Joe Biden Klaim Sepakat dengan Senat untuk RUU Infrastruktur AS Rp17.000 T

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden pada Kamis mengatakan dirinya telah menyetujui kesepakatan RUU infrastruktur US$1,2 triliun (Rp17.328 triliun) dengan sekelompok senator bipartisan setelah pejabat Gedung Putih dan para senator melakukan terobosan besar malam sebelumnya dalam negosiasi infrastruktur mereka.

Baik senator Republik dan Demokrat mengatakan Rabu malam ada kesepakatan yang dicapai dengan pejabat Gedung Putih dan 10 senator tentang kesepakatan anggaran infrastruktur bipartisan, menurut laporan CNN, 25 Juni 2021.

Pada Kamis sore, Joe Biden mengatakan dia telah menandatangani perjanjian tersebut.

"Untuk menjawab pertanyaan langsung Anda, kami telah sepakat," katanya.

Tidak jelas apakah proposal tersebut akan mendapat dukungan yang cukup dari senator GOP (Republik) atau anggota parlemen progresif sebelum menjadi undang-undang.

"Kita semua setuju bahwa tidak ada dari kita yang mendapatkan semua yang kita inginkan. Saya jelas tidak mendapatkan semua yang saya inginkan, mereka memberi lebih dari yang saya kira mungkin apa yang mereka rencanakan untuk diberikan sejak awal," kata Biden.

"Tapi ini mengingatkan saya pada hari-hari ketika kami biasa menyelesaikan banyak hal di Kongres Amerika Serikat," ujarnya, "kesepakatan bipartisan berarti kompromi."

Biden mengatakan kemudian, bahwa dia tidak akan menandatangani RUU infrastruktur bipartisan kecuali investasi yang dia usulkan dalam Rencana Keluarga Amerika-nya, yang direncanakan oleh kepemimpinan Demokrat untuk melewati proses rekonsiliasi anggaran, juga lolos ke mejanya.

"Jika ini satu-satunya hal yang datang kepada saya, saya tidak akan menandatanganinya. Ini satu paket," kata Biden.

"RUU bipartisan sejak awal dipahami bahwa harus ada bagian kedua dari itu. Saya tidak hanya menandatangani RUU bipartisan dan melupakan sisanya yang saya usulkan. Saya mengusulkan bagian penting dari RUU undang-undang dalam tiga bagian. Dan semuanya, ketiga bagian itu sama pentingnya."

"Bagi saya, investasi dalam infrastruktur fisik dan manusia kita saling terkait erat. Keduanya membuat kita lebih baik dan lebih kuat," kata Biden.

Pernyataan Biden mendapat tanggapan keras dari Pemimpin Minoritas Senat Republik Mitch McConnell.

"Kurang dari dua jam setelah secara terbuka memuji rekan-rekan kami dan benar-benar mendukung perjanjian bipartisan, Presiden mengambil langkah luar biasa dengan mengancam akan memvetonya," kata McConnell di lantai Senat, dikutip dari Reuters.

McConnell, Pelosi dan Schumer tidak terlibat langsung dengan pembicaraan RUU anggaran infrastruktur bipartisan. McConnell belum secara terbuka menyatakan apakah dia akan mendukung inisiatif tersebut.

Lindsey Graham, salah satu dari 21 senator yang telah merundingkan kesepakatan bipartisan, menulis di Twitter, "Jika laporan akurat bahwa Presiden Biden menolak untuk menandatangani kesepakatan bipartisan kecuali rekonsiliasi juga disahkan, itu akan menjadi perusak kesepakatan utama bagi saya."

Anggota Kongres yang progresif, beberapa di antaranya mendorong RUU senilai US$6 triliun (Rp86.622 triliun), telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan mendukung RUU bipartisan yang lebih kecil.

Presiden AS Joe Biden berbicara kepada Senator Rob Portman (R-Ohio), setelah pertemuan bipartisan dengan para senator AS tentang kerangka kerja yang diusulkan untuk RUU infrastruktur, di Gedung Putih di Washington, AS, 24 Juni 2021. [REUTERS/Kevin Lamarque]

RUU infrastruktur sebesar US$1,2 triliun (Rp17.000) mencakup US$579 miliar (Rp8.359 triliun) dalam pengeluaran baru untuk investasi besar di jaringan listrik negara, layanan internet broadband, serta kereta penumpang dan barang.

Proposal delapan tahun berisi US$109 miliar (Rp1.573 triliun) untuk jalan atau jembatan dan proyek-proyek besar; US$73 miliar (Rp1.053 triliun) untuk infrastruktur listrik; US$66 miliar (Rp952 triliun) untuk kereta penumpang dan barang; US$65 miliar (Rp938 triliun) untuk akses broadband; US$49 miliar (Rp707 triliun) untuk angkutan umum; dan US$25 miliar (Rp361 triliun) untuk bandara, menurut pernyataan Gedung Putih.

Investasi tersebut akan dibayar melalui lebih dari selusin mekanisme pendanaan, termasuk perkiraan pendapatan pajak US$100 miliar (Rp1.443 triliun) dari peningkatan penegakan oleh Internal Revenue Service, uang bantuan COVID-19 yang tidak digunakan, dana asuransi pengangguran yang dikembalikan oleh negara bagian AS, dan penjualan minyak dari Strategic Petroleum Reserve.

Schumer mengatakan dia mendukung garis besar kesepakatan tetapi ingin melihat detailnya. Dia juga mencatat bahwa RUU US$1,2 triliun (Rp17.328 triliun) yang berfokus pada infrastruktur fisik tidak akan mendapatkan suara Demokrat yang diperlukan untuk lolos tanpa paket yang menangani masalah sosial, termasuk perawatan kesehatan di rumah.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan DPR akan memberikan suara pada RUU bipartisan hanya setelah Senat juga menyetujui RUU rekonsiliasi tambahan.

Itu bisa berarti pertempuran memperebutkan RUU infrastruktur besar-besaran dapat berlanjut hingga September dan seterusnya.

Joe Biden, yang berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan pendapatan setelah pandemi virus corona, awalnya mengusulkan pengeluaran sekitar US$2,3 triliun (Rp33.222 triliun). Partai Republik kesal dengan paket anggaran infrastrukturnya, yang termasuk memerangi perubahan iklim dan memberikan perawatan untuk anak-anak dan orang tua.

Gedung Putih kemudian memangkas paket menjadi sekitar US$1,7 triliun (Rp24.552 triliun) dalam upaya yang gagal untuk memenangkan dukungan Partai Republik untuk mendapatkan 60 suara yang diperlukan.

Lalu muncul pertanyaan utama, yakni bagaimana membayar investasi. Joe Biden telah berjanji untuk tidak menaikkan pajak atas orang Amerika yang berpenghasilan kurang dari US$400.000 (Rp5,7 miliar) per tahun, sementara Partai Republik bertekad untuk melindungi pemotongan pajak perusahaan tahun 2017.

Baca juga: Marak Penembakan Massal, Joe Biden Akan Tindak Tegas Senjata Api Ilegal

CNN | REUTERS