![Bendera Swiss terlihat saat matahari terbit di Distrik Komersial dan Keuangan di Jenewa, Swiss, 23 November 2017. [REUTERS / Denis Balibouse]](https://statik.tempo.co/data/2020/10/06/id_971790/971790_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemilih referendum Swiss menolak tiga proposal lingkungan pada hari Minggu, termasuk undang-undang baru yang dimaksudkan untuk membantu Swiss memenuhi target mengurangi emisi karbon di bawah Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.
Undang-undang CO2 baru ditolak melalui suara tipis, dengan 51,6% pemilih menentangnya dalam referendum nasional yang dilakukan di bawah sistem demokrasi langsung Swiss, menurut laporan Reuters, 14 Juni 2021.
Sistem demokrasi langsung Swiss memberikan rakyatnya memilih langsung pada draf rencana undang-undang yang diusulkan, melalui regional (kanton) dan nasional.
Alhasil, referendum nasional ini berarti kekalahan bagi pemerintah Swiss yang mendukung undang-undang baru yang mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan biaya tambahan bahan bakar mobil dan mengenakan retribusi pada tiket penerbangan.
Penolakan itu berarti bahwa sekarang akan sulit bagi Swiss untuk mencapai target tahun 2030 untuk mengurangi emisi karbon hingga setengah dari tingkat tahun 1990 dan menjadi netral karbon pada tahun 2050, kata Menteri Lingkungan Hidup Simonetta Sommaruga.
"'Tidak' hari ini bukanlah tidak untuk perlindungan iklim, ini adalah 'tidak' untuk undang-undang yang telah kami pilih," kata Sommaruga.
"Perdebatan dalam beberapa minggu terakhir telah menunjukkan bahwa banyak orang ingin memperkuat perlindungan iklim tetapi tidak dengan undang-undang ini," katanya.
Pemerintah Swiss sekarang akan berusaha untuk memperluas langkah-langkah yang tidak kontroversial seperti kewajiban bagi importir bahan bakar untuk berinvestasi dalam proyek perlindungan iklim, dan berusaha untuk membentuk konsensus baru dengan penduduk tentang kebijakan iklim, katanya.
Proposal lain yang ditolak oleh referendum adalah proposal yang akan membuat Swiss menjadi negara kedua di dunia yang langsung melarang pestisida buatan, dan proposal lain untuk mengurangi penggunaannya dengan mengalihkan subsidi kepada petani yang tidak lagi menggunakan bahan kimia.
Pendukung proposal berpendapat bahwa pestisida terkait dengan risiko kesehatan, sementara penentang mengklaim larangan pestisida akan menyebabkan makanan lebih mahal, kehilangan pekerjaan untuk industri pengolahan makanan Swiss, dan ketergantungan yang lebih besar pada impor.
Antoinette Gilson, salah satu penulis inisiatif pestisida buatan, mengatakan hasil itu tidak berarti Swiss tidak peduli dengan lingkungan, tetapi lebih khawatir tentang masalah langsung saat ini.
"Orang-orang merasa sangat sulit untuk memikirkan masalah di masa depan, dan tidak melihat urgensi dari masalah ini," katanya. "Ketika mereka mengalami masa sulit selama pandemi COVID-19, mereka lebih memikirkan kekhawatiran langsung."
Produsen bahan kimia pertanian Syngenta dan Bayer menyambut baik hasil referendum.
"Ini adalah suara yang jelas untuk pertanian yang produktif dan efisien sumber daya," kata Bayer.
Referendum Swiss terpisah untuk mendukung undang-undang sementara yang memberikan dukungan keuangan untuk bisnis selama pandemi Covid-19 dan undang-undang untuk memberikan kekuatan ekstra kepada polisi untuk mengatasi terorisme, keduanya disetujui oleh masing-masing 60% dan 57% pemilih Swiss.
Baca juga: Mengenal Sistem Demokrasi Langsung ala Swiss
REUTERS
