TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dikabarkan tengah terbang ke Moskow, Rusia, untuk menghadiri sebuah konferensi di sana. Adapun kunjungan tersebut adalah kunjungan luar negeri kedua Min Aung Hlaing setelah ke Jakarta untuk KTT ASEAN pada Mei lalu.
"Jenderal Min Aung Hlaing akan menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moscow yang akan berlangsung pada 22-24 Juni 2021," ujar keterangan Pemerintah Myanmar, dikutip dari kantor berita Reuters, Ahad, 20 Juni 2021.
Apa agenda lengkap Min Aung Hlaing di sana belum diketahui. Adapun Rusia dan Myanmar selama ini dekat untuk kerjasama perdagangan senjata.
Rusia adalah salah satu pemasok persenjataan ke Myanmar. Menurut Pemerintah Bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), junta militer belum lama ini mengirim pejabatnya ke sana untuk melihat helikopter perang.
Jika kunjungan itu nantinya berkaitan dengan perdagangan senjata, hal itu akan berbenturan dengan embargo perdagangan senjata yang diteken PBB. Pada Jumat kemarin, 119 anggota PBB menyetujui resolusi yang pada intinya menerapkan embargo perdagangan senjata ke Myanmar serta mendesak junta militer untuk menghentikan kekerasan dan membebaskan para tahanan politik.
Kendaraan militer Myanmar dikerahkan untuk berjaga-jaga di pos pemeriksaan menuju kompleks kongres di Naypyitaw, Myanmar, 1 Februari 2021. Militer Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Min Aung Hlaing yang langsung memberlakukan status darurat nasional selama setahun. REUTERS/Stringer
Hanya empat negara anggota PBB yang tidak mendukung resolusi itu. Rusia adalah satunya, diikuti Cina, India, dan Belarus.
Secara hukum, resolusi PBB soal embargo perdagangan senjata tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum. Namun, ada beban politik yang diberikannya di mana akan membuat Myanmar makin disudutkan oleh negara-negara lainnya.
Militer Myanmar sendiri menganggap resolusi PBB itu berat sebelah. Mereka tidak setuju dengan resolusi yang ada karena diteken berdasarkan tuduhan sepihak. "
Resolusi itu berdasarkan tuduhan yang berat sebelah dan asumsi yang salah," ujar Junta Myanmar. Belum diketahui apa langkah mereka selanjutnya.
Per berita ini ditulis, krisis di Myanmar masih berlangsung. Krisis yang dipicu kudeta oleh Min Aung Hlaing itu telah membunuh 800 lebih orang dan menahan ribuan tahanan politik. Dua tahanan di antaranya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Baca juga: Junta Myanmar Tolak Embargo Perdagangan Persenjataan oleh PBB
ISTMAN MP | REUTERS
