Negara-negara Eropa Peringatkan Boris Johnson untuk Patuhi Brexit

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan PM Inggris, Boris Johnson, bertemu di Istana Elysse, Prancis, pada Kamis, 22 Agustus 2019.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan PM Inggris, Boris Johnson, bertemu di Istana Elysse, Prancis, pada Kamis, 22 Agustus 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski Brexit tidak menjadi bagian dari KTT G7 yang berlangsung di Cornwall, Inggris pekan ini, negara-negara Uni Eropa tetap memanfaatkan event itu untuk menyinggungnya. Salah satunya adalah Prancis.

    Dikutip dari kantor berita Reuters, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjanjikan PM Inggris Boris Johnson perbaikan hubungan apabila Inggris patuh terhadap kesepakatan Brexit. Menurut Macron, hubungan kedua negara bisa semakin baik apabila Boris Johnson tidak mencoba mengakali kesepakatan Brexit.

    "Presiden Macron mengatakan perlu ada tombol reset atas hubungan Prancis - Inggris. Hal itu, kata Macron, bisa terjadi apabila Johnson tidak berbohong kepada Eropa," ujar Macron, sebagaimana ditirukan sumber di pemerintahan, Sabtu, 12 Juni 2021.

    Salah satu isu Brexit yang sampai saat ini masih kerap diperdebatkan antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa adalah soal status Irlandia Utara dan Irlandia, termausk soal Perjanjian Jumat Agung. Perjanjian Jumat Agung memisahkan Irlandia Utara dan Irlandia menjadi dua bagian. Irlandia Utara menjadi bagian dari Inggris sementara Irlandia menjadi bagian Uni Eropa.

    Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kanselir Jerman Angela Merkel berpose untuk foto bersama di KTT G7, di Carbis Bay, Inggris, 11 Juni 2021. [Patrick Semansky/Pool via REUTERS]

    Masalah muncul di Irlandia ketika Brexit diteken Uni Eropa dan Inggris tahun lalu. Uni Eropa ingin melindung pasarnya dari Inggris, tetapi Irlandia berbagi perbatasan dengan Irlandia Utara. Dengan kata lain, Irlandia Utara berpotensi tidak mengikuti perubahan pasar akibat Brexit. Menjadi pertanyaan apakah Irlandia Utara akan mengikuti aturan pasar Uni Eropa atau pasar Inggris.

    Jika mengikuti Pasar Uni Eropa, maka semua barang dari Inggris akan diperiksa begitu tiba di Irlandia Utara yang notabene wilayahnya sendiri. Di sisi lain, barang dari Irlandia Utara tetap keluar masuk dengan mudah ke Eropa. Sejumlah serikat tidak terima Irlandia Utara diperlakukan berbeda dan meminta Inggris menimbang kembali Perjanjian Jumat Agung.

    Presiden Komisi Eropa, Ursula von Der Leyen, mengatakan di event G7 bahwa apapun situasinya, Inggris harus mematuhui isi kesepakatan Brexit. Ia berkata, Inggris sudah menyetujui, menekan, dan meratifikasi kesepakatan Brexit tak terkecuali Protokol Irlandia. Oleh karenanya, kata ia, tak ada alasan untuk tidak mematuhinya.

    "Perjanjian Jumat Agung dan kedamaian di Irlandia adalah hal yang penting. Kedua pihak harus mematuhi apa yang disepakati di Brexit," ujar Von Der Leyen.

    Pemerintah Boris Johnson, sejauh ini, memilih untuk tidak mengaplikasikan Protkol Irlandia. Menurutnya, isi protokol tersebut tidak sustainable dan bisa menganggu arus barang sehari-hari dari Inggris ke Irlandia Utara. Sebab, barang-barang tersebut akan diperiksa lebih lanjut karena dianggap masuk ke Eropa.

    Baca juga: Boris Johnson Sebut Joe Biden Udara Segar Hubungan Amerika - Inggris

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.