Ratusan Mantan Kepala Negara Desak G7 Bantu Vaksinasi COVID-19

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni, Presiden Eurogroup Paschal Donohoe, Presiden Bank Dunia David Malpass, Menteri Keuangan Italia Daniele Franco, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland, Menteri Keuangan Inggris Kanselir Rishi Sunak, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso berpose untuk foto keluarga selama pertemuan para menteri keuangan G7 di Lancaster House di London, Inggris, 5 Juni 2021. [REUTERS/Henry Nicholls]

    Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni, Presiden Eurogroup Paschal Donohoe, Presiden Bank Dunia David Malpass, Menteri Keuangan Italia Daniele Franco, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland, Menteri Keuangan Inggris Kanselir Rishi Sunak, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso berpose untuk foto keluarga selama pertemuan para menteri keuangan G7 di Lancaster House di London, Inggris, 5 Juni 2021. [REUTERS/Henry Nicholls]

    TEMPO.CO, Jakarta - Desakan kepada negara-negara G7 untuk menggenjot kampanye vaksinasi global meningkat. Dikutip dari kantor berita Reuters, beberapa mantan kepala negara meminta mereka untuk ikut membiayai vaksinasi COVID-19 di negara-negara berkembang atau menyumbangkan surplus vaksin yang mereka punya.

    Permintaan itu disampaikan 100 mantan presiden, perdana menteri, dan menteri luar negeri via surat ke G7 Summit yang berlangsung di Inggris pekan lalu. Beberapa di antaranya adalah mantan PM Inggris Tony Blair, mantan Sekjen PBB Ban-Ki Moon, dan masih banyak lagi. 

    Dalam surat itu juga mereka mengatakan bahwa kooperasi untuk melawan pandemi di tahun 2020 gagal. Penyebabnya, karena mayoritas negara fokus menyelamatkan kendala vaksin COVID-19 masing-masing.

    "Dukungan dari negara G7 maupun G20 untuk memastikan vaksin tersedia di negara-negara dengan perekonomian menengah ke bawah. Hal itu tidak boleh dipandang sebagai amal, tetapi kepentingan strategis," ujar surat mereka, dikutip dari Reuters, Senin, 7 Juni 2021.

    Lebih lanjut, mereka mengatakan setidaknya diperlukan US$30 miliar per tahun untuk merespon pandemi COVID-19 secara global. Adapun durasi respon terhadap pandemi COVID-19 mereka perkirakan bakal membutuhkan waktu setidaknya dua tahun.

    Sejumlah sukarelawan menunggu namanya dipanggil saat akan uji coba vaksin Covid-19 AstraZeneca di Wits RHI Shandukani Research Centre, Johannesburg, Afrika Selatan, 27 Agustus 2020. REUTERS/Siphiwe Sibeko

    "G7 jangan memandang biaya itu sebagai amal, tetapi perlindungan diri untuk menghentikan penyebaran, mutasi, dan kembalinya virus yang bisa mengancam kita semua."

    "Membayar US$0,43 dollar per orang per pekan di Inggris adalah harga yang kecil untuk kebijakan asuransi terbaik di dunia," ujar para mantan kepala negara.

    Surat para mantan kepala negara senada dengan survey dari Save The Children. Pada Survey yang digelar di Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada tersebut, mayoritas responden mendukung G7 merogoh kocek US$66 miliar untuk menggenjot kampanye vaksinasi COVID-19 global.

    Sebagai contoh, di Inggris dan Amerika, dukungan warga mencapai 79 persen. Angka terendah dicapai di Prancis dengan 63 persen responden mendukung pendanaan oleh G7.

    Dari ketujuh anggota G7, yang sudah dipastikan bakal membantu meratakan distribusi vaksin COVID-19 adalah Amerika. Kamis kemarin, Presiden Joe Biden mengungkapkan bahwa Amerika memiliki 80 juta dosis surplus yang siap dibagikan ke negara-negara lain. Dari 80 juta dosis tersebut, 25 juta dosis akan dikirimkan bulan ini.

    Baca juga:  Boris Johnson Minta Negara G7 Rampung Vaksinasi Seluruh Dunia Per 2022

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.