![Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kanselir Jerman Angela Merkel berpose untuk foto bersama di KTT G7, di Carbis Bay, Inggris, 11 Juni 2021. [Patrick Semansky/Pool via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2021/06/12/id_1027441/1027441_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Negara anggota G7 menambah desakannya ke Cina. Selain isu HAM, Taiwan, dan nilai produk ekspor, ketujuh negara besar juga menekan Cina soal otonomi Hong Kong, stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, dan asal usul virus COVID-19.
Perihal COVID-19, anggota G7 meminta Cina untuk kooperatif dan bersikap transparan soal investigasi asal usul virus tersebut. Hal itu menyusul adanya keluhan dari pakar-pakar WHO, yang berkunjung ke Wuhan di awal tahun, bahwa investigasi COVID-19 ke Cina lebih seperti audit dibanding investigasi sungguhan.
Perkembangan terbaru, laporan intelijen menyampaikan kebocoran virus COVID-19 dari lab virologi Wuhan memungkinkan. Meski belum sepenuhnya terbukti dan sempat dibantah oleh WHO, berbagai negara menganggap skenario itu patut ditelusuri lagi.
"Kami meminta investigasi COVID-19 yang transparan, dipimpin oleh ahli, dan berdasarkan pada sains, sebagaimana direkomendasikan kepada kami, di Cina," ujar pernyataan bersama G7 di Cornwall, Inggris, Ahad waktu setempat, 13 Juni 2021.
Orang-orang dengan pakaian pelindung berjalan dengan tempat sampah di luar hotel tempat anggota tim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bertugas menyelidiki asal-usul pandemi virus corona (COVID-19) dikarantina, di Wuhan, provinsi Hubei, Cina 28 Januari 2021. [REUTERS / Thomas Peter]
Sementara itu, soal Hong Kong, negara G7 meminta Cina untuk menghormati HAM serta kebebasan berpendapat. Selain itu, juga menghormati otonomi Hong Kong sebagaimana diatur dalam Deklarasi Bersama Sino-British.
Sebagaimana diketahui, HAM dan kebebasan berpendapat di Hong Kong terancam sejak Cina memperkuat pengaruhnya di sana. Puncaknya adalah pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong serta perubahan regulasi pemilihan anggota parlemen.
Kedua aturan itu diklaim Cina dan Hong Kong untuk melindungi keamanan nasional, memastikan apa yang hadir di Hong Kong sejalan dengan nilai-nilai yang mereka atur. Nyatanya, kedua aturan dipakai untuk membungkam kebebasan berpendapat plus meminimalisir kehadiran oposisi di parlemen maupun pemerintahan.
Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]
"Kami ingin mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk meminta Cina untuk menghormati HAM dan kebebasan yang mendasar," ujar pernyataan bersama G7 yang kemudian menjadi bagian kominike mereka.
Terakhir, soal Indo-Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, G7 menentang segala tindakan koersif di sana yang mampu mengganggu kestabilan dan mengubah status quo. Seperti diketahui, Cina secara sepsifik mengklaim Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur sebagai milik. Mereka pun membangun pulau militer di sana untuk merespon negara-negara lain yang beroperasi di perairan tersebut.
Menanggapi desakan G7, Pemerintah Cina menyebutnya sebagai manipulasi politik untuk menyudutkan negaranya. Sebelum KTT G7 di Cornwall, Cina juga menyebut era di mana tujuh negara mengatur jalannya pemerintahan dunia sudah lama berlalu.
Baca juga: Taiwan Dapat Dukungan dari G7
ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA
