Hungaria Sebut Kritik Belanda Soal Aturan LGBT Bernada Kolonialisme

TEMPO.CO, Jakarta - Kritik Belanda terhadap Hungaria soal larangan beredarnya materi LGBT di sekolah mendapat reaksi keras dari Perdana Menteri Viktor Orban. Orban berkata, Belanda bersikap sok kuat soal isu tersebut yang menurutnya dipengaruhi latar belakang kolonialisme negeri tersebut.

"Apa yang Belanda lakukan adalah pendekatan kolonial. Mereka tidak pikir panjang soal apa yang boleh dan tidak boleh mereka sampaikan ke negara lain," ujar Orban, dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 2 Juli 2021.

Orban kembali menegaskan bahwa larangan yang ia buat tidak bertujuan untuk merendahkan komunitas LGBT. Ia berkata, aturan itu ia buat untuk memastikan anak-anak terlindungi dari materi LGBT hingga mereka siap untuk mempelajarinya.

Di sisi lain, lanjut Orban, ia ingin materi tersebut tidak diajarkan di sekolah. Menurutnya, pendidikan soal gender, seksualitas, sebaiknya dikembalikan ke orang tua agar mereka yang memegang peranan penting.

Diberitakan sebelumnya, PM Belanda Mark Rutte mengkritik keras regulasi larangan edar materi LGBT di sekolah yang diloloskan oleh Parlemen Hungaria. Rutte beranggapan, kebijakan itu tidak sejalan dengan semangat dan nilai keberagaman yang dianut oleh Uni Eropa.

Perbedaan sikap dengan nilai-nilai Uni Eropa itu, kata Rutte, membuat Hungaria tidak pantas berada di dalam sistem Uni Eropa. Walau begitu, Rutte mengatakan dirinya tidak bisa mengusir Hungaria begitu saja karena harus mendapat dukungan dari 26 anggota lainnya.

Perkembangan terakhir, Uni Eropa mendesak Orban untuk mencabut aturan tersebut. Dari 27 negara anggota Uni Eropa, 17 di antaranya sudah menekan surat komitmen bersama melindungi hak-hak anggota komunitas LGBT.

Baca juga: Anggota Uni Eropa Ingin Hukum Hungaria Soal Larangan Materi LGBT di Sekolah

ISTMAN MP | REUTERS