TEMPO.CO, Jakarta - Langkah sejumlah warga Nigeria menggunakan VPN untuk mengakali pemblokiran Twitter direspon keras oleh pemerintah. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Jaksa Agung Nigeria Abubakar Malami mengancam bakal memperkarakan siapapun yang "mencurangi" kebijakan blokir pemerintah.
Per berita ini ditulis, belum jelas bagaimana Malami akan memperkarakan warga yang memberontak dan apa ancaman hukumannya. Di saat bersamaan, warga Nigeria yang mampu mengakses Twitter tidak peduli dengan ancaman tersebut dan lanjut melayangkan kritik terhadap langkah Presiden Muhammadu Buhari.
"Penangguhan operasi Twitter di Nigeria bukanlah sebuah hukum, melainkan kebijakan. Konstitusi Nigeria jelas mengatur warga memiliki hak untuk berpendapat dan berkumpul. Jadi, hiraukan saja ancaman dari Kejaksaan Agung," ujar salah satu pengguna Twitter asal Nigeria, Reno Omokri, Ahad, 6 Juni 2021.
Diberitakan sebelumnya, pemblokiran Twitter di Nigeria berawal dari penghapusan tweet Presiden Muhammadu Buhari yang dianggap kasar. Selasa kemarin, Buhari mengancam akan menyerang oposisi-oposisi di tenggara Nigeria yang ia anggap sudah keterlaluan via Twitter. Ia bahkan menyamakan situasi yang ia hadapi dengan Perang Saudara Nigeria - Biafra, dari 1967 hingga 1970, di mana tiga juta orang tewas.
Tweet itu sudah dihapus oleh Buhari. Namun, pra penghapusan, banyak warga Nigeria melaporkan tweet Buhari dengan tuduhan "tindakan semena-mena". Twitter merespon hal tersebut dengan penghapusan yang kemudian direspon balik oleh Nigeria dengan pemblokiran.
Warga tak menyerah begitu saja. Mereka yang mampu berlangganan VPN langsung menggunakan layanan itu untuk kembali mengakses Twitter. Serangan ke Pemerintahan Buhari pun berlanjut di media sosial dengan logo burung biru itu.
"Saya baru saja bangun ketika mendapati Twitter tidak aktif. Saya langsung menggunakan VPN dan sekarang saya berstatus ngetweet dari 'Atlanta'. Terima kasih VPN," ujar salah satu penggunaan Twitter asal Nigeria, Obasipee, di akunnya.
Asosiasi Operator Telekomunikasi Nigeria (ALTON) membenarkan bahwa mereka sudah mendapat perintah untuk memastikan Twitter tak lagi bisa diakses oleh warga. Namun, mereka tidak mendapat arahan soal warga yang mengakalinya dengan VPN.
Sejauh ini, hingga kapan Twitter akan diblokir belum jelas. Kementerian Informatikan menyatakan pemblokiran berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. Adapun Kementerian Informatika berdalih pemblokiran dilakukan karena tweet-tweet kelompok oposisi mengancam keberlangsungan sejumlah perusahaan di Nigeria,
Di saat bersamaan, Asosiasi Pengacara Nigeria mengancam bakal memperkarakan Pemerintahan Nigeria soal pemlokiran Twitter. Mereka menganggap tindakan Buhari melanggar konstitusi dan juga menuduh mereka membuat keterangan palsu soal Twitter digunakan untuk mengancam korporasi.
Baca juga: Warga Nigeria Akali Pemblokiran Twitter oleh Pemerintah dengan VPN
ISTMAN MP | AL JAZEERA