PM Tunisia Tak Akan Melawan Pemecatan Dirinya oleh Presiden Kais Saied

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi muncul dalam konferensi pers di Tunis, Tunisia, pada 3 Juni 2021. [REUTERS/Zoubeir Souissi/File Foto]

    Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi muncul dalam konferensi pers di Tunis, Tunisia, pada 3 Juni 2021. [REUTERS/Zoubeir Souissi/File Foto]

    TEMPO.CO, Jakarta - PM Tunisia Hichem Mechichi menyatakan tak akan melawan pemecatan dirinya oleh Presiden Kais Saeid. Walaupun pemecatan itu dianggap berbagai pihak inkonstitusional, Mechichi menyatakan dirinya tidak ingin menambah-nambahkan masalah yang dihadapi Tunisia. Oleh karenanya, dia akan menyerahkan tugasnya kepada siapapun pilihan Saied.

    "Untuk menjaga keselamatan para warga Tunisia, saya menegaskan bahwa saya berada di pihak mereka dan saya tidak akan mengambil posisi apapun di pemerintahan," ujar Hichem Mechichi menegaskan dalam keterangan persnya, Selasa, 27 Juli 2021.

    Mechichi menambahkan bahwa dirinya tetap akan melayani warga Tunisia terlepas dirinya tak lagi di pemerintahan. Menurutnya, dirinya tetap bisa berkontribusi ke Tunisia dari posisi apapun.

    Sejauh ini, Saied tidak berkomentar apapun soal pernyataan Mechichi. Walau begitu, ia merespon anggapan bahwa manuver politik yang ia lakukan setara dengan kudeta. "Bagi mereka yang menganggap langkah saya sebagai kudeta, sebaiknya pelajari lagi konstitusi Tunisia," ujar Saied.

    Pernyataan Saied mengacu pada Pasal 80 Konstitusi Tunisia yang disahkan pada 2014 usai revolusi. Pasal 80 menyatakan bahwa Presiden Tunisia boleh mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan keamanan dan kedaulatan negara. Pasal tersebut yang digunakan Saied dalam "kudetanya".

    Saied berdalih pemerintahan ia bubarkan untuk membersihkannya dari korupsi yang menurutnya problem laten di Tunisia. Walau begitu, Saied tidak menyebutkan apakah dirinya berkonsultasi dengan Parlemen terlebih dulu sebelum mengambil keputusan tersebut. Berkonsultasi dengan parlemen diatur di pasal 80 Konstitusi Tunisia juga.

    Konstitusi Tunisia sendiri sesungguhnya dilanda sengketa. Presiden Kais Saied dan PM Hichem Mechichi berbeda pandangan soal wewenang masing-masing. Masing-masing menyakini wewenangnya lebih luas dan berkali-kali mencoba menunjukkan hal tersebut.

    Salah satunya terjadi pekan pekan lalu. Saied memerintahkan Militer Tunisia untuk mengambil alih pengendalian pandemi COVID-19 yang seharusnya menjadi wewenang PM. Sebagai Presiden, Saied hanya memeiliki wewenang atas kebijakan luar negeri dan militer.

    Baca juga: Sekarang Dikudeta Presidennya Sendiri, Ini Kronologis Krisis di Tunisia

    AL JAZEERA | REUTERS | ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.