Korea Utara Minta Sanksi Dicabut Jika Ingin Negosiasi Nuklir Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara dikabarkan meminta komunitas internasional untuk mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dibebankan kepadanya. Beberapa di antaranya perihal sanksi ekspor dan impor bahan pokok, barang mewah, dan kebutuhan industri. Jika sanksi itu dicabut, Korea Utara dikabarkan mau melanjutkan negosiasi denuklirisasi dengan Amerika.

Kabar tersebut disampaikan oleh Parlemen Korea Selatan usai mendapat laporan dari badan intelijen setempat. Parlemen Korea Selatan berkata, apa yang terjadi sejalan dengan upaya Presiden Moon Jae-in untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dan mendorong denuklirasi.

"Pemimpin Agung Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sudah mengekspresikan niat mereka untuk membangun kembali rasa saling percaya dan hubungan baik sejak April lalu. Kim juga meminta hotline komunikasi diaktifkan lagi," ujar Parlemen Korea Selatan, dikutip dari Reuters, Selasa, 3 Agustus 2021.

Sepekan sebelumnya, Korea Utara dan Korea Selatan mengaktifkan kembali hotline komunikasi mereka yang diberhentikan tahun lalu. Hal itu membuktikan adanya upaya dari kedua negara untuk memperbaiki komunikasi yang sempat rusak akibat aksi para pembelot.

Detik-detik peluncuran proyektil jarak pendek di Wonsan, Korea Utara, Sabtu, 4 Mei 2019 waktu setempat. Sejumlah analis menduga Korea Utara berusaha memperkuat tekanan kepada Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump dan Kim Jong Un gagal mencapai kesepakatan tentang denuklirisasi dalam KTT di Hanoi, Vietnam Februari lalu. KCNA via REUTERS

Menurut laporan Reuters, ada beberapa ekspor dan impor yang diminta Korea Utara yang dicabut sanksinya. Untuk ekspor, Korea Utara meminta ekspor metal dicabut. Sementara itu, untuk impor, Korea Utara meminta impor beras, migas, dan barang mewah seperti miras yang dicabut.

Khusus beras, parlemen Korea Selatan mengatakan Korea Utara membutuhkan 1 juta ton beras. Hal itu untuk menambah cadangan bahan makanan yang terdampak pandemi COVID-19 dan cuaca buruk tahun lalu.

Sebagai catatan, Korea Utara sudah menjalankan enam uji senjata nuklir sejak 2006. Mereka juga menguji rudal balistik antar benua yang mampu menyasar Amerika. Di saat bersamaan, program pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik mereka terus berjalan berkat bantuan dana US$300 juta yang didapat dari hasil peretasan menurut keterangan PBB.

Sanksi-sanksi yang diterima Korea Utara adalah imbas dari program pengembangan senjata nuklir tersebut.

Amerika dan Korea Selatan berkali-kali mencoba mendorong denuklirisasi dengan Korea Utara, namun mental. Administrasi Presiden Amerika Joe Biden, pada Maret lalu, mengatakan Korea Utara tidak merespon upaya diplomasi yang ia lakukan untuk upaya denuklirisasi lagi.

Baca juga: Korea Utara dan Korea Selatan Mau Buka Kembali Kantor Penghubung Kaesong

ISTMAN MP | REUTERS