rudal Iran yang Diwaspadai Amerika dan Sekutunya

5 hari lalu

Sejumlah rudal Iran dipamerkan selama parade militer tahunan di Teheran, Iran, 22 September 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
4 Rudal Iran yang Diwaspadai Amerika dan Sekutunya

Iran memiliki kapasitas teknis dan industri untuk mengembangkan rudal jarak jauh, termasuk Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) atau Rudal Balistik Antarbenua.


Kisah Amerika Bantu Iran Kembangkan Nuklir

5 hari lalu

Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]
Kisah Amerika Bantu Iran Kembangkan Nuklir

Iran menjadi salah satu negara yang mengembangkan nuklir. Ada jasa Amerika dalam hal itu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

6 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.