Koalisi Pemerintahan Baru Israel Teken Kesepakatan Sebelum Lengserkan Netanyahu

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kombinasi file foto menunjukkan Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett berbicara di Yerusalem 14 Mei 2018 dan pemimpin partai Yesh Atid Yair Lapid menyampaikan pidato di Tel Aviv, Israel 24 Maret 2021. [REUTERS/Ammar Awad/Amir Cohen]

    Kombinasi file foto menunjukkan Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett berbicara di Yerusalem 14 Mei 2018 dan pemimpin partai Yesh Atid Yair Lapid menyampaikan pidato di Tel Aviv, Israel 24 Maret 2021. [REUTERS/Ammar Awad/Amir Cohen]

    TEMPO.CO, Jakarta - Jelang voting untuk mengesahkan pemerintahan Israel yang baru, koalisi Lapid-Bennett meneken kesepakatan kerjasama Jumat kemarin, 11 Juni 2021. Dikutip dari kantor berita Reuters, kesepakatan tersebut menegaskan sejumlah poin yang akan dipatuhi, kedua belah pihak dalam koalisinya.

    Salah satu poin yang disepakati adalah durasi periode pemerintahan. Politisi ekstrim kanan dari Partai Yamina, Naftali Bennett, disepakati menjadi Perdana Menteri Israel yang baru menggantikan Benjamin Netanyahu. Adapun lama durasi pemerintahan adalah dua tahun sebelum politisi sentris dari Partai Yesh Atid, Yair Lapid, menggantikan.

    "Koalisi ini akan mengakhiri krisis politik Israel yang sudah berlangsung 2,5 tahun terakhir," ujar Bennett pada Jumat kemarin.

    Selain durasi masa kepemimpinan, Lapid, Bennett dan pihak lain di koalisi mereka juga menyepakati poin-poin lain. Namun, dari beberapa poin yang mereka sepakati, tidak ada satupun yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.

    Berikut beberapa poin yang disepakati koalisi dengan julukan "Pemerintahan Bersatu" itu:

    1. Menggenjot pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, kampus, dan bandara baru.

    2. Meloloskan anggaran pendapatan dan belanja negara dua tahun untuk menstabilkan keuangan negara. Saat ini Israel masih menggunakan versi pro-rata dari anggaran 2019 yang diratifikasi pada pertengahan 2018.

    3. Mempertahankan status quo terhadap isu-isu keagamaan dan negara dengan Partai Yamina memiliki hak veto.

    4. Pengembangan rencana transportasi di Tepi Barat.

    5. Memastikan kepentingan Israel di area Tepi Barat tetap terjaga. Hal itu termasuk mengalokasi US$16 miliar to meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan di kota Arab serta mengakhiri kekerasan di sana.

    6. Dekriminalisasi mariyuana dan mulai meregulasi pasarnya.

    Rencananya, voting di Parlemen Israel (Knesset) untuk mengesahkan pemerintahan baru bakal berlangsung pada Senin pekan depan, 14 Juni 2021. Jika koalisi Yair Lapid - Naftali Bennett agal mendapatkan suara mayoritas dari 120 suara di Knesset (Parlemen Israel), maka pemilu kelima dalam dua tahun terakhir tak terhindarkan.

    Baca juga: Parlemen Israel Voting Pemerintahan Baru Pekan Depan

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.