Pandemi COVID-19 Memburuk, Penunggak Sewa Kontrakan di Amerika Diberi Keringanan

TEMPO.CO, Jakarta - Pandemi COVID-19 yang memburuk memaksa Pemerintah Amerika untuk menerapkan sejumlah keringanan bagi warga yang terdampak. Salah satunya diberikan kepada mereka yang tidak mampu membayar kontrakan akibat kehilangan mata pencaharian selama pandemi.

Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika (CDC) mengeluarkan perintah moratorium pengusiran penyewa hunian yang menunggak. Dengan begitu, mereka yang menunggak tetap bisa memiliki hunian selama pandemi. Adapun moratorium tersebut akan berlaku selama 60 hari per 31 juli lalu.

Moratorium tersebut tidak berlaku luas. CDC mengatakan, hanya wilayah-wilayah dengan penularan komunitas tinggi yang akan mendapat keringanan tunggakan itu.

"Kemunculan varian Delta mengarah pada kian cepatnya penularan komunitas di Amerika, membuat para warga dalam bahaya, terutama mereka yang belum divaksin," ujar Direktur CDC Rochelle Walensky, Rabu, 4 Agustus 2021.

Presiden Amerika Joe Biden menambahkan bahwa moratorium terkait bertujuan untuk memberi waktu ekstra kepada penyewa dan pemilik hunian mendapatkan bantuan finansial. Ia berkata, Pemerintah Amerika sudah memiliki program bantuan federal yang diurus oleh pemerintah daerah dan negara bagian.

Dua orang pejalan kaki melintasi Times Square di New York, Amerika Serikat (AS), pada 28 September 2020. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah korban meninggal Covid-19 terbanyak di dunia yaitu 211,475 dikutip dari situs Worldometers.info. (Xinhua/Wang Ying)

"Tujuan utamanya adalah mencegah orang didepak keluar dari hunian ke jalanan, untuk memastikan keluarga memiliki tempat berteduh, untuk memastikan penyewa memiliki waktu untuk mencari pekerjaan baru," ujar Joe Biden.

Keputusan CDC mendapat pujian dari Parlemen Amerika. Ketua Parlemen dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mengatakan ketakutan warga diusir dari kontrakan selama pandemi itu nyata.

Sebelumnya, sempat timbul perdebatan apakah CDC bisa mengeluarkan kebijakan moratorium. Pengadilan Mahkamah sempat menyatakan bahwa CDC tidak memiliki wewenang itu, termasuk mencegah seseorang diusir dari rumah. Wewenang ada pada Kongres.

Pernyataan Pengadilan Mahkamah Agung dipertanyakan oleh administrasi Joe Biden karena beberapa pakar hukum konstitusi beranggapan berbeda. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil langkah terobosan karena akan semakin banyak orang kehilangan tempat tinggal jika diulur.

Menurut laporan Al Jazeera, kurang lebih 6,5 juta rumah tangga di Amerika yang menunggak biaya. Total nilai tunggakan mencapai US$20 miliar. Data itu didapat berdasarkan studi yang dilakukan Aspen Institute dan COVID-19 Eviction Defense Project.

Baca juga: Warga Amerika Dibayar dan Diberikan Kredit Pajak untuk Mau Divaksin COVID-19

ISTMAN MP | AL JAZEERA