Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - PM Italia Mario Draghi meminta Vatikan untuk tidak mengintervensi pembahasan regulasi anti-homofobia di parlemen. Draghi berkata, regulasi itu dibuat untuk menegaskan Italia sebagai negara yang sekuler.
Sebelumnya, Vatikan mengajukan protes ke Italia soal pembahasan regulasi tersebut. Menurut Vatikan, draft terakhir regulasi tersebut bisa mengganggu kebebasan beragama Gereja Katolik di Italia. Sebagai contoh, seorang pendeta bisa diperkarakan apabila dia menolak pemberkatan pasangan gay di gereja karena keyakinannya.
"Negeri kita adalah negeri yang sekuler, bukan negara agama," ujar Mario Draghi pada majelis tinggi di Parlemen Italia, Rabu kemarin waktu setempat, 23 Juni 2021.
Draghi melanjutkan bahwa Italia memiliki sistem check and balance di mana memastikan penerapan hukum menghormati kewajiban dan kesepakatan internasional. Hal itu, kata Draghi, termasuk terhadap perjanjian dengan Vatikan.
Perjanjian yang dimaksud Draghi adalah Kesepakatan Lateran yang diteken pada tahun 1929. Pada kesepakatan tersebut, Vatikan disepakati sebagai negara berdaulat dan memiliki hubungan diplomatik dengan Italia.
"Sistem legal kami menjamin bahwa hukum selalu menghormati prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen internasional, termasuk perjanjian dengan Gereja Katolik," ujar Draghi menegaskan.
Sementara itu, anggota legislatif yang pro hak komunitas LGBT mengkritik langkah Vatikan yang mencoba mengintervensi perumusan regulasi anti-homofobia. Mereka berkata, parlemen adalah lembaga yang berdaulat dan tidak bisa seenaknya diintervensi. "Kami tidak akan menerima intervensi," ujar ketua majelis bawah, Roberto Fico.
Pernyataan berbeda diberikan oleh kelompok konservatif di parlemen. Kubu sayap kanan tersebut malah mengucapkan terima kasih ke Vatikan karena sudah memprotes perumusan dan pembahasan regulasi anti-homofobia. "Saya mengucapkan terima kasih atas akal sehat Vatikan," ujar politisi konservatif Matteo Salvini.
Baca juga: Spiderman yang Disalami Paus Fransiskus Ternyata Pahlawan bagi Anak-anak
ISTMAN MP | REUTERS
