Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bekukan Parlemen dan Pecat PM Tunisia, Siapa Presiden Kais Saied?

image-gnews
Presiden Tunisia Kais Saied (Sumber: Reuters/ Muahmmad Hamed)
Presiden Tunisia Kais Saied (Sumber: Reuters/ Muahmmad Hamed)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Tunisia Kais Saied menjadi sorotan. Ia mengambil alih Pemerintahan Tunisia dengan membekukan parlemen dan memecat PM Hichem Mechchi pada Ahad kemarin, 25 Juli 2021. Tak berhenti di situ, ia juga memerintahkan warga untuk turun ke jalan dan mendukung langkah revolusinya.

Berdasarkan Konstitusi Tunisia, yang diperbarui pada 2014 lalu, jalannya pemerintahan Tunisia dibagi dua antara Presiden dan PM. Presiden bertanggung jawab atas urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Dengan Presiden Kais Saed menyingkirkan PM Hecim Mechichi, sekarang ia penguasa tertinggi di sana.

Siapa sebenarnya Kais Saed? Dikutip dari kantor berita Reuters, politisi berusia 63 tahun itu bukanlah anggota partai politik manapun. Ia adalah politisi independen dan mantan pengacara konstitusional. Ia dikenal karena gaya berbicaranya yang super formal, menggunakan dialek Arab klasik.

Pada tahun 2019, ia maju sebagai calon Presiden Tunisia yang baru. Berbeda dibanding kompetitor-kompetitornya yang politisi "tulen", Kais Saed maju di pemilu tersebut tanpa modal besar dan tim pas-pasan. Ia lebih banyak mengandalkan tim yang berisi penasihat politik dan sukarelawan.

Supporter merayakan langkah Presiden Tunisia Kais Saied membekukan parlemen dan memeceta PM Hichem Mechichi. Mereka menyebutnya sebagai revolusi, langkah kemanangan, dalam upaya membereskan krisis di Tunisia (Sumber: Reuters/ Zoubeir Souissi)

Hasilnya, seperti yang sudah diketahui, ia memenangi pemilu tersebut. Persona sederhana dan janji Saied selama kampanye membantunya mendapatkan dukungan dari kelompok kiri, muslim, dan pemuda. Ketika menang, Saied mengklaim modal yang ia keluarkan hanya setara satu gelas kopi dan satu bungkus rokok.

Awal karirnya sebagai presiden tidak berjalan mulus. Terhalang konstitusi, seperti disebutkan sebelumnya, Saied hanya memiliki kendali besar terhadap militer dan kebijakan luar negeri. Saied tidak suka administrasi harian dijalankan kantor pemerintahan atau perdana menteri yang melapor ke parlemen.

Ketidaksukaan itu membuat Saied berniat mengubah konstitusi. Ia ingin presiden jadi pusat pemerintahan di Tunisia. Beberapa kritikus menyebut ia hendak mengemulasikan langkah Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, namun Saied tak pedulu. Ia blak-blakan soal niat tersebut.

Apa yang terjadi selanjutnya bisa ditebak, niat Saied membuatnya kerap berkonflik dengan Perdana Menteri Tunisia. Dua di antaranya adalah Elyes Fakhfakh dan Hichem Mechichi. Kedua kubu punya pemahaman yang berbeda soal konstitusi dan jalannya pemerintahan di mana berdampak juga pada penanganan pandemi COVID-19.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi muncul dalam konferensi pers di Tunis, Tunisia, pada 3 Juni 2021. [REUTERS/Zoubeir Souissi/File Foto]

Puncak konflik terjadi beberapa hari lalu di mana kampanye vaksinasi COVID-19 Tunisia mandek. Warga meluapkan kemarahannya kepada pemerintahan, secara tidak langsung kepada Mechichi. Saied mengambil momentum itu dengan mengatakan militer akan turun tangan menangani pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi.

Kritikus memandang langkah tersebut sebagai ancang-ancang Saied menjungkirbalikkan pemerintahan, mendepak Mechichi. Benar saja, hal itu kejadian pada Ahad kemarin.

Berbagai pihak menganggap tindakan Saied inkonstitusional. Sebab, konstitusi sudah mengatur pemerintahan Tunisia dibagi dua, dengan Presiden dan PM sebagai kepalanya. Jadi, secara teknis, Saied tak bisa seenaknya mendepak Mechichi dan membekukan parlemen. Saied beranggapan berbeda, menyebut hal itu diatur Pasal 80 konstitusi.

Saied adalah salah satu bagian dari penyusun Konstitusi Tunisia yang disahkan tahun 2014. Walaupun ia tidak menyukai hasil akhirnya, ia termasuk yang paling tahu lubang-lubangnya. Pasal 80 memperbolehkan ia untuk mengambil tindakan apapun yang dirasa perlu untuk "menyelamatkan" keamanan, kedaulatan, dan jalannya pemerintahan. Ia memanfaatkannya untuk menjadi penguasa tertinggi di Tunisia.

Baca juga: Sekarang Dikudeta Presidennya Sendiri, Ini Kronologis Krisis di Tunisia

REUTERS | ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

1 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

1 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?


Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

2 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.


Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

8 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.


Kadis Kesehatan Sumut dan Rekanan Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Sebesar Rp24 Miliar

14 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto Istimewa
Kadis Kesehatan Sumut dan Rekanan Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Sebesar Rp24 Miliar

Diduga RAB pengadaan APD Covid-19 yang diteken Kadis Kesehatan Sumut itu tidak disusun sesuai ketentuan sehingga nilainya melambung tinggi.


Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

14 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto: Istimewa
Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

Kedua tersangka bisa dijerat dengan hukuman mati karena dugaan korupsi pengadaan barang saat situasi bencana pandemi Covid-19.


Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

15 hari lalu

Tenaga medis dengan alat dan pakaian pelindung bersiap memindahkan pasien positif COVID-19 dari ruang ICU menuju ruang operasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

Setidaknya ada 731 tenaga medis meninggal saat bertugas pandemi Covid-19, sekitar 4 tahun lalu.


4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

15 hari lalu

Petugas pemakaman beristirahat usai memakamkan sejumlah jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021. Jumlah kematian akibat COVID-19 per hari Minggu 4 Juli 2021 mencapai 555 kasus, yang menjadi rekor tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.


Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

16 hari lalu

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?


Satu Keluarga Melompat dari Rooftop Apartemen, Ekonomi Keluarga Memburuk Pasca Covid-19

17 hari lalu

Tempat kejadian bunuh diri empat orang sekeluarga yang melompat dari atas apartemen Teluk Intan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu sore, 9 Maret 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Satu Keluarga Melompat dari Rooftop Apartemen, Ekonomi Keluarga Memburuk Pasca Covid-19

Keluarga tersebut memutuskan pindah ke Solo karena unit apartemen mereka disita usai pandemi Covid-19.