Negosiasi Anggaran Buntu, Misi Perdamaian PBB Terancam Non-aktif Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga  XXVIII-M/Unifil meneriakkan yel-yel sebelum berangkat menuju Lebanon di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Jumat 5 Maret 2021. Sebanyak 119 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga  XXVIII-M/Unifil bersama KRI Sultan Iskandar Muda-367 diberangkatkan menuju Lebanon dalam menjalankan misi perdamaian PBB. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

    Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga XXVIII-M/Unifil meneriakkan yel-yel sebelum berangkat menuju Lebanon di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Jumat 5 Maret 2021. Sebanyak 119 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga XXVIII-M/Unifil bersama KRI Sultan Iskandar Muda-367 diberangkatkan menuju Lebanon dalam menjalankan misi perdamaian PBB. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

    TEMPO.CO, Jakarta - Misi Perdamaian PBB terancam tidak berlanjut. Gara-garanya, 193 anggota Majelis Umum PBB belum menemukan kata sepakat soal besaran anggaran untuk misi perdamaian tersebut. Per berita ini ditulis, nilai anggaran yang diperdebatkan adalah US$6 miliar yang akan berlaku dari tahun ini hingga 30 Juni 2022.

    PBB menetapkan Rabu nanti sebagai deadline penetapan anggaran. Jika di hari itu tidak ada keputusan soal anggaran, maka Misi Perdamaian PBB otomatis berhenti pada Kamis nanti, 1 Juli 2021. Total, ada 12 Misi Perdamaian PBB, sebagian besar berlokasi di Afrika dan Timur Tengah, yang keberlanjutannya terancam.

    "Kami telah meminta mereka untuk menyiapkan rencana cadangan misalkan anggaran baru tidak diputuskan tepat waktu. Di saat bersamaan, kami tetap berharap dan optimistis negara-negara anggota akan menemukan kesepakatan saat negosiasi," ujar Kepala Strategi Manajemen dan Kebijakan PBB, Catherine Pollard, Selasa, 29 Juni 2021.

    Pasukan Garuda Bhayangkara Polri yang tergabung dalam Formed Police United untuk misi perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), saat upacara Pembaretan di Cikeas, Jawa Barat. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Pollard melanjutkan, dirinya tak bisa membayangkan anggaran Misi Perdamaian PBB benar-benar tak disepakati pada Rabu esok. Walau begitu, PBB juga bersiap untuk kemungkinan terburuk dengan mulai memikirkan bagaimana mengamankan aset dan keselamatan staf serta Pasukan Perdamaian PBB

    Kepala Misi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengklarifikasi bahwa misi mereka tak akan sepenuhnya bubar jalan jika anggaran tak disepakati. Ia berkata, misi akan tetap bisa dilangsungkan namun dengan skala yang sangat terbatas. Padahal, di situasi pandemi COVID-19, kata ia, peran Misi Perdamaian PBB menjadi kian penting.

    "Misi akan menjadi sangat-sangat terbatas dan tak akan mampu menjalankan tugas untuk melindungi penduduk, membantu menangani pandemi COVID-19, serta mengawal proses mediasi ataupun politik," ujar Lacroix.

    Menurut laporan Reuters, sejumlah diplomat PBB menyalahkan buntunya negosiasi anggaran ke prosedur yang berubah, isu logistik, serta buruknya komunikasi antara Cina dengan negara-negara Barat.

    Amerika adalah salah satu penyokong terbesar Misi Perdamaian PBB, menanggung 28 persen anggarannya. CIna berada di posisi kedua dengan 15,2 persen, diikuti Jepang 8,5 persen.

    Baca juga: Investigator PBB Dukung Penyelidikan Rekam Jejak Presiden Iran Ebrahim Raisi

    ISTMAN MP | REUTERS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.