Dokter dan Politisi: Boris Johnson Nekat Longgarkan Kebijakan Masker COVID-19

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara saat bertemu dengan tentara Ranger Regiment baru selama kunjungan untuk menandai Armed Forces Week, di Aldershot Garrison di Aldershot, Inggris 24 Juni 2021. [Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS]

    Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara saat bertemu dengan tentara Ranger Regiment baru selama kunjungan untuk menandai Armed Forces Week, di Aldershot Garrison di Aldershot, Inggris 24 Juni 2021. [Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Langkah PM Inggris Boris Johnson melonggarkan kewajiban memakai masker selama pandemi COVID-19 dikritik. Dokter, pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pekerja medis menganggap PM Boris Johnson berjudi dan nekat ketika mengambil keputusan tersebut.

    Salah satu kritikan datang dari politisi Partai Buruh, Sir Keir Starmer. Ia berkata, Johnson seharusnya tidak melakukan pelonggaran secara sekaligus, termasuk memberikan pilihan kepada warga untuk melepas masker per akhir lockdown pada 19 Juli nanti. Kewajiban memakai masker, kata ia, tetap perlu dipertahankan selama pandemi masih mengancam.

    "Melonggarkan semua perlindungan di waktu bersamaan di saat penularan masih tinggi adalah tindakan gegabah. Apa yang kita butuhkan adalah kebijakan yang seimbang. Perlindungan utama tetap perlu ada seperti masker, ventilasi yang bagus, dan stimulus untuk mereka yang harus mengisolasi diri," ujar Starmer, dikutip dari Sky News, Selasa, 6 Juli 2021.

    Komentar senada hadir dari Chaand Nagpul dari Asosiasi Medis Inggris. Ia menyebut pelonggaran yang diumumkan Boris Johnson sungguh mengkhawatirkan. Padahal, kata ia, Boris Johnson sudah mendapat banyak masukan dan peringatan seperti meningkatnya kasus COVID-19 di rumah sakit dan kematian.

    Nagpul merekomendasikan para menteri di Inggris untuk kembali mewajibkan penggunaan masker terlepas lockdown sudah dilonggarkan per 19 Juli nanti.

    "Hingga penyebaran virus COVID-19 benar-benar terkendali dan makin banyak warga yang sudah tervaksin penuh," ujar Nagpul. Menurut Our World in Data, 50,4 persen warga Inggris sudah divaksinasi lengkap.

    Di berbagai kota, pemerintah daerah ikut menyuarakan kekhawatiran atas langkah Johnson. Di Manchester, wali kota Andy Burnham merasa masker tetap wajib dipakai di transportasi publik seperti kereta, trem, dan bus. Sementara itu, di London, wali kota Sadiq Khan menyatakan bakal ada diskusi lebih lanjut soal kebijakan masker.

    "Maskerku melindungi mu. Masker kalian melindungi saya. Kewajiban memakai masker di transportasi publik mengurangi penyebaran COVID-19 dan memberi rasa aman terhadap warga London yang pada ujungnya vital untuk pemulihan ekonomi," ujar Sadiq Khan menyampaikan sikapnya soal isu pelonggaran kebijakan masker.

    Diberitakan sebelumnya, Boris Johnson tidak hanya melonggarkan kebijakan memakai masker pada pencabutan lockdown, 19 Juli nanti. Langkah itu juga akan menghilangkan batasan formal pada kontak sosial dan instruksi bekerja dari rumah.

    Baca juga: Menuju Normal Baru, Inggris Tidak Akan Lagi Wajibkan Masker

    ISTMAN MP | SKY NEWS | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.