Junta Militer Tangkap Eks Kepala Program Imunisasi Covid-19 Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan kepala program imunisasi Covid-19 Myanmar ditangkap dan menghadapi tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi karena berkolusi dengan penentang junta militer, media pemerintah pada Senin.

Sistem perawatan kesehatan Myanmar dan langkah-langkah pencegahan virus corona telah runtuh sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang pemerintahannya berhasil menghentikan dua gelombang virus Covid-19.

Pada hari Minggu, kasus yang dilaporkan melonjak ke level tertinggi sejak tak lama setelah kudeta.

Dokter dan pekerja medis lainnya telah bergabung dengan garis depan Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM), memimpin pemogokan nasional yang melumpuhkan bisnis pemerintah dan swasta. Puluhan orang telah ditangkap dan ratusan lainnya buron.

Media junta, The Global New Light of Myanmar, mengatakan eks kepala program imunisasi Covid-19 Htar Htar Lin telah ditangkap pada 10 Juni dan dia juga dituduh bekerja dengan National Unity Government (NUG) bawah tanah.

"Menurut pengakuannya, dia tidak hanya bergabung dengan CDM dan membentuk Grup Inti CDM bersama dengan dokter dan staf CDM lainnya tetapi juga berkolusi dengan teroris NUG," kata media junta, dikutip dari Reuters, 14 Juni 2021.

Media junta itu mengatakan dia dan 11 dokter lainnya akan menghadapi dakwaan yang mencakup pengkhianatan tingkat tinggi, penghasutan dan berkolusi dengan organisasi ilegal.

Junta Myanmar telah mencap NUG yang dibentuk oleh pendukung Aung San Suu Kyi dan penentang kekuasaan militer lainnya sebagai kelompok teroris.

Penangkapan Htar Htar Lin dan dokter lainnya dikutuk oleh Dokter Hak Asasi Manusia yang berbasis di AS.

"Penangkapan sewenang-wenang Dr. Htar Htar Lin adalah tanda lain bahwa junta militer tidak akan berhenti dalam perangnya melawan petugas kesehatan Myanmar," kata Jennifer Leigh, seorang ahli epidemiologi yang menjabat sebagai Peneliti Myanmar kelompok tersebut.

Ada 373 kasus baru Covid-19 yang dilaporkan pada hari Minggu di Myanmar, angka tertinggi sejak 3 Februari, tepat sebelum sistem pengujian runtuh setelah kudeta militer.

Baca juga: PBB: Apa yang Terjadi di Myanmar Adalah Bencana Kemanusiaan

REUTERS