![Presiden AS Joe Biden berjalan untuk menyampaikan pidato setelah diskusi meja bundar dengan para penasihat mengenai langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan senjata AS, di Gedung Putih di Washington, AS, 23 Juni 2021. [REUTERS/Jonathan Ernst]](https://statik.tempo.co/data/2021/06/24/id_1030069/1030069_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden pada Rabu bersumpah untuk menindak para penjual senjata api ilegal dan akan mengucurkan dana federal untuk meningkatkan kepolisian daerah memerangi kejahatan bersenjata di kota-kota besar, ketika AS banyak mengalami penembakan massal dalam setahun terakhir.
"Penjual 'maut' melanggar hukum demi keuntungan," kata Biden merujuk pada penjual senjata ilehal, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan tidak menoleransi bagi pedagang senjata api nakal yang bertanggung jawab karena melanggar hukum federal.
Biden mengatakan pemerintah juga akan membantu negara bagian mempekerjakan lebih banyak petugas polisi menggunakan dana yang telah disetujui untuk membantu pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, dikutip dari Reuters, 24 Juni 2021.
"Pesan saya kepada Anda adalah ini," kata Biden, berbicara kepada para penjual senjata yang melanggar hukum. "Kami akan menemukan Anda dan kami akan mencabut lisensi Anda untuk menjual senjata. Kami akan memastikan Anda tidak dapat menjual kematian dan kekacauan di jalan-jalan kami."
Pemerintah akan memperkuat upaya Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak (ATF) untuk menghentikan perdagangan senjata ilegal di seluruh negara bagian, kata Biden dan Jaksa Agung Merrick Garland di Gedung Putih, mengulangi langkah-langkah yang diumumkan Departemen Kehakiman Selasa.
Senapan serbu AR-15 ditampilkan untuk dijual di pameran senjata api Guntoberfest di Oaks, Pennsylvania, AS, 6 Oktober 2017. [REUTERS/Joshua Roberts]
Pada bulan April, Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang meminta Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menindak "senjata hantu" yang dirakit sendiri. Perintah semacam itu memungkinkan Biden untuk bertindak cepat tanpa menunggu Kongres, di mana Demokrat memegang mayoritas tipis dan Partai Republik umumnya menentang undang-undang pengendalian senjata.
Hak kepemilikan senjata, dilindungi oleh Amendemen Kedua Konstitusi AS, adalah salah satu masalah politik paling sulit di Amerika, di mana tingkat kematian senjata api melebihi negara-negara kaya lainnya.
Pada tahun 2020 pembunuhan di kota-kota besar AS naik 30% dari tahun sebelumnya sementara serangan bersenjata naik 8% dengan tingkat tercepat di kota-kota besar termasuk Chicago dan Houston, kata Gedung Putih, mengutip sebuah laporan oleh kelompok riset nonpartisan Council on Criminal Justice.
Secara keseluruhan angka nasional masih jauh di bawah rata-rata nasional pada tahun 1970-an atau 1980-an.
Kejahatan properti, seperti perampokan dan pencurian, turun secara signifikan pada tahun 2020.
Sebelum berbicara, Biden dan Garland bertemu dengan wali kota Baltimore, Maryland dan Rapid City, South Dakota, kepala polisi Baton Rouge, Louisiana, dan pakar lainnya untuk membahas langkah-langkah keamanan masyarakat.
Departemen Keuangan AS merilis informasi tentang bagaimana negara bagian dan daerah dapat memanfaatkan US$350 miliar (Rp5.000 Triliun) dari Undang-Undang Rencana Penyelamatan Amerika untuk menanggapi kejahatan kekerasan, termasuk dengan berinvestasi dalam kepolisian masyarakat.
Pemerintah menghadapi desakan yang meningkat dari para aktivis keamanan senjata yang ingin Biden untuk bertindak lebih cepat memerangi kekerasan senjata setelah dia berkampanye dengan janji untuk bertindak melawan "epidemi" pada hari pertama pemerintahannya.
Tahun ini, 20.989 orang Amerika meninggal karena kekerasan senjata hingga 23 Juni, lebih dari setengahnya karena bunuh diri, menurut Gun Violence Archive, sebuah kelompok penelitian.
Partai Republik mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pemerintahan Demokrat Biden seharusnya menentang Demokrat yang tidak cukup mendukung penegakan hukum.
Penjualan senjata AS melonjak pada tahun 2020 selama pandemi virus corona, di tengah kerusuhan sosial atas pembunuhan polisi terhadap orang kulit hitam dan pemilihan presiden yang terpolarisasi. Pada saat itu, beberapa ahli memperingatkan lonjakan pembunuhan bisa terjadi berikutnya.
Meskipun ada beberapa bukti awal untuk mendukung hubungan antara penjualan senjata api dan penembakan massal di Amerika, namun diperlukan lebih banyak penelitian untuk itu, kata laporan Council on Criminal Justice.
Baca juga: Departemen Kehakiman AS Usul Dua Aturan Baru untuk Cegah Kekerasan Senjata Api
REUTERS
