Iran Tunggu Ebrahim Raisi Memimpin, Negosiasi Perjanjian Nuklir Bakal Molor

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi menghadiri konferensi pers di Teheran, Iran 21 Juni 2021.[Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS]

    Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi menghadiri konferensi pers di Teheran, Iran 21 Juni 2021.[Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Iran mengungkapkan bahwa mereka belum siap untuk melanjutkan pembahasan Perjanjian Nuklir (JCPOA) dengan negara-negara penyokongnya. Dikutip dari kantor berita Reuters, mereka ingin menunggu Ebrahim Raisi dilantik dulu untuk memastikan pembahasan sejalan dengan visinya.

    Hal tersebut diungkapkan sumber kantor berita Reuters. Sumber berkata, keengganan Iran untuk melanjutkan pembahasan telah disampaikan via Eropa selaku mediator. Jika pelantikan Ebrahim Raisi berjalan sesuai rencana, sumber memperkirakan negosiasi bakal berlanjut lagi pada Agustus nanti.

    "Pemerintah belum siap untuk kembali (ke pembahasan perjanjian nuklir) sebelum pemerintahan baru memimpin. Saya belum tahu apakah berlanjut saat Raisi dilantik atau setelah pemerintahannya benar-benar terbentuk," ujarnya, Kamis, 15 Juli 2021.

    Per berita ini ditulis, pembahasan Perjanjian Nuklir Iran sudah memasuki negosiasi ke enam. Negosiasi digelar di Wina, dengan Iran dan Amerika sebagai pihak yang bernegosiasi. Adapun terakhir kali negosiasi digelar pada 20 Juni lalu.

    Perjanjian Nuklir Iran, dikenal juga sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), adalah kesepakatan yang diteken delapan negara di tahun 2015. Tujuannya, memastikan program pengayaan nuklir Iran ditekan hingga 3,67 persen. Ada kekhawatiran dari berbagai negara bahwa cadangan uranium Iran cukup untuk membuat senjata pemusnah massal baru.

    Silinder berisi uranium di fasilitas nuklir Fordow, Iran.[IRNA]

    Tahun 2018, mantan Presiden Amerika Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tersebut dan menjatuhkan sanksi ekonomi ke Iran. Mereka tidak percaya Iran akan patuh janji. Kesal ditelikung Amerika, Iran balik menggenjot program pengayaan nuklir dengan target setinggi mungkin. Sekarang saja, Iran sudah melakukan pengayaan Uranium Metal.

    Situasi berubah ketika Joe Biden menggantikan Trump. Ia ingin membawa Amerika dan Iran sama-sama kemgbali ke Perjanjian Nuklir. Jika Iran kooperatif, Joe Biden berjanji sanksi ekonomi Iran akan ia angkat. Iran, sebaliknya, meminta sanksi diangkat dulu baru mereka kembali ke perjanjian. Hal itu yang menjadi landasan negosiasi.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika mengkonfirmasi kabar dari sang sumber. Ia berkata, Iran sudah memberi tahu lembaganya bahwa pembahasan perjanjian nuklir bakal molor dengan alasan transisi pemerintahan.

    "Kami siap untuk melanjutkan negosiasi, namun Iran meminta tambahan waktu untuk membereskan transisi pemerintahan."

    "Setelah semua itu beres, kami akan kembali ke Wina untuk melanjutkan pembahasan. Kami tetap tertarik untuk mencari titik mutual soal Perjanjian Nuklir Iran. Walau begitu, kami tegaskan, tawaran kami ada batasnya. Kesempatan ini tak akan selalu ada," ujar juru bicara itu.

    Ebrahim Raisi, ketika memenangi Pilpres Iran, sudah menegaskan bahwa dirinya mendukung pembahasan kelanjutan Perjanjian Nuklir Iran. Hal itu merupakan bagian dari upayanya untuk memulihkan perekonomian Iran yang terdampak pandemi COVID-19 dan sanksi.

    Baca juga: Ebrahim Raisi Menjadi Presiden Iran, Kelanjutan Perjanjian Nuklir Dipertanyakan

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.