TEMPO.CO, - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sekitar 100 ribu orang di negara bagian Kayah, Myanmar, mengungsi akibat pertempuran antara militer dan etnis minoritas bersenjata.
"Krisis ini dapat mendorong orang melintasi perbatasan internasional mencari keselamatan, seperti yang sudah terlihat di bagian lain negara itu," kata perwakilan PBB di Myanmar dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Rabu, 9 Juni 2021.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada 1 Februari, dengan protes harian di kota-kota besar dan kecil dan pertempuran di perbatasan antara militer dan milisi etnis minoritas. PBB mendesak semua pihak untuk segera mengambil tindakan dan tindakan pencegahan yang diperlukan guna melindungi warga dan infrastruktur sipil.
Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin mengatakan junta berencana memulihkan demokrasi di negara itu. Hal ini ia sampaikan saat ASEAN mendesak junta menghormati kesepakatan konsensus melalui penghentian kekerasan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi meminta junta Myanmar segera menjalankan rencana ASEAN, yakni menghentikan kekerasan, memulihkan stabilitas, dan memulai kembali demokrasi. Hal itu ia sampaikan kala menerima kunjungan Wunna Maung Lwin Selasa kemarin.
Wunna Maung Lwin menjawab jika militer telah membuat kemajuan pada peta jalan lima langkahnya sendiri, yang diungkapkan setelah kudeta.
Rencana itu memiliki sedikit kesamaan dengan cetak biru ASEAN dan berpusat pada penyelidikan dugaan kecurangan dalam pemilihan November, mengelola epidemi virus corona Myanmar, menyelenggarakan pemilihan umum, dan setelah itu junta berjanji untuk menyerahkan kekuasaan.
Baca juga: Myanmar Ragu Mempercayakan Nasib Negaranya ke ASEAN
Sumber: REUTERS
