Myanmar Panas, Bos Perusahaan Telekomunikasi Dicekal ke Luar Negeri

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]

    Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Myanmar kembali memanas. Pihak militer melarang bos-bos perusahaan telekomunikasi dilarang bepergian ke luar negeri tanpa izin.

    Perintah rahasia itu diterbitkan oleh Departemen Pos dan Telekomunikasi (PTD) Myanmar pada pertengahan Juni. Seorang sumber Reuters menyebutkan bahwa para eksekutif senior, baik orang asing maupun warga negara Myanmar, harus meminta izin khusus untuk meninggalkan negara tersebut.

    Seminggu setelah perintah cekal diterbitkan, perusahaan telekomunikasi dikirimi surat kedua oleh Departemen Postel. Mereka diberi waktu hingga hari ini, Senin, 5 Juli 2021 untuk menerapkan teknologi penyadapan yang memata-matai panggilan, pesan dan lalu lintas web serta melacak penggunanya di Myanmar.

    Saat dikonfirmasi, seorang juru bicara militer tidak menjawab. Militer juga tak pernah mengomentari ihwal kebijakan memata-matai perangkat telekomunikasi di Myanmar.

    Sumber anonim mengatakan pencekalan terhadap eksekutif asing ditujukan agar perusahaan telekomunikasi menyelesaikan pengaktifan teknologi spyware. Namun hal itu tak tertulis jelas dalam perintah.

    Saat dikonfirmasi oleh Reuters, sejumlah perusahaan menolak berkomentar. Perusahaan telekomunikasi Telenor, Ooredoo, MPT milik negara dan Mytel, sama-sama diam.

    Pada 1 Februari 2021, pihak militer telah memutus akses internet. Langkah tersebut membuat masa depan sektor telekomunikasi di Myanmar kian tak jelas. Padahal selama ini sektor telekomunikasi adalah salah satu yang tumbuh paling cepat di Myanmar.

    Pada Jumat pekan lalu, 2 Juli 2021, pihak militer telah membunuh 25 orang warga sipil. Serangan terjadi di kota Depayin, Sagaing, kurang lebih 300 kilometer di utara ibu kota Myanmar, Naypyidaw.

    Menurut keterangan saksi mata, yang enggan disebutkan namanya, empat truk berisi tentara tiba di Depayin pada pagi hari sebelum memulai serangan ke warga.

    Serangan militer Myanmar terhadap rakyat terjadi sejak 1 Februari lalu. Hal itu bermula dari kudeta yang digagas oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing. Kurang lebih ada 880 orang tewas dan 5200 ditahan sejak serangan kepada rakyat dimulai.

    Baca: 25 Orang Tewas Dalam Serangan Baru Militer Myanmar

    REUTERS 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.