Dugaan Korupsi, Mantan Presiden Mauritania Ditahan

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz. turner.com

    Presiden Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz. turner.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas di Mauritania menahan mantan Presiden Mohamed Ould Abdel Aziz di tengah tuduhan adanya investigasi korupsi tingkat tinggi selama pemerintahannya. Penahanan Abdel Aziz dikonfirmasi oleh pengacaranya pada Rabu, 23 Juni 2021.

    Abdel Aziz adalah Presiden Mauritania pada 2009 dan mengundurkan diri pada 2019 atau setelah dua periode menjabat sebagai orang nomor satu di negara itu. Pada Maret 2021 dia didakwa dan sebulan kemudian berstatus tahanan rumah setelah dilakukan investigasi atas dugaan korupsi yang terjadi di bawah pemerintahannya.

    Presiden Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz. cbc.ca

    Mohameden Ichidou, pengacara Abdel Aziz mengatakan kliennya di bawah ke tahanan pada Selasa malam, 22 Juni 2021 karena tidak muncul di persidangan pada akhir pekan lalu, sebagaimana diharuskan dalam aturan pengawasan yudisial.

    Ichidou mengatakan kliennya berhenti mendatangi persidangan karena setiap kali ke sana, selalu di kawal oleh aparat kepolisian dan ditonton warga sipil, yang dia rasa hal ini sangat mengganggu dan mengancamnya.

    Abdel Aziz belum mau berkomentar atas penahanannya itu. Dia sebelumnya menyangkal tuduhan korupsi yang diarahkan padanya.

    Salah seorang anggota keluarga Abdel Aziz mengkonfirmasi aparat kepolisian mendatangi rumah mantan Presiden Mauritania pada Selasa, 22 Juni 2021, sekitar pukul 18.00 dengan membawa surat pemanggilan dari pengadilan. Abdel Aziz mematuhi panggilan itu dan tak lama keluarga mendapat informasi kalau dia sudah resmi ditahan.

    Posisi Abdel Aziz sebagai orang nomor satu di Mauritania digantikan oleh Presiden Mauritania saat ini, Mohamed Ould Ghazouani. Presiden Ghazouani dengan cepat menemukan kalau tindakan yang pernah dilakukan oleh Pemerintahan Abdel Aziz, diantaranya sejumlah proyek minyak lepas pantai, berada dalam pengawasan parlemen.

    Baca juga: Presiden Mauritania Tak Sengaja Tertembak

    Sumber: Reuters


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.