Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Rohingya Ikut Bertarung Melawan Junta

image-gnews
Seorang pengungsi Rohingya berdiri di antara sisa-sisa bahan yang terbakar setelah dilanda kebakaran hebat di Kamp Pengungsian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, 24 Maret 2021. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Seorang pengungsi Rohingya berdiri di antara sisa-sisa bahan yang terbakar setelah dilanda kebakaran hebat di Kamp Pengungsian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, 24 Maret 2021. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bayangan Myanmar, dengan nama National Unity Government (NUG), meminta Rohingya untuk ikut berperan dalam upaya melawan Junta Militer Myanmar. Dikutip dari Channel News Asia, NUG menjanjikan kewarganegaraan dan repatriasi apabila mereka mau ikut berjuang memulihkan demokrasi di Myanmar.

"Kami mengundang Rohingya untuk bergabung dan bersama-sama melakukan revolusi terhadap kediktatoran militer," ujar NUG dalam keterangan persnya, Jumat, 4 Juni 2021.

NUG melanjutkan bahwa mereka juga berjanji menghapus Hukum Kewarganegaraan tahun 1982 yang mendiskriminasikan Rohingya. Dengan kata lain, anggota komunitas Rohingya yang lahir di Myanmar akan langsung diakui sebagai warga Myanmar dan mendapatkan tanda kependudukan.

Sebagai catatan, di Myanmar, Rohingya kerap dianggap sebagai penyelundup dari Bangladesh. Anggapan itu bertahan bertahun-tahun, menyebabkan komunitas Rohingya dianggap ilegal dan tidak mendapatkan hak maupun akses ke layanan-layanan masyarakat.

Tahun 2017, Rohingya menjadi sasaran pembantaian oleh Militer Myanmar, pihak yang sama yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu. Ribuan warga Rohingya tewas dalam peristiwa tersebut, menyebabkan banyak dari mereka kabur ke berbagai negara. Salah satunya adalah Bangladesh.

Total, kurang lebih ada 740 ribu warga Rohinga yang terusir dari Myanmar akibat aksi junta yang disebut PBB sebagai "pembersihan etnis". Junta, seperti sekarang, mengklaim tindakan mereka sah saat itu, berdasar pada indikasi bahwa Rohingya lebih dulu menyerang Kepolisian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, yang dikudeta oleh Militer Myanmar, membiarkan pembantaian tersebut. Bahkan, ia sampai berkunjung ke Den Hague untuk mempermasalahkan tuduhan genosida yang dilayangkan PBB.

Sekarang, di Myanmar, tersisa 600 ribu warga Rohingya. Mayoritas bertahan di negara bagian Rakhine, hidup di dalam tenda-tenda atau membentuk desa. Mereka masih tidak mendapatkan layanan kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

Per berita ini ditulis, belum ada respon dari komunitas Rohingya soal ajakan NUG. Sementara itu, NUG telah dicap oleh Junta Militer Myanmar sebagai organisasi teroris.

Baca juga: Pemimpin ASEAN Dilaporkan Bakal Berkunjung ke Myanmar Pekan Ini

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

8 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

2 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

3 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

9 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

23 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

27 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.