Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Joe Biden Klaim Sepakat dengan Senat untuk RUU Infrastruktur AS Rp17.000 T

image-gnews
Wakil Presiden AS Kamala Harris berdiri di samping Presiden AS Joe Biden saat memberikan sambutan tentang kesepakatan RUU infrastruktur bipartisan di Ruang Timur Gedung Putih di Washington, AS, 24 Juni 2021. [REUTERS/Kevin Lamarque]
Wakil Presiden AS Kamala Harris berdiri di samping Presiden AS Joe Biden saat memberikan sambutan tentang kesepakatan RUU infrastruktur bipartisan di Ruang Timur Gedung Putih di Washington, AS, 24 Juni 2021. [REUTERS/Kevin Lamarque]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden pada Kamis mengatakan dirinya telah menyetujui kesepakatan RUU infrastruktur US$1,2 triliun (Rp17.328 triliun) dengan sekelompok senator bipartisan setelah pejabat Gedung Putih dan para senator melakukan terobosan besar malam sebelumnya dalam negosiasi infrastruktur mereka.

Baik senator Republik dan Demokrat mengatakan Rabu malam ada kesepakatan yang dicapai dengan pejabat Gedung Putih dan 10 senator tentang kesepakatan anggaran infrastruktur bipartisan, menurut laporan CNN, 25 Juni 2021.

Pada Kamis sore, Joe Biden mengatakan dia telah menandatangani perjanjian tersebut.

"Untuk menjawab pertanyaan langsung Anda, kami telah sepakat," katanya.

Tidak jelas apakah proposal tersebut akan mendapat dukungan yang cukup dari senator GOP (Republik) atau anggota parlemen progresif sebelum menjadi undang-undang.

"Kita semua setuju bahwa tidak ada dari kita yang mendapatkan semua yang kita inginkan. Saya jelas tidak mendapatkan semua yang saya inginkan, mereka memberi lebih dari yang saya kira mungkin apa yang mereka rencanakan untuk diberikan sejak awal," kata Biden.

"Tapi ini mengingatkan saya pada hari-hari ketika kami biasa menyelesaikan banyak hal di Kongres Amerika Serikat," ujarnya, "kesepakatan bipartisan berarti kompromi."

Biden mengatakan kemudian, bahwa dia tidak akan menandatangani RUU infrastruktur bipartisan kecuali investasi yang dia usulkan dalam Rencana Keluarga Amerika-nya, yang direncanakan oleh kepemimpinan Demokrat untuk melewati proses rekonsiliasi anggaran, juga lolos ke mejanya.

"Jika ini satu-satunya hal yang datang kepada saya, saya tidak akan menandatanganinya. Ini satu paket," kata Biden.

"RUU bipartisan sejak awal dipahami bahwa harus ada bagian kedua dari itu. Saya tidak hanya menandatangani RUU bipartisan dan melupakan sisanya yang saya usulkan. Saya mengusulkan bagian penting dari RUU undang-undang dalam tiga bagian. Dan semuanya, ketiga bagian itu sama pentingnya."

"Bagi saya, investasi dalam infrastruktur fisik dan manusia kita saling terkait erat. Keduanya membuat kita lebih baik dan lebih kuat," kata Biden.

Pernyataan Biden mendapat tanggapan keras dari Pemimpin Minoritas Senat Republik Mitch McConnell.

"Kurang dari dua jam setelah secara terbuka memuji rekan-rekan kami dan benar-benar mendukung perjanjian bipartisan, Presiden mengambil langkah luar biasa dengan mengancam akan memvetonya," kata McConnell di lantai Senat, dikutip dari Reuters.

McConnell, Pelosi dan Schumer tidak terlibat langsung dengan pembicaraan RUU anggaran infrastruktur bipartisan. McConnell belum secara terbuka menyatakan apakah dia akan mendukung inisiatif tersebut.

Lindsey Graham, salah satu dari 21 senator yang telah merundingkan kesepakatan bipartisan, menulis di Twitter, "Jika laporan akurat bahwa Presiden Biden menolak untuk menandatangani kesepakatan bipartisan kecuali rekonsiliasi juga disahkan, itu akan menjadi perusak kesepakatan utama bagi saya."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Kongres yang progresif, beberapa di antaranya mendorong RUU senilai US$6 triliun (Rp86.622 triliun), telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan mendukung RUU bipartisan yang lebih kecil.

Presiden AS Joe Biden berbicara kepada Senator Rob Portman (R-Ohio), setelah pertemuan bipartisan dengan para senator AS tentang kerangka kerja yang diusulkan untuk RUU infrastruktur, di Gedung Putih di Washington, AS, 24 Juni 2021. [REUTERS/Kevin Lamarque]

RUU infrastruktur sebesar US$1,2 triliun (Rp17.000) mencakup US$579 miliar (Rp8.359 triliun) dalam pengeluaran baru untuk investasi besar di jaringan listrik negara, layanan internet broadband, serta kereta penumpang dan barang.

Proposal delapan tahun berisi US$109 miliar (Rp1.573 triliun) untuk jalan atau jembatan dan proyek-proyek besar; US$73 miliar (Rp1.053 triliun) untuk infrastruktur listrik; US$66 miliar (Rp952 triliun) untuk kereta penumpang dan barang; US$65 miliar (Rp938 triliun) untuk akses broadband; US$49 miliar (Rp707 triliun) untuk angkutan umum; dan US$25 miliar (Rp361 triliun) untuk bandara, menurut pernyataan Gedung Putih.

Investasi tersebut akan dibayar melalui lebih dari selusin mekanisme pendanaan, termasuk perkiraan pendapatan pajak US$100 miliar (Rp1.443 triliun) dari peningkatan penegakan oleh Internal Revenue Service, uang bantuan COVID-19 yang tidak digunakan, dana asuransi pengangguran yang dikembalikan oleh negara bagian AS, dan penjualan minyak dari Strategic Petroleum Reserve.

Schumer mengatakan dia mendukung garis besar kesepakatan tetapi ingin melihat detailnya. Dia juga mencatat bahwa RUU US$1,2 triliun (Rp17.328 triliun) yang berfokus pada infrastruktur fisik tidak akan mendapatkan suara Demokrat yang diperlukan untuk lolos tanpa paket yang menangani masalah sosial, termasuk perawatan kesehatan di rumah.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan DPR akan memberikan suara pada RUU bipartisan hanya setelah Senat juga menyetujui RUU rekonsiliasi tambahan.

Itu bisa berarti pertempuran memperebutkan RUU infrastruktur besar-besaran dapat berlanjut hingga September dan seterusnya.

Joe Biden, yang berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan pendapatan setelah pandemi virus corona, awalnya mengusulkan pengeluaran sekitar US$2,3 triliun (Rp33.222 triliun). Partai Republik kesal dengan paket anggaran infrastrukturnya, yang termasuk memerangi perubahan iklim dan memberikan perawatan untuk anak-anak dan orang tua.

Gedung Putih kemudian memangkas paket menjadi sekitar US$1,7 triliun (Rp24.552 triliun) dalam upaya yang gagal untuk memenangkan dukungan Partai Republik untuk mendapatkan 60 suara yang diperlukan.

Lalu muncul pertanyaan utama, yakni bagaimana membayar investasi. Joe Biden telah berjanji untuk tidak menaikkan pajak atas orang Amerika yang berpenghasilan kurang dari US$400.000 (Rp5,7 miliar) per tahun, sementara Partai Republik bertekad untuk melindungi pemotongan pajak perusahaan tahun 2017.

Baca juga: Marak Penembakan Massal, Joe Biden Akan Tindak Tegas Senjata Api Ilegal

CNN | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

1 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

2 jam lalu

Presiden AS Joe Biden besama mantan presiden AS Barack Obama meninggalkan Air Force One di Bandara Internasional John F Kennedy di New York, AS 28 Maret 2024. REUTERS
Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton dicemooh demonstran atas dukungannya terhadap serangan Israel ke Gaza


Deretan Kontroversi Diva Nyentrik Lady Gaga

5 jam lalu

Lady Gaga dan Joaquin Phoenix dalam film Joker: Folie a Deux. Foto: Instagram/@toddphillips
Deretan Kontroversi Diva Nyentrik Lady Gaga

Lady Gaga, diva bernama asli Stefani Joanne Agelina Germanotta ini juga kerap mendulang atensi karena sederet kontroversinya.


Rusia Klaim Punya Bukti Nasionalis Ukraina Terhubung dengan Serangan Moskow

6 jam lalu

Seorang tersangka penyerangan penembakan di tempat konser Balai Kota Crocus dikawal di dalam pengadilan distrik Basmanny di Moskow, Rusia 24 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Klaim Punya Bukti Nasionalis Ukraina Terhubung dengan Serangan Moskow

Rusia mengatakan menemukan bukti bahwa pelaku yang membunuh lebih dari 140 orang di gedung konser dekat Moskow terkait dengan "nasionalis Ukraina."


Lady Gaga: Diva Nyentrik yang Menapaki 38 Tahun

6 jam lalu

Lady Gaga saat menghadiri acara Piala Oscar di Hollywood, Los Angeles, California, 13 Maret 2023. REUTERS/Eric Gaillard
Lady Gaga: Diva Nyentrik yang Menapaki 38 Tahun

Bintang nyentrik Lady Gaga, penyanyi, penulis lagu dan aktris kini tengah dinanti aktingnya di film Joker: Folie a Deux yang masuk proses tahap akhir.


Jenderal AS: Kami Tak Bersedia Beri Israel Senjata Apa Pun yang Diinginkan Saat Ini

6 jam lalu

Jenderal Charles Q. Brown Junior. REUTERS
Jenderal AS: Kami Tak Bersedia Beri Israel Senjata Apa Pun yang Diinginkan Saat Ini

Jenderal militer AS mengatakan bahwa Washington belum memberikan semua senjata yang diminta Israel, karena AS tidak bersedia memberikannya saat ini


Top 3 Dunia: Dugaan WNI di Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Warga AS Tak Setujui Serangan Israel

9 jam lalu

Bagian dari jembatan Francis Scott Key yang runtuh setelah ditabrak kapal kontainer Dali di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Insiden ini menyebabkan sebagian besar Jembatan Francis Scott Key runtuh yang menyebabkan beberapa kendaraan yang melintasi terperosok ke Sungai Patapsco. U.S. Army Corps of Engineers/Handout via REUTERS
Top 3 Dunia: Dugaan WNI di Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Warga AS Tak Setujui Serangan Israel

Top 3 dunia adalah Kemlu dalami dugaan adanya WNI di kapal penabrak di Baltimore, warga AS tak setuju serangan Israel, jenazah ABK WNI dipulangkan.


Ragam Respons Atas Resolusi DK PBB Agar Gencatan Senjata di Gaza Selama Ramadan

16 jam lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya menyetujui resolusi gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.
Ragam Respons Atas Resolusi DK PBB Agar Gencatan Senjata di Gaza Selama Ramadan

Resolusi DK PBB ini disahkan dengan skor 14-0 usai Amerika Serikat abstain, tidak menggunakan hak vetonya.


WNI Disebut Jadi Kapten Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Ini Penjelasan Kemlu

1 hari lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
WNI Disebut Jadi Kapten Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Ini Penjelasan Kemlu

Kementerian Luar Negeri menjelaskan ihwal WNI yang disebut menjadi kapten kapal yang menabrak jembatan di Baltimore, Amerika Serikat.


AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui usai menghadiri acara Buka Bersama Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2025 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

Menurut AHY, Demokrat juga sudah siap untuk membantu merealisasikan kebijakan dan program di era Prabowo.