Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Perdana Menteri Abiy Ahmed Menang di Pemilu Parlemen Ethiopia

Abiy Ahmed, Perdana Menteri Ethiopia. Sumber: Reuters
Abiy Ahmed, Perdana Menteri Ethiopia. Sumber: Reuters
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kemakmuran di Ethiopia memenangkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen, yang diumumkan komisi pemilihan umum pada Sabtu, 10 Juli 2021. Partai Kemakmuran adalah partai yang menggolkan Abiy Ahmed ke kursi Perdana Menteri Ethiopia dan kemenangan dalam pemilu parlemen ini memastikan Abiy berkuasa satu periode lagi di Ethiopia.

Abiy memuji pemilu parlemen yang diselenggarakan pada 21 Juni lalu sebagai pemilu pertama di Ethiopia yang berlangsung bebas dan adil setelah bertahun-tahun dikendalikan oleh pemerintahan represif. Akan tetapi pemilu parlemen Juni lalu itu, diboikot oleh seorang politikus oposisi, yang menyoroti perang di utara Tigray, kekerasan etnis dan adanya sejumlah tantangan dalam distribusi keperluan pemilu. Pemilu parlemen Ethiopia tidak bisa dilakukan di 3 dari total 10 wilayah di negara itu.

        

Menurut Wakil Komisi Pemilu Woubshet Ayele, Partai Kemakmuran memenangkan 410 dari total 436 kursi parlemen yang diperebutkan. Sedangkan Kepala Komisi Pemilu Birtukan Mideksa meyakinkan pihaknya telah menjalankan pemilu yang kredibel.

Seorang perempuan menggendong bayi saat mengantre untuk mendapatkan makanan, di sekolah dasar Tsehaye, yang diubah menjadi tempat penampungan sementara bagi orang-orang yang terlantar akibat konflik, di kota Shire, wilayah Tigray, Ethiopia, 15 Maret 2021. [REUTERS/ Baz Ratner]

Ketua oposisi Ethiopia Berhanu Nega mengatakan partainya, yakni Ethiopian Citizens for Social Justice, sudah mengajukan 207 komplain setelah otoritas lokal dan militan memblokade para pengamat pemilu di wilayah Amhara dan Peoples.

Pemilu parlemen ini merupakan ujian pertama bagi para pendukung Perdana Menteri Abiy, yang menjanjikan reformasi bidang politik dan ekonomi. Abiy menduduki kursi Perdana Menteri Ethiopia melalui koalisi pemerintahan pada 2018 lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam tempo sebulan sejak memegang kekuasaan di Ethiopia, Abiy mencabut larangan pada partai-partai oposisi, dia membebaskan puluhan ribu tahanan politik dan mengambil langkah-langkah untuk membuka pasar Ethiopia yang belum tereksplorasi.

Abiy sekarang ini menghadapi tekanan internasional terkait perang di Tigray dan tuduhan dari kelompok-kelompok HAM kalau pemerintahannya menarik beberapa kebebasan, namun tuduhan kelompok HAM itu dibantah Abiy.

   

Baca juga: 400 Ribu Warga Ethiopia di Tigray Kelaparan

       

Sumber: Reuters

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Cekfakta #210 Bagaimana Hoaks Menyebar Saat Pemilu?

8 jam lalu

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
Cekfakta #210 Bagaimana Hoaks Menyebar Saat Pemilu?

Aktor-aktor produsen hoaks menjalankan pola dalam menyebarkan kontennya.


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

12 jam lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

19 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

22 jam lalu

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 16 desa Kabupaten Tangerang menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024.


Ganjar Sebut 2 Hari Lagi Ada Partai Dukung Pencapresannya di Pilpres 2024

1 hari lalu

Ganjar Pranowo saat menghadiri peresmian Rumah Aspirasi Relawan di Menteng, Kamis, 1 Juni 2023/Tempo/Tika Ayu
Ganjar Sebut 2 Hari Lagi Ada Partai Dukung Pencapresannya di Pilpres 2024

Jika hal tersebut benar, mitra koalisi PDIP-PPP bertambah selain dari Hanura.


Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

2 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

Tahun politik kali ini akan berbeda, bahkan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 5,3-5,7 persen pada 2024.


MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

2 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

Mahkamah Konstitusi memiliki keyakinan bahwa tidak ada kebocoran soal putusan gugatan sistem proporsional tertutup. MK belum ambil langkah apa pun.


Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

Perludem menilai MK tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perubahan sistem dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.


Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

2 hari lalu

Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Delapan fraksi di DPR menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Apa alasannya?


Disebut Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Apa Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)?

3 hari lalu

Suasana ruang sidang saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Disebut Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Apa Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)?

Putusan MK disebut bakal menyetujui gugatan uji materi mengenai sistem proporsional tertutup. Apa saja wewenang MK?