"

Eks Menkes Minta Dokter Kontrak Malaysia yang Mogok Kerja Tidak Dihukum

Dokter kontrak medis pemerintah berpartisipasi dalam aksi mogok kerja di Rumah Sakit Kuala Lumpur di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]
Dokter kontrak medis pemerintah berpartisipasi dalam aksi mogok kerja di Rumah Sakit Kuala Lumpur di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad mendesak pemerintah Perikatan Nasional (PN) untuk tidak mengambil tindakan disipliner terhadap dokter yang berpartisipasi dalam aksi mogok kerja.

Menggunakan tagar #HartalDoktorKontrak di Twitter, anggota parlemen Kuala Selangor itu mengatakan para dokter membela hak-hak mereka dengan cara tanpa kekerasan, dan meminta agar hak itu dilindungi.

"Untuk semua itu, saya mohon pemerintah PN untuk tidak menghukum atau mengambil tindakan disipliner pada semua dokter yang terlibat dalam #HartalDoktorKontrak," cuitnya di Twitter.

"Mereka menggunakan hak demokrasi mereka dengan cara sipil sebagai pilihan terakhir. Saya momohon agar kesejahteraan mereka dilindungi," katanya, dikutip dari Malay Mail.

Ribuan dokter kontrak Malaysia pada Senin melakukan mogok kerja untuk memprotes persyaratan kontrak kerja mereka ketika Malaysia mencatat total lebih dari satu juta infeksi Covid-19 di tengah penyebaran varian Delta.

Meski demikian para dokter kontrak pemerintah itu berjanji pasien tidak akan terpengaruh oleh protes tersebut.

Para dokter, yang menginginkan penempatan permanen, serta gaji dan tunjangan yang lebih baik, mengatakan tawaran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk memperpanjang kontrak mereka tidak cukup, dikutip dari Reuters, 26 Juli 2021.

Surat kabar Malaysia, Malay Mail, melaporkan ratusan pekerja medis di seluruh negeri melakukan walk out dari rumah sakit umum untuk menunjukkan ketidakpuasan dengan persyaratan kontrak kerja yang lebih rendah.

Yang lain mengambil foto dan video diri mereka berpakaian hitam dan memegang plakat yang mencantumkan tuntutan mereka, termasuk keamanan kerja, dan mengunggahnya di media sosial.

Dokter kontrak medis pemerintah berpartisipasi dalam aksi mogok kerja di Rumah Sakit Kuala Lumpur di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

Polisi kota telah mulai menyelidiki beberapa pemrotes di Kuala Lumpur.

Kepala Polisi Dang Wangi Asisten Komisaris Mohamad Zainal Abdullah mengatakan kepada Malay Mail, dokter junior dan petugas medis di Rumah Sakit Kuala Lumpur yang melakukan mogok kerja sedang diselidiki karena melanggar aturan berkerumun selama pandemi, di bawah Aturan 10 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Malaysia, yang memiliki salah satu tingkat infeksi per kapita tertinggi di Asia Tenggara, pada Ahad melaporkan 17.045 kasus baru Covid-19, sehingga total menjadi 1.013.438 dan hampir 8.000 kematian akibat Covid-19, meskipun Malaysia telah memberlakukan lockdown sejak Juni.

Seperti negara-negara Asia Tenggara lain, rumah sakit dan staf medis Malaysia telah menanggung beban wabah Covid-19 di tengah kekurangan tempat tidur, ventilator, dan oksigen.

Peluncuran vaksin Covid-19 Malaysia, bagaimanapun, telah melampaui banyak negara tetangga, dengan sekitar 16,9% dari 32 juta orangnya diinokulasi sepenuhnya.

Baca juga: Dokter Kontrak di Malaysia Mogok Kerja di Tengah Melonjaknya Covid-19

REUTERS | MALAY MAIL








Myanmar Tangkap 150 Muslim Rohingya, Coba Melarikan Diri ke Malaysia

8 jam lalu

Sejumlah anak-anak pengungsi suku Rohingya yang terdampar di pesisir pantai Kuala Gigieng saat didata oleh petugas Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di UPTD Dinas Sosial Aceh Rumoh Seujahtera Beujroh Meukaya Ladong, Aceh Besar, Aceh, Ahad, 8 Januari 2023. Sebanyak 184 orang pengungsi suku Rohingya asal Myanmar yang terdiri dari 69 laki-laki, 75 wanita dan 40 anak-anak ditampung sementara di UPTD Dinas Sosial Aceh Rumoh Seujahtera Beujroh Meukaya Ladong. ANTARA /Irwansyah Putra
Myanmar Tangkap 150 Muslim Rohingya, Coba Melarikan Diri ke Malaysia

Myanmar menangkap sekitar 150 orang Rohingya yang diduga mencoba melarikan diri ke Malaysia


5 Juta Buruh Akan Mogok Kerja Nasional dan Demo Besar-besaran, Ini Output yang Diharapkan

9 jam lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
5 Juta Buruh Akan Mogok Kerja Nasional dan Demo Besar-besaran, Ini Output yang Diharapkan

Said Iqbal membeberkan output yang diharapkan setelah aksi mogok kerja nasional sebagai penolakan terhadap UU Cipta Kerja.


Covid-19 di Wuhan Menyebar dari Anjing Rakun? Begini Dugaan Itu Muncul

9 jam lalu

Anjing rakun (Nyctereutes procyonoides. wikipedia.org
Covid-19 di Wuhan Menyebar dari Anjing Rakun? Begini Dugaan Itu Muncul

Debat asal usul Covid-19 bertambah panjang lagi. WHO minta CDC Cina kirim ulang data.


6 Komentar Apindo soal Rencana Mogok Kerja Buruh, Klaim Hubungan Perusahaan dan Karyawan Baik

10 jam lalu

Hariyadi B. Sukamdani  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Tempo/Aqsa Hamka
6 Komentar Apindo soal Rencana Mogok Kerja Buruh, Klaim Hubungan Perusahaan dan Karyawan Baik

Rangkuman komentar Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani atas rencana mogok kerja buruh memprotes UU Cipta Kerja


Partai Buruh: Jika Perusahaan Melarang Mogok Kerja, Kami Tuntut Penjara

11 jam lalu

Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Partai Buruh: Jika Perusahaan Melarang Mogok Kerja, Kami Tuntut Penjara

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi mogok kerja nasional dilindungi oleh UU.


Terkini Bisnis: Respons Pengusaha soal Rencana Mogok Kerja Nasional, Lowongan Kerja Adaro Energy

11 jam lalu

Buruh dari berbagai elemen organisasi melakukan aksi mogok kerja dengan turun ke jalan di depan Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi buruh dilakukan untuk memprotes dan menolak pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Terkini Bisnis: Respons Pengusaha soal Rencana Mogok Kerja Nasional, Lowongan Kerja Adaro Energy

Apindo merespons soal rencana mogok kerja nasional yang akan dilakukan para buruh sebagai penolakan terhadap Undang-undang atau UU Cipta Kerja.


Partai Buruh Sebut Akan Tuntut Pengusaha yang Melarang Buruhnya Ikut Aksi Mogok Kerja Nasional

12 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Partai Buruh Sebut Akan Tuntut Pengusaha yang Melarang Buruhnya Ikut Aksi Mogok Kerja Nasional

Said Iqbal mengatakan bakal menuntut pengusaha yang melarang atau menghalangi aksi mogok kerja nasional.


Tolak UU Cipta Kerja, Para Buruh Berencana Jalan Kaki Bandung-Jakarta

13 jam lalu

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memberikan orasi di depan Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tolak UU Cipta Kerja, Para Buruh Berencana Jalan Kaki Bandung-Jakarta

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan para buruh akan jalan kaki Bandung-Jakarta untuk persiapan mogok kerja nasional menolak UU Cipta Kerja.


Mogok Kerja Nasional Akan Berlangsung 3-5 Hari, Partai Buruh: Perusahaan Punya Waktu 1 Bulan untuk Bersiap-siap

13 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Mogok Kerja Nasional Akan Berlangsung 3-5 Hari, Partai Buruh: Perusahaan Punya Waktu 1 Bulan untuk Bersiap-siap

Said Iqbal mengatakan aksi mogok kerja nasional tidak hanya dilakukan oleh perwakilan buruh tetapi seluruh buruh secara serempak.


Besok Partai Buruh Bakal Rapat Soal Mogok Kerja Nasional Tolak UU Cipta Kerja

18 jam lalu

Massa buruh membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Buruh juga berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Besok Partai Buruh Bakal Rapat Soal Mogok Kerja Nasional Tolak UU Cipta Kerja

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani meyakini tak banyak buruh yang akan mengikuti aksi mogok kerja.