Twitter: Makin Banyak Pemerintah Meminta Konten Jurnalis Di-takedown

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Twitter. qz.com

    Ilustrasi Twitter. qz.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah permohonan pemerintah sebuah negara agar Twitter menghapus (men-takedown) konten yang menyinggug mereka kian banyak. Hal tersebut diungkapkan oleh Twitter sendiri dalam laporan 2020-nya. Dalam laporannya, Twitter menyampaikan bahwa konten yang banyak diminta untuk dihapus adalah konten-konten dari jurnalis atau media massa.

    Laporan yang dinamai Twitter Transparency Report tersebut mengungkapkan, setidaknya ada 199 akun jurnalis dan media terverifikasi yang menghadapi tuntutan dari pemerintah. Jumlah tuntutannya sendiri tidak sedikit, total ada 361 dan semuanya meminta postingan dihapus. Postingan yang ingin dihapus, kebanyakan, berasal dari paruh kedua 2020.

    "India menjadi negara dengan permohonan penghapusan paling banyak, diikuti dengan Turki, Pakistan, dan Rusia," ujar laporan Twitter, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 15 Juli 2021.

    Permohonan tertinggi, menurut laporan Twitter, biasanya adalah Amerika. Namun, India berhasil mengambil alih kepemimpinan pada tahun lalu. Uniknya, di paruh kedua 2020, malah banyak postingan Pemerintah Amerika yang dihapus atau diberi peringatan seiring dengan makin banyak tuduhan-tuduhan tak berdasar dari mantan Presiden Amerika Donald Trump.

    Selain permohonan penghapusan postingan, laporan Twitter juga menunjukkan tingginya permintaan informasi. Jumlahnya jauh lebih tinggi lagi, 14.500 permintaan sepanjang 1 Juli hingga 31 Desember. Walau begitu, angka tersebut tidak spesifik permohonan pemerintah, tetapi dari berbagai pihak.

    Informasi yang diminta bisa beragam. Namun, laporan Twitter menunjukkan kebanyakan permintaan adalah informasi nama pemilik akun-akun anonim.

    Banyaknya permohonan dari pemerintah ke Twitter makin menegaskan kompleksnya hubungan media sosial berlogo burung itu dengan berbagai pemerintahan. Twitter ingin menjunjung kebebasan berpendapat selama bertanggung jawab, namun tidak semua pemerintah berpikiran sama.

    Di India, pemerintah setempat memberlakukan aturan baru di mana memperkuat perannya terhadap media sosial yang beroperasi di wilayahnya. Salah satunya berupa penghapusan postingan yang dirasa kontroversial. Hal itu dipicu demo peternak yang mendorong reformasi agraria beberapa bulan lalu.

    Baca juga: Media Sosial Diminta Hapus Frasa Covid-19 Varian India, Kenapa?

    ISTMAN MP | REUTERS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.